alexametrics

Pencabutan Izin Usaha

Oleh AHMAD ERANI YUSTIKA
24 Januari 2022, 11:20:11 WIB

PADA suatu masa pernah ada salah satu konglomerat di Indonesia yang menguasai hak pengusahaan hutan (HPH) sebanyak 4 juta hektare (setara luas negara Swiss). Gurita konglomerasi menjadi kisah menakjubkan (sekaligus mengerikan) dari langgam pembangunan nasional. Perkebunan dan pertambangan juga menceritakan ihwal yang sama: penguasaan absolut segelintir pelaku ekonomi atas sumber daya alam (SDA). Nyaris seluruh konglomerat di Indonesia usahanya berbasis SDA.

Ketimpangan hulu itu dengan gampang diproyeksikan menjadi kepincangan di hilir (disparitas kesejahteraan) akibat amunisi aset produktif yang mengerucut hanya ke sedikit pelaku ekonomi. Namun, harapan mulai memuncak sejak 2015 ketika pemerintah mulai mengikis sumber kepincangan hulu tersebut lewat aneka program. Salah satunya reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS).

Kebijakan RAPS ini telah dinanti amat lama oleh rakyat.

Asas Kepatutan

Sampai akhir 2021, luas lahan yang menjadi objek TORA (tanah objek reforma agraria) mencapai 2,7 juta hektare, sedangkan program perhutanan sosial mencapai 4,8 juta hektare (Ditjen PKTL dan PSKL KLHK, 2021). Jumlah itu sangat besar dalam sejarah redistribusi lahan di Indonesia –meskipun masih lebih rendah dari target yang ditulis. Pemerintah punya waktu kurang dari tiga tahun untuk melakukan percepatan pembagian lahan sebagai mandat penegakan keadilan ekonomi.

Sekitar dua pekan lalu pemerintah kembali mengeluarkan keputusan yang menyentak: mencabut izin usaha pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara. Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) sebanyak 2.078 karena tidak pernah menyampaikan izin kerja. Pemerintah juga mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3,1 juta hektare karena alasan yang sama (tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan).

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads