alexametrics
Pelajaran dari Pemilu 2019 (2)

Tanpa Beban Elektabilitas, Tinggal Fokus ke Program

Oleh Ujang Komarudin*
23 Mei 2019, 13:05:59 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019. Pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin meraih 85.607.363 atau 55,50 persen suara.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua kandidat cukup besar, yaitu 16.957.123 atau 11 persen.

Mengapa Jokowi kembali bisa memenangi pertarungan melawan Prabowo? Tentu itu tak terlepas dari kinerja. Kinerja tersebut merupakan implementasi dari janji-janji kampanye yang disampaikan pada 2014 lalu. Artinya, banyak masyarakat yang merasakan langsung dampak realisasi janji-janji itu. Jika tidak, tak mungkin suara untuk petahana bisa terdongkrak.

Misalnya program pembagian sertifikat gratis. Juga berbagai kartu “sakti”. Ada kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu Indonesia sehat (KIS). Kemudian, pada kampanye Pemilu 2019, Jokowi menambah KIP kuliah, kartu prakerja, dan kartu sembako murah. Program-program tersebut sangat ampuh untuk mendulang suara dan mempertebal selisih kemenangan Jokowi atas Prabowo yang pada Pemilu 2014 hanya 7 persen.

Nah, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Jokowi-Ma’ruf otomatis harus langsung menyiapkan diri untuk melaksanakan janji-janji kampanye mereka. Mereka harus merealisasikan visi dan misi yang sudah mereka tetapkan. Visi-misi yang sudah dibahas dalam lima kali debat publik.

Di masa kepemimpinan kedua ini, Jokowi tentu diharapkan bisa lebih fokus bekerja. Tidak perlu lagi memikirkan elektabilitas. Sebab, dia sudah tak bisa maju dalam pemilihan umum presiden berikutnya.

Tugas utamanya melaksanakan program kerja sesuai dengan visi-misi. Jika ingin dikenang dalam sejarah, Jokowi tidak boleh melupakan rakyat. Menurut Hannah Arendt, teoretikus politik Jerman, politik adalah seni mengabadikan nama seseorang. Jadi, jika ingin namanya abadi dalam sejarah, seorang tokoh tidak boleh sampai mengkhianati program kampanyenya.

Keberhasilan Jokowi bisa menjadi inspirasi bagi tokoh muda untuk ikut bersaing dalam perpolitikan nasional. Kemunculan tokoh muda sudah ditandai dengan Silaturahmi Bogor beberapa waktu lalu. Mereka yang datang merupakan tokoh-tokoh muda yang cukup dikenal. Tokoh muda harus didorong untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024 mendatang.

Tentu tokoh yang mempunyai kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Tokoh yang mempunyai visi dan mendapat dukungan masyarakat. Yang terpenting, tokoh itu harus mempunyai prestasi.

Misalnya tokoh dari kalangan kepala daerah. Mereka harus mempunyai prestasi di daerah masing-masing. Contohnya Anies Baswedan. Sebagai gubernur DKI Jakarta, dia harus menunjukkan prestasinya.

Begitu juga kepala daerah yang lain. Mereka harus membuktikan kinerja dan prestasinya. Jika di daerah saja mereka tidak mempunyai prestasi, bagaimana mereka akan memimpin Indonesia?

Saya melihat ada beberapa tokoh yang potensial maju. Misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dia merupakan tokoh perempuan yang sangat menonjol saat ini. Apalagi, dia berasal dari Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Ada juga Anies Baswedan.

Begitu pula Komandan Kogasma DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selain kepala daerah, para ketua umum partai juga diperkirakan akan ikut kontestasi.

Partai politik tentu mempunyai tanggung jawab menyiapkan kadernya untuk berkontestasi pada Pemilu 2024. Salah satunya PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang pemilu.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kursi pimpinan dewan akan diduduki parpol pemenang pemilu. Jadi, kader PDIP bisa dipastikan bakal menjadi ketua DPR RI.

Kini, setelah memenangi pemilu dan menduduki pucuk pimpinan DPR, yang menjadi tantangan PDIP adalah menyiapkan tokoh yang bisa menjadi pengganti Jokowi, sosok yang turut berperan dalam kemenangan mereka. Lalu, siapa yang akan disiapkan PDIP untuk lima tahun ke depan? Sejauh ini belum ada tokoh menonjol dari internal partai banteng.

Puan Maharani misalnya. Kansnya untuk maju sebagai capres cukup berat. Apalagi, namanya pernah disebut dalam kasus e-KTP. Walaupun hanya disebut, hal itu akan berpengaruh. Begitu juga Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah. Dia juga beberapa kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang sama.

Namun, masih ada waktu lima tahun bagi PDIP untuk menyiapkan kadernya. Partai tersebut harus memperbaiki regenerasinya. Politik itu by design. Harus ada strategi untuk memunculkan nama tokoh. Tidak bisa tiba-tiba muncul begitu saja. *) Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Khafidlul Ulum/c9/ttg)