alexametrics
Pelajaran dari Pemilu 2019 (3-Habis)

Memilih Jalur Bermartabat

Oleh Masdar Hilmy*
24 Mei 2019, 15:36:52 WIB

JawaPos.com – Bulan  suci Ramadan tahun ini ternoda oleh aksi kerusuhan yang menelan korban jiwa. Demonstrasi damai yang dilakukan pihak tertentu yang tidak puas dengan rekapitulasi hasil akhir pemilu oleh KPU telah ditunggangi dan dikacaukan oleh tangan-tangan jahil yang coba mengail di air keruh.

Tampaknya ada penumpang gelap dalam gerbong demokrasi kita. Sembari menunggu hasil investigasi pihak yang berwajib, ada baiknya semua komponen bangsa menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana. Jangan ada agitasi dan provokasi yang membakar amarah rakyat.

Di sisi lain, kerja keras aparat keamanan dalam memulihkan situasi dan penegakan hukum patut diapresiasi. Kita semua perlu menyadari bahwa aksi perusakan dan anarki massa tidak bisa ditoleransi di sebuah negara hukum seperti Indonesia. Tidak ada aksi represif dari aparat keamanan kecuali didahului oleh kerusuhan dan anarki massa. Pihak keamanan pasti telah mengambil tindakan berdasar standar operasional prosedur (SOP) atau protap yang berlaku. Sebagai otoritas tunggal pemegang monopoli kekerasan, petugas keamanan tentu tidak sembarangan dalam mengambil tindakan.

Kecurigaan terhadap pihak ketiga yang “bermain” di balik aksi kerusuhan tempo hari juga sepenuhnya dapat dimaklumi mengingat kedua kontestan pilpres, Presiden Jokowi sebagai presiden terpilih dan Prabowo Subianto sebagai capres 02, sama-sama telah menyerukan aksi damai dan tanpa kekerasan. Semestinya, pernyataan dua tokoh tersebut dapat meredakan emosi massa. Kenyataannya, anarki dan kerusuhan tetap berlangsung. Jika bukan untuk membakar rumah besar NKRI, terus apa motivasi di balik anarki massa tersebut? Itu yang pertama.

Kedua, petugas berhasil menyita sejumlah uang tunai dan amplop yang berisi uang pecahan ratusan ribu dengan jumlah bervariasi. Satu amplop berisi Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Dari penyitaan uang tunai tersebut, lagi-lagi, patut diduga ada pihak-pihak tertentu yang coba membuat kericuhan di saat penetapan hasil akhir perolehan suara pemilu oleh KPU. Siapa pun penyedianya harus diusut tuntas dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi para cukong politik yang hendak membakar rumah besar kita, NKRI.

Ketiga, terdapat jalur Konstitusional yang dapat ditempuh bagi setiap individu untuk menyelesaikan sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak dibenarkan seseorang menempuh jalur-jalur inkonstitusional yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Dengan pemahaman semacam ini, siapa pun yang merasa kecewa dengan penetapan hasil akhir perolehan suara pemilu oleh KPU dapat menempuh jalur hukum yang telah disediakan konstitusi. Jika para elite politik telah memahami sepenuhnya demokrasi sebagai the only game in town, lantas untuk apa aksi kekerasan tetap dilakukan?

Sebagai antisipasi untuk mencegah konflik bereskalasi lebih luas, ada baiknya diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, seluruh komponen bangsa -terutama para elite politik- harus mengambil peran aktif dalam mendinginkan suasana. Jangan malah semakin memperkeruh situasi dengan pernyataan-pernyataan provokatif dan tendensius. Dalam konteks ini, pernyataan terbuka capres 02 Prabowo Subianto patut diacungi jempol dalam meredakan emosi massa pendukungnya.

Kedua, langkah penindakan dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku aksi kerusuhan harus diapresiasi dan didukung bersama. Penegakan hukum dilakukan bukan saja kepada para pelaku kerusuhan yang berjumlah 257 orang, tetapi juga pelaku penembakan atas tujuh korban jiwa. Kedua pihak harus diusut tuntas oleh pihak berwajib, terutama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Selain itu, supaya muncul kesadaran bersama bahwa hukum rimba tidak berlaku di negeri ini.

Ketiga, menghormati bulan suci Ramadan dengan menghadirkan keindahan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kejujuran, kedamaian, cinta dan kasih sayang terhadap sesama, kerukunan dan harmoni sosial, disiplin, fair play, taat asas, dan semacamnya. Ramadan bukanlah soal menahan rasa lapar dan dahaga serta hubungan seks di siang hari. Lebih dari itu, Ramadan adalah soal pelatihan mental-spiritual untuk menyempurnakan dimensi kemanusiaan si pelakunya. Oleh karena itu, anarkisme dan tindak kekerasan hanya akan menggugurkan keutamaan bulan Ramadan itu sendiri.

Terpenting dari itu semua, pembakaran rumah besar NKRI harus dimaknai sebagai ancaman bersama seluruh warga negara tanpa pandang bulu, apa pun latar belakang sosial, politik, budaya, etnis, dan agamanya. Perseteruan dan pembelahan sosial akibat dukungan politik yang berbeda pada saat pemilu sudah harus diakhiri, diganti sikap bahu-membahu dan bergandengan tangan untuk merajut persatuan, kerukunan, persaudaraan, dan harmoni sosial. Hasil pemilu harus diterima secara dewasa dan gugatan atasnya harus dilakukan secara bermartabat, humanis, dan konstitusional. (*)

*) Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

Editor : Ilham Safutra