Sengkarut Regulasi Upah 2023

Oleh ARIES HARIANTO *)
22 November 2022, 19:48:47 WIB

DEMI kesejahteraan buruh dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menerbitkan Permenaker No 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Di dalamnya memberikan rumus baru menghitung upah minimum kabupaten/kota (UMK). Jika rumus tersebut mampu mendongkrak UMK, buruh euforia. Namun, semua belum menjadi fakta karena salah satu komponen datanya belum tersedia. Menunggu BPS Pusat.

Namun, paling tidak, pasal 7 ayat (1) permenaker tersebut memberikan sinyal kenaikan UMK tidak melebihi ambang batas 10%. Logikanya, kehendak buruh atas kenaikan UMK 10% tentu dalam rentang zona yang diperkenankan aturan. Meskipun simpulan nalar atas persentase tersebut masih kabur. Apakah 10% itu secara fungsional merupakan batas atas sebagai puncak yang bisa dinegosiasikan unsur buruh dan unsur pengusaha dalam dewan pengupahan kabupaten/Kota (depekab/depeko) ataukah sebatas angka kontrol untuk membatasi spekulasi hasil hitung atas data yang diformulasikan.

Problem hukum lainnya, Permenaker No 18 Tahun 2022 tersebut mengindikasikan sengkarut regulasi pengupahan. Betapa tidak. Tidak ada satu pun klausul atau pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut atas rumus formulasi pengupahan. Formulasi menghitung upah minimum dalam PP tersebut dibuat secara rigid, operasional, dan tuntas. Memiliki daya berlaku yang positivistik dan bersifat imperatif. Tidak membuka ruang alternatif dan bersifat tunggal.

Sedangkan permenaker tersebut diterbitkan untuk menyimpangi PP itu. Akibat hukumnya, depekab/depeko wajib menggunakan rumus terbaru yang diatur dalam permenaker. Kaidah yang digunakan, aturan baru mengesampingkan aturan lama.

Secara hukum berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, mengacu pada UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, permenaker levelnya di bawah PP. Jika rumus penghitungan upah dalam permenaker harus menegasikan rumus yang diatur dalam PP, tentu ini menyalahi kaidah hukum. Terjadi self contradictory dalam sistem hukum.

Konsideran hukum pada Permenaker No 18 Tahun 2022 menempatkan PP No 36 Tahun 2021 sebagai salah satu cantolan hukumnya. PP tersebut merupakan turunan UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UUCK). Sedangkan UUCK telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK melalui putusannya No 91/ PUU-18/2020. UUCK saat ini dalam status cacat formil. Pemerintah diberi waktu dua tahun untuk merevisi. Jika tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU, pasal-pasal, atau materi muatan-muatan yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Dalam status cacat formil, MK memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Juga tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Dalam logika berjenjang, Permenaker No 18 Tahun 2022 berafiliasi secara normatif terhadap PP No 36 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan dari UUCK. Fakta semacam ini tentu saja berseberangan dengan putusan MK.

Jangan lupa, sebelum tanggal terbitnya permenaker, terdapat beberapa kabupaten/kota yang telah memiliki nominal UMK hasil pembahasan depekab/depeko masing-masing versi PP No 36 Tahun 2021. Nominal tersebut telah memenuhi unsur proses dan substansi. Legal dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara permenaker tersebut tidak memberikan solusi akan status besaran UMK yang telah dihasilkan atau bahkan telah disampaikan ke bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti ke gubernur guna mendapatkan penetapan. Regulasi permenaker tersebut tidak memerintahkan agar besaran UMK itu dipertahankan atau dianggap tidak pernah ada dengan harapan menyesuaikan dengan rumus hitung yang baru. Jika kebijakan mengharuskan untuk menghitung kembali dengan menegasikan hasil depekab/depeko, berarti permenaker diberlakukan secara retroaktif. Tentu saja tidak tepat secara kaidah.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya berlaku pada saat pengundangan. Dalam arti, setiap norma yang terkandung dalam peraturan, baik itu memerintahkan maupun melarang atau jenis lainnya, baru berlaku mulai dari saat peraturan tersebut diundangkan. Karena itu, sebuah peraturan tidak dapat dikenakan pada kejadian sebelum peraturan disahkan sesuai dengan asas legalitas.

Jika hasil pembahasan depekab/depeko dianggap tidak pernah ada sebagai konsekuensi permenaker, kenyataan demikian sama halnya dengan mematikan kekuatan otoritatif produk hukum. Bahkan tidak berlebihan jika lahirnya permenaker pada gilirannya melahirkan fenomena kanibalisme dalam sistem hukum. Membuka realitas terciptanya ketidakpastian hukum yang memunculkan kegamangan hukum.

Perjanjian antara unsur buruh dengan unsur pengusaha sebagai esensi hubungan kerja guna menentukan besaran nominal UMK ditiadakan. Padahal, perjanjian dimaksud merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuat sesuai dengan asas Pakta Sunservanda, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Fakta hukumnya, pembahasan dalam tubuh depekab/depeko adalah manifestasi dari PP No 36 Tahun 2021. Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam menentukan nominal UMK sebelum terbitnya permenaker. UMK yang akan direkomendasikan secara hukum sah.

Jika ouput nominal UMK pra-permenaker dianggap tidak pernah ada, sementara permenaker dimaksud tidak menentukan status produk depekab/depeko, sengkarut hukum tentang upah tahun 2023 menjadi fakta hukum. Bayangkan jika depekab/depeko berdasarkan rumus PP tersebut telah menghasilkan nominal yang disepakati sebagai output perjanjian, kemudian keadaan mengharuskan untuk menghitung ulang dengan rumus baru versi permenaker dengan batas 10%, buruh secara serta-merta berorientasi pada rumus baru.

Apalagi jika rumus pada PP tidak memberikan ruang gerak untuk meraih kenaikan 10%. Bisa dipastikan, buruh dalam depekab/depeko mengejar target maksimal kenaikan 10% sesuai yang diharapkan saat ini, yakni kenaikan 10% sampai dengan 15%. Tak peduli beban kelangsungan usaha perusahaan.

Perspektif buruh akan ketentuan 10% itu sangat dimungkinkan karena secara eksplisit tertulis dalam regulasi Pasal 7 Permenaker No 18 Tahun 2022. Berarti kebijakan itu atas restu pemerintah. Halal dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

Meninggalkan nominal UMK atas landasan PP No 36 Tahun 2021 menuju Permenaker No 18 Tahun 2022 pada gilirannya membangun negosiasi kembali antara unsur buruh dan unsur pengusaha dalam depekab/depeko. Buruh merasa dimanjakan oleh aturan. Sementara itu, energi pengusaha menjadi habis terkuras. Keseimbangan dalam hubungan kerja sebagai perwujudan nilai-nilai hubungan industrial Pancasila pada akhirnya masih sebatas cita-cita.


*) ARIES HARIANTO, Pakar Hukum Perburuhan-Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads