alexametrics

Dorong Realisasi Jaminan ke PPDS

Oleh dr ISTIATI SURANINGSIH MKK*
24 Juni 2020, 13:50:58 WIB

POLEMIK soal dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS, juga dikenal sebagai dokter residen) di tengah pandemi ini membuat prihatin. Hal-hal buruk yang terjadi seharusnya bisa dicegah. Semestinya RS yang ketempatan dokter residen menguruskan penjaminan sejumlah hak.

Regulasi yang mengatur jaminan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk para PPDS ini sudah ada. RS tinggal memberlakukannya.

Apalagi, saat ini ada kondisi luar biasa. Memang status PPDS ini agak unik. Sebab, sebenarnya dokter residen tersebut bukan staf RS. Melainkan dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis kedokteran di fakultas kedokteran. Dalam bahasa awam, mungkin bisa disebut magang kerja sebagai bagian dari pendidikan.

Ketika bekerja di RS, para dokter residen ini dalam kondisi normal tidak dibayar. Juga tidak menerima asuransi atau perlindungan layaknya tenaga kerja. Malah, dialah yang harus membayar SPP untuk itu. Lama pendidikannya bergantung pada spesialisasi apa yang tengah dipelajari.

Dengan status seperti itu, hubungan kerja antara dokter PPDS dan RS ini menjadi abu-abu. Dalam konteks hubungannya bukan antara pemberi kerja dan penerima kerja seperti yang diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Tapi, tak berarti kemudian dokter residen ini tidak bisa menerima sejumlah jaminan perlindungan.

Ironis jika yang bersifat relawan saja bisa menerima sejumlah insentif dan jaminan perlindungan berupa asuransi, sementara dokter residen yang nyata-nyata bekerja menanggulangi Covid-19 dan punya kemampuan profesional di bidang medis malah tidak dapat.

Ada sejumlah regulasi yang mengatur tentang pemberian jaminan ke residen tersebut. Kementerian Kesehatan melalui KMK No HK 01.07/Menkes/327/2020 menyebut penetapan Covid-19 akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu.

Juga masih ada surat Kapus Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes No DG.02.03/22/8845/2020 tentang perlindungan jaminan KK-PAK bagi dokter residen dan juga SE Menaker No M/8/HK.04/V/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dalam program KK-PAK pada kasus Covid-19. Berdasar data, yang sudah mendaftar baru FK Universitas Airlangga dan FK Universitas Indonesia.

Sementara untuk pencegahan penularan secara individu agar tidak sampai terpapar adalah melakukan serangkaian protokol. Mulai dari mencegah transmisi droplet langsung maupun tidak langsung. Lalu menggunakan APD yang memadai baik kualitas maupun kuantitas, mengatur jam kerja dan istirahat, gizi seimbang, suplemen dsb.

Deretan regulasi tersebut telah mengatur jelas mengenai perlindungan terhadap para residen yang ikut serta dalam penanggulangan Covid-19. Yang jadi pertanyaan adalah apakah RS maupun fakultas kedokteran sudah menerjemahkan aturan tersebut sebagai kebijakan? Karena itu, semua pihak terkait perlu didorong untuk segera menerjemahkan dan memberlakukan kebijakannya.

Mengenai banyaknya dokter residen di rumah sakit tertentu yang terkonfirmasi positif Covid-19, perlu dilihat apakah mereka memang sudah diberi pelatihan dan penjelasan (brifing) khusus. Penjelasan untuk menghadapi Covid-19 ini. Termasuk soal waktu kerja dan bagaimana pemenuhan kebutuhan mereka akan APD.

Jika seorang dokter residen dalam jam tugasnya merasa mendapat APD yang tidak proper, dia bisa menolak untuk melakukan penanganan. Situasi saat ini sudah bisa diibaratkan seperti perang. Dokter residen termasuk tentara di garis depan. Tentunya, semua perlengkapannya sudah harus dipenuhi dan sesuai standar. Jika tidak, dokter residen bisa menjadi korban sia-sia.

Semoga polemik terkait dokter residen dan posisinya dalam medan perlawanan Covid-19 ini segera berakhir dengan pemberian jaminan dan perlakuan yang seharusnya menurut ketentuan yang berlaku. Tentunya ini menjadi harapan semua pihak. (*)

*) Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, mantan ketua Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia

**) Seperti disarikan dari hasil wawancara dengan wartawan Jawa Pos.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

 

Editor : Ilham Safutra



Close Ads