alexametrics

Menunda UN saat Pandemi Korona

Oleh IRMAN YASIN LIMPO *)
24 Maret 2020, 14:54:04 WIB

PERMASALAHAN ujian nasional (UN) seakan tidak pernah habis menjadi perdebatan di masyarakat. Khususnya manfaat ujian tahunan tersebut. Ujung-ujung perdebatan selalu mengambil contoh beberapa negara yang memakai sistem evaluasi akhir dengan sistem negara yang menganut evaluasi proses belajar-mengajar.

Asumsi-asumsi tentang hal itu banyak sekali. Antara lain, belajar selama tiga tahun ditentukan hanya beberapa hari. Asumsi lain menyatakan, kalau tidak ada UN, apa yang bisa menjadi ukuran nasional menilai keberhasilan proses belajar-mengajar?

Itulah perdebatan yang terjadi selama ini dan dikejutkan dengan langkah berani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang menyatakan akan menghapus UN mulai tahun depan. Itu pun kalau Mas Menteri –sapaan Nadiem– konsisten dan tidak termakan oleh birokrasi usang yang tengah mengepungnya. Mungkin saja jalan keluarnya adalah ’’cocoklogi program’’, nama lain tapi tetap berasa UN.

Tapi sudahlah, kita tinggalkan perdebatan itu semua. Posisi kita hanya menunggu apakah Mendikbud merdeka dari UN ataukah tetap memakai konsep lama made in kantornya.

Sekarang mari kita fokus pada pelaksanaan UN tahun ini dan kondisi pandemi virus korona di Indonesia. Berdasar konstitusi kita, selain mencerdaskan, negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Untuk itu, pelaksanaan UN tahun ini harus betul-betul dicermati apakah sangat penting dan relevan pelaksanaannya pada situasi pandemi atau tidak. Berdasar pemahaman dan pengalaman penulis, UN adalah salah satu cara mengukur proses belajar-mengajar yang ada di sekolah dan diperbandingkan antardaerah.

Dan ini dianggap keberhasilan daerah meski tidak tertutup kemungkinan ada dugaan evaluasi yang tidak berintegritas pada fase ini. Kalau mencermati konstitusi dan urgensi UN disandingkan dengan kondisi pandemi saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan pandemi dengan berbagai program dan kegiatan kedaruratan di dalamnya jauh lebih penting dan mendesak dibandingkan hanya sebuah evaluasi untuk kepentingan mengukur hasil (pendidikan) oleh pemerintah.

Untuk itu, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan. Pertama, bukankah UN sudah tidak menentukan lulus atau tidaknya para siswa. Kedua, bukankah sudah ada USBN (ujian sekolah berbasis nasional) yang juga sama banyak mata pelajaran yang diujikan dan telah dilaksanakan. Ketiga, bukankah berbasis komputer bisa dialihkan menjadi berbasis Android sehingga bisa dilaksanakan di rumah. Keempat, jika dihapus, bukankah bisa mengalihkan dana operasional UNBK (ujian nasional berbasis komputer) untuk penanganan korban Covid-19, khususnya yang berasal dari siswa dan guru.

Menurut hemat kami, ada hal yang bisa berbahaya dalam UN apabila tetap dilaksanakan. Setidaknya ada delapan petunjuk. Pertama, para siswa menghadapi UN cenderung stres yang pada akhirnya dapat mengurangi imunitas tubuh.

Kedua, interaksi antarsiswa di sekolah cenderung cair pada faktanya, sentuhan dan kontak langsung lainnya pasti akan terjadi dan guru tidak akan mampu memantau hal tersebut. Ketiga, berbagai media penularan akan ada di sekolah pada saat UNBK, seperti absen kertas, keyboard, handle pintu kelas, bangku kelas, dan baju seragam, yang tidak mungkin dikontrol oleh sekolah, apalagi Kemendikbud.

Keempat, terjadi paradoks dalam persepsi anak di kemerdekaan berpikir mereka. Dalam fakta mereka disuruh menghadapi bahaya dan dalam teori mereka disuruh menghindari bahaya serta harus hidup sehat.

Kelima, guru akan masuk sekolah dan meninggalkan keluarga. Padahal, mereka harus melaksanakan social distancing di rumah dan mengawasi keluarga. Percuma social distancing di rumah kalau guru juga berpotensi menjadi pembawa alias carrier virus korona untuk keluarganya di rumah.

Keenam, anak-anak berpotensi menjadi carrier virus korona ke dalam rumahnya yang terdapat orang tua, adik, dan kakaknya. Jika kita hitung 1 anak meng-carrier virus untuk 5 orang di rumahnya –jumlah pengikut UNBK di sekolahnya sekitar 500 anak, akan ada sekitar 2.500 orang dalam satu sekolah yang berpotensi terjangkit virus korona. Jumlah itu di luar guru dan stakeholder sekolah lainnya.

Ketujuh, UN dan seruan-seruan pemerintah lainnya menggambarkan begitu lemahnya koordinasi antarinstansi di negara kita. Di satu sisi semangat merumahkan, di sisi lain semangat mengumpulkan anak bangsa di sekolah.

Kedelapan, di manakah empati para regulator dan akademisi orderan yang memberikan masukan untuk terus melaksanakan UN ini? Tidak tergerakkah nurani mereka dibanding para medis yang tengah berjibaku melawan Covid-19.

Kesembilan, Mas Menteri harus sadar fasilitas rumah sakit dan sumber daya manusia di daerah untuk menangani Covid-19 sangat-sangat terbatas. Saya tidak bisa membayangkan kalau dalam satu sekolah semua terpapar Covid-19 hanya gara-gara UN, rumah sakit tidak akan mampu menampungnya. Itu hanya satu sekolah, bagaimana kalau terjadi pada semua sekolah.

Karena itu, sebagai penutup tulisan ini, seharusnya UN ditunda dulu (tanpa batas waktu alias melihat kondisi) atau melaksanakan UN dari rumah saja. Toh, keperkasaan UN juga sudah memudar. Alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan pencegahan daripada mengobati hal yang sudah terjadi.

Jika terjadi apa-apa pada anak-anak kita, Mas Menteri harus mampu mempertanggungjawabkan ini secara individu sebagai policy maker.

Semoga anak-anak kita menjadi anak yang sehat dan berkarakter serta tahu berempati, tidak seperti orang-orang pecundang lainnya yang hanya memikirkan keuntungan dari sebuah program. (*)


*) Irman Yasin Limpo, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, pernah menjabat kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads