alexametrics

Refleksi Peringatan Hari Lahir PKB, 22 Tahun Aksi Melayani Indonesia

OLEH : M. HASANUDDIN WAHID*)
23 Juli 2020, 12:48:55 WIB

SYAHDAN, pada peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-21 PKB, Ketua Umum DPP PKB Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar) menyatakan bahwa partai yang dilahirkan PB Nahdlatul Ulama (NU) pada 23 Juli 1998 ini sebagai ”partai yang meresapi filosofi lebah, yakni bermanfaat untuk semua umat manusia serta semesta alam, terutama mampu menjadi obat bagi seluruh permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia”. Kata kunci dalam kalimat di atas adalah ”manfaat”.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus bermanfaat dan membawa manfaat bagi siapa saja. Melalui tujuan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat ”tanpa terkecuali”, eksistensi PKB akan terus menancap kuat di publik. PKB seperti rumah lebah dan para kader serta anggotanya sebagai lebah-lebah yang menebarkan rahmat, kebaikan, kebajikan, dan hal-hal produktif kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia.

Politik ”Kehadiran” PKB

Salah satu manifestasi politik lebah PKB itu tecermin dalam bentuk keberpihakan kepada kaum mustadh’afin melalui beragam advokasi secara total. Misalnya advokasi yang dilakukan PKB dalam membantu petani tebu di Jawa (2017) dalam memperjuangkan penghapusan PPN gula 10 persen. Dan berbuah manis dengan diterbitkannya PMK 116/2017 yang membebaskan gula konsumsi dari PPN 10 persen.

Kasus lain datang dari petani karet di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat yang mengadukan nasibnya kepada PKB di medio Juli 2017 karena harga karet terjun bebas sehingga membuat penghasilan mereka merosot tajam. Alhamdulillah, atas desakan PKB, pada Februari 2018 pemerintah mulai menyerap karet rakyat sebagai bahan baku pembuatan jalan pengganti aspal serta melakukan upaya peremajaan karet rakyat dengan bibit berkualitas. PKB juga ikut mengadvokasi persoalan yang menimpa nelayan, petani garam, dan hak rakyat atas tanah sebagaimana yang 1.100 keluarga petani di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, dan Muara Gembong, Bekasi, mendapatkan hak tanahnya.

Advokasi PKB juga merambah sektor pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui satgas PMI yang dibentuk PKB, banyak PMI yang terbebas dari hukuman di negara tempat mereka bekerja. Yang terakhir tahanan atas nama Eti binti Toyib asal Majalengka yang dipenjara sejak 2002 atas tuduhan meracuni majikan, kini telah bebas dari ancaman hukuman mati dan sudah kembali ke Indonesia (Juli 2020). Bahkan, sepanjang masa pandemi Covid-19, PKB hadir melakukan aksi nyata kerja-kerja kemanusiaan untuk meringankan beban pemerintah dan masyarakat dengan menyalurkan jutaan masker, hand sanitizer, serta ratusan ribu paket sembako ke seluruh pelosok negeri (Mei 2020).

PKB, Madrasah Diniyah, dan Pesantren

Terlepas dari beragam aksi nyata PKB dalam persoalan advokasi, ada hal yang memang tak bisa dilupakan dalam catatan sejarah PKB selama sepuluh tahun terakhir, yaitu konsistensi PKB berkhidmat kepada NU dan pesantren. Beragam kebijakan strategis yang dilakukan PKB berkaitan dengan NU dan pesantren, di antaranya, pada tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, PKB mendesak realisasi janji kampanye soal Hari Santri sehingga presiden menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri.

PKB juga menentang Permendikbud 23/2017 tentang full day school karena bagi PKB kebijakan itu akan mereduksi eksistensi madrasah diniyah dan pesantren. Berkat perjuangan yang dilakukan PKB serta dukungan para kiai, akhirnya Permendikbud 23/2017 dicabut.

Sementara itu, kontribusi nyata PKB bagi pesantren tecermin dari keberhasilan Fraksi PKB DPR RI dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang (UU) Pesantren di akhir 2019. FPKB menjadi inisiator dan motor utama lahirnya UU Pesantren. Melalui UU tersebut, pesantren mendapatkan pengakuan, legitimasi, kesetaraan, dan alokasi anggaran dari negara tanpa harus kehilangan independensi serta kemandiriannya.

Lebih dari itu, seluruh ”lebah parlemen” PKB di DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah diinstruksi untuk menindaklanjuti pelaksanaan UU Pesantren dengan mengusulkan lahirnya Perda Pesantren di tiap-tiap daerah. Bahkan, belum lama ini, FPKB DPR berhasil memperjuangkan alokasi anggaran Rp 2,6 triliun dari APBN untuk pesantren dalam menghadapi Covid-19.

Kemanusiaan Universal

Tahun 2018 menjadi tahun penanda eksistensi PKB di dunia internasional dengan diterimanya secara resmi menjadi anggota Centrist Democrat International (CDI). PKB menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang diterima CDI dengan nilai A atau keanggotaan penuh.

Gebrakan pertama PKB di CDI adalah diterimanya konsep persaudaraan kemanusiaan sebagai landasan peradaban dunia hasil Bahtsul Masail Maudlu’iyyah dari Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada Maret 2019 sebagai resolusi resmi CDI. PKB juga berhasil menjadikan Piagam Persaudaraan yang ditandatangani bersama oleh Grand Syekh Al-Azhar Mesir Dr Ahmad Thayyeb dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi pada 4 Februari 2019 sebagai resolusi CDI dan menjadi dasar perjuangan 151 partai politik dari 70 negara anggota CDI di seluruh dunia.

Terakhir, dalam upaya mewujudkan visi Gus Dur ”yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”, PKB menyatakan haluan politik internasional yang digambarkan sebagai jabaran dari wawasan yang diwariskan para pendiri bangsa. Tujuannya agar posisi Indonesia menjadi salah satu kontributor utama dalam memperjuangkan kemuliaan peradaban umat manusia.

Haluan politik internasional itu memuat sikap agar semua negara dan bangsa di dunia memperlakukan sesama secara adil dan sederajat, menerima serta menghormati negara-bangsa yang berdaulat sebagai sistem politik yang mengikat warga dari setiap bangsa, tanpa menyebarkan atau mengejar agenda supremasi terhadap bangsa lain, tidak memberikan ruang bagi siapa pun untuk menjadikan agama sebagai pembenaran atas tindakan melawan hukum, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Haluan politik internasional PKB itu disuarakan melalui forum CDI maupun kerja sama antar-partai politik dari pelbagai negara lainnya.

Bil ikhtisar, aksi PKB sebagai ”lebah” dalam melayani Indonesia melalui kerja-kerja politik PKB mendapatkan pengakuan masyarakat Indonesia. Terbukti, PKB menjadi partai pemenang keempat Pemilu 2019 dengan perolehan 58 kursi DPR RI, 180 kursi DPRD provinsi, dan 1.561 kursi DPRD kabupaten/kota serta menjadi aktor kunci kemenangan Jokowi dalam dua kali pilpres: 2014 dan 2019. Alhasil, PKB mampu menancapkan milestone pada Pemilu 2019 dengan melampaui perolehan suara dan kursi PKB tahun 1999 sekaligus menjadi partai nasionalis-agamais terbesar di dunia dengan 13,6 juta suara serta mampu mengantarkan Ketua Dewan Syuro Pertama PKB Prof Dr KH Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi.

Dirgahayu Partai Kebangkitan Bangsa yang berharlah ke-22. (*)


M. Hasanuddin Wahid, Sekretaris jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads