Pencabutan Izin Usaha

Oleh AHMAD ERANI YUSTIKA
24 Januari 2022, 11:20:11 WIB

PADA suatu masa pernah ada salah satu konglomerat di Indonesia yang menguasai hak pengusahaan hutan (HPH) sebanyak 4 juta hektare (setara luas negara Swiss). Gurita konglomerasi menjadi kisah menakjubkan (sekaligus mengerikan) dari langgam pembangunan nasional. Perkebunan dan pertambangan juga menceritakan ihwal yang sama: penguasaan absolut segelintir pelaku ekonomi atas sumber daya alam (SDA). Nyaris seluruh konglomerat di Indonesia usahanya berbasis SDA.

Ketimpangan hulu itu dengan gampang diproyeksikan menjadi kepincangan di hilir (disparitas kesejahteraan) akibat amunisi aset produktif yang mengerucut hanya ke sedikit pelaku ekonomi. Namun, harapan mulai memuncak sejak 2015 ketika pemerintah mulai mengikis sumber kepincangan hulu tersebut lewat aneka program. Salah satunya reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS).

Kebijakan RAPS ini telah dinanti amat lama oleh rakyat.

Asas Kepatutan

Sampai akhir 2021, luas lahan yang menjadi objek TORA (tanah objek reforma agraria) mencapai 2,7 juta hektare, sedangkan program perhutanan sosial mencapai 4,8 juta hektare (Ditjen PKTL dan PSKL KLHK, 2021). Jumlah itu sangat besar dalam sejarah redistribusi lahan di Indonesia –meskipun masih lebih rendah dari target yang ditulis. Pemerintah punya waktu kurang dari tiga tahun untuk melakukan percepatan pembagian lahan sebagai mandat penegakan keadilan ekonomi.

Sekitar dua pekan lalu pemerintah kembali mengeluarkan keputusan yang menyentak: mencabut izin usaha pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara. Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) sebanyak 2.078 karena tidak pernah menyampaikan izin kerja. Pemerintah juga mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3,1 juta hektare karena alasan yang sama (tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan).

Di luar itu, pemerintah juga mencabut hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34 ribu hektare yang dimiliki 36 badan hukum. Presiden menyampaikan, kebijakan tersebut ditempuh untuk memperbaiki tata kelola SDA agar terjadi pemerataan, transparansi, dan keadilan untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam (www.presidenri.go.id).

Kebijakan itu amat vital setidaknya karena dua hal. Pertama, sinyal kepada pelaku ekonomi bahwa negara (pemerintah) tidak tunduk oleh pemodal sehingga semua subjek pelaku ekonomi mesti berlutut di bawah duli aturan main. Kedua, kepastian bahwa negara bekerja dalam rambu-rambu moral konstitusi, khususnya dalam pengelolaan SDA. UUD 1945 pasal 33 (ayat 2 dan 3) secara jelas memberikan perintah kepada negara untuk mengelola SDA dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pelaku ekonomi yang telah diberi izin usaha dan tidak memanfaatkannya telah mencederai dua asas pokok pembangunan, yakni kepatutan dan kebermanfaatan. Penguasaan SDA yang begitu besar kepada segelintir orang saja telah menimbulkan ketidakpantasan –meskipun diberikan berdasar payung legalitas perizinan. Jika hal yang tidak laik itu pun masih ditambah dengan penelantaran izin usaha tersebut, secara moral tak tersisa pembenaran etis yang bisa dilekatkan.

Berikutnya, setiap sumber daya ekonomi mesti memberikan manfaat (nisbah) yang sebesar-besarnya bagi kehidupan. SDA dan sumber daya ekonomi lainnya selalu dalam situasi kelangkaan (scarcity), tidak pernah berlimpah (abundant). Implikasinya, setiap pengambil kebijakan harus bekerja berdasar prinsip alokasi yang paling banyak menimbulkan kebermanfaatan. Praktik izin usaha yang ditelantarkan jelas melukai asas kemaslahatan ini.

Menutup Pintu

Problem besar bangsa ini salah satunya adalah kepincangan ekonomi sehingga ikhtiar yang dikerjakan pemerintah layak didukung total. Sekurangnya terdapat tujuh pintu sumber disparitas ekonomi. Meliputi (1) penguasaan hulu atas faktor produksi (sumber daya ekonomi) yang tidak merata; (2) akses pendidikan dan kesehatan yang tidak sama (Banerjee & Duflo, 2011); (3) pemanfaatan teknologi dan modal dalam kegiatan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemerataan pengetahuan tenaga kerja; (4) misalokasi sumber daya ekonomi karena proses keputusan yang tertutup; (5) sistem tarif pajak yang kurang progresif (Piketty, 2014); (6) kelembagaan ekstraktif produksi dan distribusi (Acemoglu & Robinson, 2012), termasuk regulasi di sektor finansial (bunga kredit); dan (7) liberalisasi dan globalisasi yang melumpuhkan regulasi sehingga agenda keadilan ekonomi tercerabut (Stiglitz, 2012).

Pintu-pintu tersebut secara perlahan mulai ditutup pemerintah sehingga operasi penguasaan sumber daya ekonomi tidak mudah lagi dilakukan. Sejak tujuh tahun ini tidak mudah bagi sekelompok orang mendapatkan konsesi lahan. Serta pelaku ekonomi yang sudah memperoleh izin tapi menelantarkan langsung dieksekusi. Pemerintah menginsafi bahwa otoritas wajib ditegakkan agar kemaslahatan kolektif bisa dibagikan.

Di samping itu, kajian akademik secara meyakinkan menyimpulkan bahwa ketimpangan membuat agenda sosial terhambat (pendidikan, kesehatan, tingkat kematian, dan lain-lain), menyulitkan upaya mengurangi kemiskinan (Sumner and Edward, 2013), proses pengambilan keputusan menjadi asimetris dan menekan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah/panjang (Stiglitz, 2015), serta merusak agenda demokrasi ekonomi dan politik (konsentrasi aset dan politik uang/korupsi). Kelopak bunga keadilan ekonomi akan terus bersemi selama pemerintah bekerja dengan akal dan hati. (*)

*) AHMAD ERANI YUSTIKA, Guru Besar FEB UB dan Deputi Pembangunan Ekonomi Setwapres

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads