Tantangan setelah G20 Bali

Oleh BHIMA YUDHISTIRA*
22 November 2022, 22:24:44 WIB

MOMEN KTT G20 yang dengan meriah diselenggarakan di Bali telah usai. Terlepas dari momen selebrasi, penyelenggaraan G20 diliputi berbagai tantangan. Konflik di Ukraina yang masih berlanjut, krisis pangan, krisis energi, hingga kenaikan suku bunga menciptakan badai yang sempurna. Karena itu, G20 kali ini bisa dibilang paling mewah sekaligus paling menarik sepanjang sejarah sejak didirikan pada 1999. Paling mewah karena dana yang dihabiskan pemerintah mencapai Rp 526 miliar untuk penyelenggaraan. Disebut paling menarik karena diselingi intrik geopolitik antar pemimpin negara yang hadir.

Ketegangan geopolitik mewarnai jalannya G20 saat Indonesia menjadi tuan rumah tahun ini. Ketidakhadiran Putin, misalnya, mengindikasikan perang tampaknya belum akan berakhir singkat. Dus, harga minyak mentah masih bertahan di atas USD 80 per barel setidaknya hingga akhir 2022. Sementara, presiden AS dan pemimpin Arab Saudi menjaga jarak karena perselisihan soal produksi minyak. Ada juga drama antara PM Kanada dan presiden Tiongkok terkait masalah bocornya percakapan di sela G20.

Faktor geopolitik ujungnya mempersulit tercapainya koordinasi ketahanan pangan, energi, kerja sama fiskal serta moneter, dan berbagai isu lainnya. Bahkan, tidak dimungkiri asal muasal krisis justru berada di antara perang kepentingan negara anggota G20 sendiri.

Terlepas dari mencuatnya konflik, terdapat beberapa isu G20 yang langsung berkaitan dengan hajat hidup rakyat Indonesia. Pertama, masalah ketahanan pangan memerlukan koordinasi antarnegara penghasil pangan dengan importir. Indonesia, misalnya, memiliki ketergantungan beberapa pangan impor seperti gandum, bawang putih, dan kedelai sehingga perlu memastikan kerja sama ketahanan pangan bisa lancar. Tidak boleh ada negara penghasil pangan yang melakukan proteksi atau pembatasan ekspor pangan.

Kedua, masalah transisi energi juga tidak kalah penting menjadi perhatian saat KTT G20 berlangsung. Kesepakatan Indonesia dengan negara maju dalam bentuk pendanaan Rp 314 triliun perlu mendapat pengawasan ketat dari publik. Indonesia menjadi penerima kedua setelah Afrika Selatan dalam kesepakatan JETP (Just Energy Transition Partnerships/Kerja Sama Transisi Energi Berkeadilan). JETP bertujuan mempercepat pensiun dini PLTU dan mendorong pembangunan EBT secara lebih masif. Bentuk pendanaan transisi energi sayangnya adalah pinjaman sehingga dana yang jumbo, jika tidak dikelola secara prudent, dapat berdampak pada penambahan beban utang.

Ketiga, dari sisi persoalan fiskal, masalah pajak dan utang mencuat dalam agenda utama G20. Kerja sama pajak internasional memang perlu terus didorong sebagai upaya mencegah penghindaran pajak dan kebocoran pajak lintas negara. Problemnya, negara-negara suaka pajak atau tax haven bukan menjadi bagian dari G20. Diperlukan tindak lanjut pasca-G20 untuk menarik lebih banyak lagi negara dalam kerangka kerja sama pertukaran data dan transparansi data perpajakan.

Dari segi pembahasan utang, data IMF mengungkap bahwa 25 persen negara berkembang terancam kesulitan untuk membayar kewajiban utang. Sebelumnya, selama pandemi terdapat kerangka DSSI (debt service suspension initiative) yang merupakan skema penangguhan pembayaran bunga utang bagi negara miskin. Langkah lebih lanjut dibutuhkan agar Indonesia dapat terlibat sebagai negara penerima penangguhan, bahkan pengurangan beban pokok utang (debt cancellation).

Meski KTT G20 telah usai, persoalan ekonomi semakin kompleks. Setidaknya dengan memperkuat kerja sama ketahanan pangan, energi, maupun berbagai kerja sama di sisi fiskal-moneter, Indonesia dapat memperkuat fundamental menghadapi resesi global. Awan gelap masih membayangi negara G20 setidaknya sampai presidensi G20 di India tahun mendatang. (*)

*) Oleh BHIMA YUDHISTIRA, Direktur eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies)

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads