alexametrics

Selamatkan Pengungsi Rohingya

Oleh: Usman Hamid*
23 Juni 2020, 03:37:02 WIB

Komunitas internasional baru saja memperingati Hari Pengungsi Sedunia yang jatuh pada Sabtu, 20 Juni 2020. Di hari itu, biasanya terdapat berbagai kegiatan kalangan pemerhati pengungsi, khususnya untuk memikirkan cara-cara terbaik menyelamatkan pengungsi.

Kita tahu bahwa banyak di antara para pengungsi itu terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat peran, teror, atau krisis kemanusiaan. Salah satu yang paling mutakhir adalah krisis pengungsi Rohingya. Tetapi sayangnya isu ini tidak begitu terdengar di Indonesia.

Setelah ratusan pengungsi Rohingya meninggal di laut lepas pada tahun 2015, para pemimpin di kawasan, termasuk dari Indonesia, sempat berjanji untuk ‘belajar dari krisis masa lalu’ dan tidak mengulangi bencana yang sama. Janji tinggallah janji, karena kini–lima tahun berselang–kita masih melihat bahwa kapal-kapal pengungsi Rohingya masih terapung di lautan, dengan risiko terburuk berupa hilangnya nyawa mereka seperti pada tahun 2015.

Pekan lalu, insiden pengecualian terjadi. Satu kapal yang mengangkut ratusan orang Rohingya masuk mendekati pantai Malaysia dan tidak dipukul mundur. Otoritas setempat mengaku mereka tidak melakukan deportasi karena kapal itu rusak. Ditambah lagi, mereka menemukan satu jasad perempuan dalam kapal. Kini, sebanyak 269 orang dari kapal itu ditempatkan di pusat detensi.

Satu kapal menepi namun ratusan pengungsi Rohingya lainnya diyakini masih berada di atas kapal nelayan yang sempit dan terombang-ambing di antara Teluk Benggala dan Laut Andaman. Mereka berusaha menemukan rumah baru yang aman. Tapi memang tidak mudah.

Di tengah perjuangan, mereka harus menghadapi ancaman kelaparan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Sayangnya, meski mengakui bahwa sebagian besar orang yang diselamatkan pekan lalu hampir tak bisa berjalan, Otoritas Malaysia -sejak saat itu -mendorong kembali kapal-kapal yang masuk tersebut ke tengah lautan.

Di manakah para pemimpin kawasan yang sempat berjanji itu? Di saat genting seperti sekarang ini, respon taktis mereka sangat dinantikan. Dengan cara apa? Mereka bisa mengadakan pertemuan darurat di bawah mekanisme regional yang disebut Bali Process, yang diketuai bersama oleh Australia dan Indonesia, dan menyelamatkan orang-orang Rohingya. Terus mendiskusikan bentuk pertemuan apa yang diinginkan tak akan membuahkan keajaiban bagi mereka yang tengah meregang nyawa.

Kerja sama kawasan berada di titik di mana kehadirannya sangat dibutuhkan. Nyatanya, perlakuan terhadap pengungsi Rohingya, termasuk anak-anak, bagai panggang jauh dari api, jika tidak bisa disebut kegagalan kemanusiaan.

Namun lagi-lagi Covid-19 dijadikan alasan untuk menuhi kewajiban hak asasi manusia negara-negara Kawasan. Mereka menolak kapal-kapal Rohingya untuk menepi. Pandemi yang mengancam nyawa digunakan sebagai tameng untuk menjustifikasi pembiaran atas ratusan nyawa lainnya.

Seperti halnya pandemi yang sedang kita hadapi, isu Rohingya membutuhkan kerjasama kawasan yang solid. Tak masuk akal rasanya membebankan masalah ini hanya ke satu negara. Dan seperti halnya Covid-19, tak ada untungnya mengabaikan panggilan pertolongan atau berharap masalah ini selesai dengan sendirinya, justru sebaliknya, hal itu makin membuat banyak nyawa berada dalam risiko bahaya.

Dengan gagal membantu, pemerintah di kawasan juga merusak landasan kerja sama internasional yakni kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk pencarian dan penyelamatan orang-orang yang berada dalam kesulitan di laut serta melindungi hak asasi para pengungsi yang tiba di pantai mereka.

Di saat yang sama, orang Rohingya terus berjuang meninggalkan pembantaian di kampung halaman mereka di Myanmar dan bertahan melewati segala kesusahan di kamp-kamp pengungsi Bangladesh. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kapal berusaha untuk menjangkau Malaysia dan juga ditemukan di perairan Thailand.

Beberapa tahun belakangan, ribuan orang Rohingya melakukan perjalanan menantang ini, sebagian bahkan menuju destinasi yang lebih jauh seperti Indonesia, India dan Australia.

Kilas balik ke ‘janji suci’ di tahun 2015, kini kita bisa melihat betapa pemerintah-pemerintah di kawasan menangani kondisi darurat dengan cara yang berbeda. Namun kesemuanya tak berperikemanusiaan.

Setelah menyelamatkan sebuah kapal di bulan April itu, Malaysia bersumpah untuk memukul mundur lebih banyak kapal. Indonesia kian gencar menggelar patroli perbatasan dengan kapal dan helikopter, dengan tujuan yang serupa dengan negara tetangganya. Kedua negara sana-sama memakai alasan wabah demi membenarkan aksi mereka, terlepas ada ancaman nyata terhadap para pengungsi. Australia dan Thailand, di sisi lain, masih bungkam.

Sementara Bangladesh telah menampung hampir sejuta orang Rohingya di kamp-kamp pengungsi yang mereka sediakan di sepanjang perbatasan dengan Myanmar. Mereka juga telah berbuat banyak dalam beberapa pekan terakhir untuk menyelamatkan pengungsi yang kembali, namun telah memperingatkan negaranya akan mengarahkan pengungsi yang datang di kemudian hari ke Bhasan Char, sebuah pulau kecil berlumpur yang belum dianggap layak huni oleh PBB.

Upaya percobaan apa pun yang membuat para pengungsi di pulau itu jauh dari keluarga mereka–dan juga dari bantuan kemanusiaan–bisa mengarah kepada tindakan penahanan sewenang-wenang. Desakan berulang untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan yang disuarakan oleh mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon juga tampaknya tidak diindahkan.

Tak ada yang tahu pasti nasib dari mereka yang terlunta-lunta di lautan. Keluarga tak mendapat kabar, sinyal ponsel juga tak menjangkau mereka. Informasi terbaru hanya bisa didapatkan dari mereka yang kembali dan bertahan dari perjalanan laut yang mengerikan itu, bahwa bagi banyak orang di atas kapal, bantuan datang dengan sangat terlambat.

Salah seorang perempuan Rohingya mengatakan ia menyaksikan lebih dari 50 orang meninggal di atas kapal yang ia tumpangi dan dijejali hampir 400 orang. Para penyulundup, tuturnya, menyalakan kedua mesin kapal untuk menutupi suara mayat yang dibuang ke laut.

Di saat kebijakan ‘new normal’ digaungkan di tengah pandemi Covid-19, ujian yang nyata di depan mata adalah soal bagaimana melindungi kelompok paling marjinal dalam masyarakat. Kebijakan terhadap pengungsi Rohingya termasuk salah satunya.

Penderitaan mereka memang tak bisa diselesaikan dalam satu malam, tapi kerja sama kawasan bisa menjawabnya.

Indonesia bisa memimpin dialog yang sudah dinanti-nanti di bawah Bali Process dan menyepakati sejumlah mekanisme untuk menyelamatkan mereka yang terdampar di laut dan mereka yang berusaha melakukan perjalanan laut lainnya di kemudian hari.

Jika ada hikmah tentang kerja sama dan solidaritas yang bisa dipetik dari wabah Covid-19 ini, maka itu seharusnya adalah “Tak ada satu pun dari kita yang benar-benar aman sampai semua orang aman”. Semoga Indonesia dan Australia memimpin penyelamatan pengungsi Rohingya dari ancaman keterapungan dan kematian.

*Usman Hamid adalah Direktur Amnesty International Indonesia

Editor : Dimas Ryandi



Close Ads