alexametrics

Mengawal Efektivitas Program Bantuan Sosial

Oleh BAGONG SUYANTO *)
22 Juli 2021, 19:48:41 WIB

PERPANJANGAN penerapan kebijakan PPKM darurat niscaya akan melahirkan berbagai masalah baru jika tidak diantisipasi dengan baik. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memastikan agar tidak ada rakyat yang kelaparan karena kebijakan PPKM darurat.

Pernyataan presiden ini bukan tanpa dasar. Sejak pandemi Covid-19 merambah ke berbagai daerah, nyaris semua lini kehidupan terpengaruh. Penerapan kebijakan PPKM darurat menyebabkan tidak ada lagi daya tahan masyarakat yang tersisa. Masyarakat yang semula aktivitas perekonomiannya kembali menggeliat, kini gairah itu kembali surut. Di berbagai daerah, penerapan pembatasan mobilitas sosial masyarakat dan pembatasan jam operasional pasar tradisional, warung, PKL, dan sebagainya membuat denyut perekonomian kembali kolaps.

Bagi masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian, dampak penerapan kebijakan PPKM darurat sangat terasa. Mereka tidak lagi memiliki sumber pemasukan yang bisa diandalkan. Kebutuhan hidup sehari-hari terasa makin berat. Bahkan mustahil dipenuhi akibat tidak adanya tabungan yang tersisa. Tanpa dukungan program bantuan sosial dari pemerintah, sepertinya tidak ada lagi harapan yang bisa diandalkan.

Rawan Penyimpangan

Seperti diketahui, presiden telah menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli 2021. Agar tidak menyengsarakan masyarakat, kebijakan yang bertujuan untuk menekan laju persebaran Covid-19 itu diiringi percepatan dan perluasan program bantuan sosial. Dana yang disiapkan mencapai Rp 55 triliun.

Sebagian dirupakan dalam bentuk bantuan sosial tunai (BST) yang menyasar 10 juta penerima bantuan dan penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta. Selain itu, program bantuan sosial menyasar penerima program keluarga harapan (PKH) sebanyak 10 juta. Anggaran Rp 55 triliun juga akan disalurkan untuk subsidi listrik, bantuan kuota bagi siswa, bantuan dalam bentuk beras, dan lain-lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan akan memberikan pengawalan terhadap seluruh penyaluran bantuan sosial Covid-19. Lembaga antirasuah itu telah menegaskan dan meminta pemerintah bersikap transparan dan akuntabel terkait dengan penyaluran dana bantuan sosial.

Pelibatan KPK dalam mengawal penyaluran bantuan sosial ini bukan tanpa alasan. Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penggunaan dana bantuan sosial rawan dikorupsi. Seperti kasus menteri sosial sebelumnya, penyaluran dana bansos ternyata menjadi bancaan sejumlah elite politik. Alih-alih menyalurkan bantuan sosial dengan benar, justru dalam praktik sebagian dana ditilap untuk kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.

Meski mekanisme penyaluran bantuan sosial telah dirancang sedemikian rupa, bukan berarti tidak ada kemungkinan kebocoran kembali terjadi. Dalam program pemberian bantuan tunai, misalnya, tidak semua penerima bansos tunai memiliki rekening bank sehingga masih harus disalurkan melalui pihak ketiga semisal RT, RW, atau kepala desa. Pada titik ini, bukan tidak mungkin terjadi praktik-praktik lancung yang merugikan masyarakat.

Dari segi hukum, pelibatan KPK dalam pengawasan pemanfaatan dan penyaluran bansos tentu sudah seharusnya dilakukan. Meski demikian, untuk lebih menjamin agar pengawasan bansos benar-benar berjalan transparan, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah pelibatan partisipasi publik.

Sebagai subjek utama dan pihak yang memahami dinamika di lapangan, masyarakat akan dapat menjadi watchdog yang efektif. Tinggal bagaimana pemerintah membuka saluran keluhan dan bersedia mendengar berbagai masukan masyarakat tentang kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Program yang sifatnya top-down dan tidak mengedepankan pengawasan secara bottom-up niscaya akan rawan gagal (Crescenzi and Rodriguez-Pose, 2011).

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads