Sin Po dan Pasang Surut Pergerakan Kemerdekaan

Oleh RAVANDO*
23 Januari 2023, 11:45:28 WIB

PADA awal 1910, Lauw Giok Lan, sekretaris Tiong Hwa Hwee Koan Batavia (THHK, Perkumpulan Tionghoa), memiliki ide mendirikan sebuah surat kabar Tionghoa peranakan di kota tersebut. Dia meyakini bahwa melalui surat kabar, para kaoem moeda Tionghoa bisa menyalurkan ide-ide progresif mereka guna memperbaiki nasib orang Tionghoa yang kala itu kerap menjadi korban diskriminasi kebijakan pemerintah kolonial Belanda.

Lauw pun menyampaikan idenya tersebut ke Yoe Sin Gie, seorang pengusaha sekaligus komisioner di THHK Batavia. Pada 1 Oktober 1910, mereka sepakat untuk mendirikan sebuah surat kabar peranakan bernama Sin Po, yang bermakna Koran Baru.

Sin Po pun dalam sekejap berevolusi dari sekadar surat kabar yang menerjemahkan sastra Tionghoa menjadi surat kabar yang menyediakan forum diskusi dan perdebatan bagi nasib kaum kulit berwarna di Indonesia. Melalui Sin Po, para kaoem moeda Tionghoa berupaya untuk menegosiasikan posisi mereka dalam struktur masyarakat kolonial yang diskriminatif.

Sedari awal kemunculannya, Sin Po sudah menaruh simpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sekalipun secara orientasi politik, Sin Po menjadikan Tiongkok sebagai kiblatnya. Namun, ’’Sebagi sesama pendoedoek Hindia, sebagi sesama bangsa Timoer, dan sebagi sobat, tida bisa disangkal orang Tionghoa (lebih teges Hoakiauw) ada poenja kapentingan jang sama dengen Boemipoetra (Sin Po, 17 Agustus 1925).’’

Memperkenalkan ’’Indonesia’’ Lebih Luas

Pada 2 Mei 1925, dalam salah satu rubrik Sin Po berjudul Iseng-Iseng Hari Saptoe, Sin Po mengusulkan penggunaan kata ’’Indonesia’’ atau ’’Hindia’’ guna menggantikan terminologi ’’Hindia Belanda’’ yang sama saja mengamini bahwa Belanda memang berhak bercokol di Indonesia.

Sin Po pun menerapkan kebijakan itu secara bertahap. Langkah pertama adalah dengan menghilangkan kata ’’Belanda’’ atau ’’Nederland’’ setelah kata ’’Hindia’’. Sin Po menjadi salah satu surat kabar Tionghoa pertama yang melakukannya.

Hingga pada 8 Mei 1926, Sin Po mingguan masih menggunakan terminologi ’’Hindia’’ di dalam editorialnya, tetapi edisi selanjutnya (Sin Po Wekelijksche Editie, 15 Mei 1926) mulai menggunakan terminologi ’’Indonesia’’ hingga seterusnya. Selain itu, pengurus Sin Po sepakat untuk menggunakan istilah ’’warga Indonesia’’ atau ’’bangsa Indonesia’’ untuk menggantikan terminologi kolonial ’’inlander’’ yang sangat diskriminatif.

Sin Po juga tidak sungkan untuk mengekspresikan kekagumannya terhadap tokoh-tokoh nasionalis Indonesia, seperti Soekarno dan Hatta. Koran itu kerap memublikasikan editorial mengenai perjuangan mereka. Terkadang sematan foto mereka juga muncul di sisi editorial tersebut. Apalagi, tidak banyak koran non-Eropa saat itu yang memiliki mesin untuk mencetak foto dengan kualitas mumpuni dan Sin Po memilikinya.

Sin Po kembali membuat pemerintah kolonial Belanda kebakaran jenggot ketika pada 10 November 1928 memublikasikan lagu Indonesia (Raya) lengkap dengan lirik dan juga notnya. Keputusan itu tidak terlepas dari kedekatan Wage Rudolf Supratman dengan orang-orang di balik Sin Po. Supratman diketahui pernah bekerja sebagai wartawan lepas untuk Sin Po selama lebih dari empat tahun.

Revolusi Indonesia: Perubahan Sikap Sin Po

Ketika Jepang menginvasi Indonesia, seluruh koran Tionghoa yang rata-rata sangat vokal dalam mengkritik Jepang diberedel. Sin Po jelas masuk dalam daftar hitam. Para wartawannya diburu dan kemudian diinternir Jepang. Kantor Sin Po yang terletak di Asemka pun diambil alih pemerintah militer Jepang untuk mencetak koran propaganda bernama Kung Yung Pao.

Namun, kekalahan Jepang mendorong para perintis Sin Po untuk kembali membangkitkan Sin Po. Pada 25 Oktober 1945, Sin Po pun berhasil terbit lagi dalam suasana perang, setelah 3,5 tahun mati suri.

Beberapa hari pasca kelahiran kembali Sin Po, Soekarno sempat mengundang Ang Yan Goan, direktur Sin Po, dan juga Dr Kwa Tjoan Sioe, pendiri Jang Seng Ie (sekarang RS Husada), ke kediamannya. Di hadapan Soekarno, dua tokoh itu menyatakan bahwa Sin Po akan terus mendukung dan menghargai spirit perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Meski demikian, simpati tersebut luntur seketika pasca meletusnya serangkaian aksi kekerasan terhadap orang-orang Tionghoa sepanjang periode 1945–1949. Sin Po mulai mengkritik pemerintah Republik Indonesia yang dianggap gagal melindungi nyawa dan harta-benda dari orang-orang Tionghoa.

Puncaknya tentu ketika meletusnya pembantaian orang-orang Tionghoa di Tangerang pada Juni 1946 yang diperkirakan menewaskan lebih dari seribu jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk mereka yang menjadi korban ketika meletusnya Agresi Militer Belanda I & II. (*)

*) RAVANDO, Dosen Sejarah UGM, Kandidat Doktor Sejarah di University of Melbourne

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads