alexametrics

Melindungi Warga Negara

Oleh: Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.*
22 Juli 2020, 11:29:19 WIB

Diskursus perlindungan warga negara kembali mengemuka setelah baru-baru ini Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan Etty Binti Toyib Anwar, pekerja migran Indonesia yang divonis hukuman mati atau qisas oleh Pemerintah Arab Saudi karena membunuh majikannya. Etty akhirnya bisa dipulangkan kembali ke Indonesia setelah Pemerintah Indonesia berhasil membayar uang diyat sebesar 15,2 miliar rupiah atau sebesar 4 juta riyal, hasil patungan yang diinisiasi oleh LAZISNU. Penulis sendiri yang menjemput langsung Etty Binti Toyib Anwar di bandara sepekan silam bersama beberapa pejabat negara lainnya, merasa perlu untuk memberikan sedikit pandangan dan penekanan mengenai arti penting perlindungan terhadap warga negara di manapun mereka berada.

Penduduk atau warga negara memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah negara, baik ditilik dari perspektif politik maupun sosial budaya. Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara yang ditandatangani pada 26 Desember 1933 di Montevideo, Uruguay, menyebutkan bahwa syarat bagi sebuah entitas untuk disebut sebagai negara yang berdaulat atau pribadi dalam hukum internasional adalah memiliki populasi atau warga negara, selain tentu saja harus memenuhi unsur wilayah, pemerintah, serta pengakuan atas kedaulatan dari negara lain. Dalam konteks hukum nasional, dasar hukum perlindungan warga negara termaktub secara eksplisit dalam sila kedua Pancasila, serta UUD NRI 1945, baik pada alinea ke-4 preambul maupun dinyatakan secara jelas pada batang tubuh.

Penulis sangat yakin kalau kita semua sepakat bahwa perlindungan terhadap warga negara tak cukup hanya melalui mekanisme perlindungan secara tertulis saja pada dasar-dasar hukum yang sudah disebutkan tadi, akan tetapi melalui langkah-langkah nyata untuk menjamin kehidupan dan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Hal tersebut sudah jelas menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Setiap warga negara Indonesia, apapun agama, suku, dan golongannya, berhak mendapatkan perlindungan yang semaksimal mungkin dari pemerintah, tanpa pembedaan sedikitpun. Keterbatasan dalam hal jarak yang dikarenakan warga negara tersebut bermukim dan bermata pencaharian di negara lain, bukanlah sebuah hambatan bagi negara untuk menjalankan kewajibannya karena tugas tersebut dapat diemban oleh perwakilan pemerintah yang berada di negara sahabat.

Problem pekerja migran

Namun demikian, menilik realitas faktual yang ada, serta dinamika politik dan sosial budaya dalam level nasional dan global, upaya perlindungan terhadap warga negara bukanlah persoalan yang mudah untuk dilakukan, sehingga membutuhkan kecermatan dan kesungguhan pemerintah dalam menjalankannya. Salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan atensi ekstra adalah persoalan pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara dan benua. Tidak dimungkiri bahwa ada banyak sekali kerentanan yang mereka hadapi pada saat bekerja seperti tindakan kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan potensi terlibat pada berbagai pelanggaran hukum yang menyeret mereka untuk berhadapan dengan hukum positif dan penegak hukum negara setempat, seperti yang terjadi pada Etty Binti Toyib Anwar, hampir dua dekade silam.

Dalam menyikapi persoalan ini, pemerintah sudah seharusnya bersikap cermat dan melakukan identifikasi permasalahan sekomprehensif mungkin. Penguasaan akan data menjadi kata kunci sehingga dapat diurai benang kusut permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia tersebut. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) perihal penempatan para pekerja migran periode April 2020, diketemukan beberapa fakta yang cukup menarik. Pertama, lebih dari 70 persen pekerja migran Indonesia bekerja di sektor informal. Kedua, lebih dari 90 persen pekerja migran tersebut adalah perempuan. Ketiga, para pekerja migran didominasi oleh mereka yang hanya lulusan SD dan SMP yang mana jumlahnya mencapai kurang lebih 90 persen. Secara umum, angka tersebut menyiratkan beberapa permasalahan yang menjadi penyebab berbagai kerentanan yang penulis sebut sebelumnya.

Tidak dimungkiri bahwa secara faktual kita belum bisa menyejajari India dalam hal status pekerja migran. Mayoritas pekerja migran kita masih bekerja di sektor informal seperti asisten rumah tangga dan buruh di berbagai sektor industri. Lain hanya dengan pekerja migran asal negeri Taj Mahal tersebut yang didominasi oleh pekerja terididik di sektor perdagangan dan teknologi. Persentase angka pekerja migran Indonesia tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan belum dinikmati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. Pendapat ini diperkuat oleh data mengenai persentase pekerja migran berdasarkan pendidikan yang mana 90 persen pekerja migran tersebut didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Realitas ini sudah seyogianya menjadi input sekaligus otokritik bagi kita bersama, khususnya pemerintah, untuk memperbaiki sistem, kualitas, dan distribusi pendidikan secara kontinyu dan merata.

Persentase jumlah pekerja migran perempuan yang mencapai bobot lebih dari 90 persen juga selaiknya disikapi dengan cermat. Terelepas dari prinsip kesetaraan gender yang kita hormati bersama, pekerja laki-laki dan perempuan memiliki distingsi yang cukup signifikan. Pekerja migran perempuan yang bekerja di sektor domestik misalnya, sangat rentan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan dari majikannya, baik dalam bentuk penyiksaan secara fisik, pelecehan, hingga kekerasan seksual. Mereka yang secara kodrati akan mengalami masa hamil dan melahirkan juga menghadapi limitasi-limitasi sendiri dalam menjalani pekerjaannya. Yang sangat menghkhawatirkan adalah apabila limitasi-limitasi tersebut tidak bisa memunculkan pemakluman dari pihak majikan. Hal ini akan menimbulkan kerentanan lanjutan dalam bentuk berkurangnya kualitas hidup dan aspek kesehatan dari pekerja migran tersebut.

Kerentanan akibat pandemi

Pembahasan mengenai perlindungan warga negara tentu saja tak melulu menyoal pekerja migran, meskipun hal tersebut tak dimungkiri menjadi persoalan kritis yang harus disikapi secara cepat dan tepat. Lingkungan strategik global dewasa ini yang sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19 juga turut menghadirkan ancaman dan kerentanan terhadap warga negara Indonesia, khususnya mereka yang berada di luar negeri. Perhatian terhadap warga negara wajib menjadi prioritas pemerintah agar tidak terjebak pada aspek penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi saja. Diplomasi yang dijalankan oleh perwakilan-perwakilan pemerintah di luar negeri harus cakap dalam memastikan keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia, tanpa kecuali. Hingga 6 Juli 2020, jumlah warga negara Indonesia di luar negeri yang terpapar COVID-19 mencapai 1.140 orang, yang mana 752 orang dinyatakan telah sembuh dan 311 orang masih dalam perawatan di 45 negara dan 24 kapal pesiar.

Pandemi COVID-19 yang telah menerjang 215 negara dan satu international conveyance hingga saat ini telah menimbulkan kompleksitas permasalahan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Status sebagai warga negara asing di luar negeri menjadikan mereka rentan untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal bila terpapar, diskriminasi sangat mungkin terjadi. Dampak ekonomi seperti pengurangan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja adalah suatu hal yang sangat mungkin mereka alami yang lebih lanjut berdampak terhadap kapasitas mereka untuk bertahan hidup. Jikapun mereka memutuskan untuk pulang ke tanah air, mereka akan dihadapkan pada persoalan pembatasan gerak, semacam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang diterapkan di tanah air, dan lumpuhnya transportasi domestik dan antarnegara untuk memfasilitasi kepulangan mereka. Situasi seperti ini juga dialami oleh para pekerja migran Indonesia yang saat ini hendak pulang ke tanah air.

Upaya-upaya
Menyikapi berbagai tantangan dalam penegakan perlindungan terhadap warga negara ini, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait dituntut bersikap cepat dan lugas dalam merespons, baik dalam skema jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam konteks pengelolaan pekerja migran dengan segala permasalahannya, ada beberapa strategi jangka panjang yang dapat ditempuh. Untuk jangka pendek dan menengah, pemerintah disarankan melakukan penguatan kompetensi, khususnya keahlian spesifik dan penguasaan teknologi bagi pekerja migran. Selain itu, penguatan pemahaman akan aspek keimigrasian dan hukum positif negara tujuan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk menghindari berbagai permasalahan hukum yang kerapkali mereka hadapi. Untuk jangka panjang, tak ada kata lain selain meningkatkan sistem, kualitas, dan distribusi pendidikan secara kontinyu dan merata. Perluasan kesempatan kerja juga mutlak dilakukan agar mereka lebih berdaya dan kontributif di negeri sendiri.

Dalam konteks manajemen perlindungan warga negara terkait pandemi global, khususnya mereka yang bermukim di luar negeri, ada beberapa hal yang bisa ditempuh atau diperkuat implementasinya. Pertama, pemetaan dan monitoring hasil pemetaan jumlah warga negara terdampak pandemi. Perwakilan pemerintah di luar negeri harus benar-benar siaga dalam memonitoring jumlah warga yang terdampak untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka. Kedua, pemberian bantuan ekonomi dan finansial bagi mereka yang terdampak. Kata kunci dalam distribusi bantuan ini adalah data yang akurat. Sumber bantuanpun bisa beragam, termasuk upaya perwakilan pemerintah untuk menggalang dana dari diaspora Indonesia yang memiliki kacukupan finansial dan tidak terdampak pandemi. Ketiga, upaya pemulangan warga negara ke tanah air. Hal-hal yang harus benar-benar diperhatikan adalah penyediaan fasilitas transportasi, fasilitas karantina, alat pelindung diri (masker), kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan, hingga keselamatan mereka hingga tiba di tanah air.

Persoalan perlindungan warga negara memang mengalami kompleksitasnya sendiri ketika muncul momen-momen penting yang membuat kita harus menilik dan merefleksikan kembali upaya-upaya yang telah ditempuh untuk menjamin keselamatan mereka. Kembalinya Etty Binti Toyib Anwar dan pandemi COVID-19 telah menghadirkan momen yang menjadi momentum untuk semakin memperkuat kesadaran dan komitmen pemerintah, termasuk segenap masyarakat agar tidak lengah dan memberikan perlindungan terhadap warga negara. Perlindungan terhadap warga negara sudah barang tentu bukan pekerjaan musiman (seasonal) yang dilakukan sesuai momentum. Persoalan perlindungan warga negara adalah hal yang harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintah melalui perencanaan strategi dan kebijakan yang terukur dan menyeluruh.Warga negara yang aman, sehat, dan sejahtera adalah kewajiban negara yang harus selalu diwujudkan secara konkret.

 

*Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., merupakan Wakil Ketua MPR RI Periode 2019 – 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : ARM



Close Ads