alexametrics

Pilrek UIN Malang dan Tawaran Perbaikan

Oleh MUDJIA RAHARDJO*
22 Maret 2019, 13:08:38 WIB

JawaPos.com – Pemilihan rektor (pilrek) merupakan agenda rutin dan biasa di perguruan tinggi mana pun, tak terkecuali UIN Malang. Pada 30 Mei 2017 masa jabatan saya sebagai rektor berakhir sejak saya memangkunya mulai Mei 2013.

Sesuai ketentuan, lima bulan sebelum jabatan berakhir, selaku rektor saya melaporkan kepada Dirjen Pendis bahwa jabatan saya akan berakhir. Atas dasar laporan itu, Dirjen mengeluarkan instruksi diadakan pilrek UIN Malang.

Awal Februari 2017, proses pilrek dimulai berdasarkan PMA 68 dengan tahapan-tahapan sosialisasi, penjaringan, seleksi, rapat senat, presentasi di tim pansel pusat, hingga penentuan (pelantikan). Hingga akhir pendaftaran, jumlah pendaftar hanya tiga orang. Saya sebagai petahana, Abd. Haris dari UIN Surabaya, dan Khusnu Ridlo dari IAIN Jember. Tiga calon itulah yang kemudian diundang oleh senat untuk memaparkan secara tertulis pengalaman dan prestasi yang diperoleh selama ini serta program andai terpilih sebagai rektor.

Seusai pemaparan, senat memberikan penilaian kualitatif dengan komponen penilaian meliputi moralitas, kompetensi, manajerial, dan kerja sama. Terhadap calon dari luar UIN Malang tersebut, senat tidak bisa memberikan penilaian maksimal atas dasar komponen-komponen tersebut. Hasil paparan dari tiga calon tersebut diserahkan ketua senat ke Ditjen Pendis Kemenag.

Selanjutnya, ketiga calon dipanggil untuk menghadap pansel pusat yang berjumlah tujuh guru besar. Di hadapan pansel, setiap calon memaparkan program yang akan dilakukan dan diikuti tanya jawab tentang visi-misi universitas, program akademik mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan SDM, biaya penelitian yang dikeluarkan, pengembangan kemahasiswaan, program fisik, kerja sama yang telah dilakukan, dan lain-lain. Hasil penilaian pansel diserahkan ke menteri agama, dan selanjutnya menteri memilih satu calon untuk dilantik menjadi rektor.

Sebagian besar anggota senat (yang berjumlah 29 orang) berkeyakinan bahwa calon petahana dan dari internal yang akan dilantik menteri agama. Keyakinan itu diperoleh karena mereka merasa tidak memberikan penilaian maksimal kepada calon-calon eksternal. Begitu juga dari pansel pusat, kami berkeyakinan calon dari luar kesulitan untuk menjawab pertanyaan tim yang sebagian besar tentang persoalan internal kampus.

Ketika pada akhirnya menteri agama melantik Abd. Haris, warga kampus tersentak, seolah hampir tidak percaya. Sebagian warga menanyakan hal tersebut kepada senat. Senat pun tidak bisa menjawab mengapa hal itu terjadi.

Pada 30 Juli 2017, senat mengadakan rapat dan mengirim surat ke menteri agama. Senat merasa keberatan atas pelantikan Abd. Haris. Pertanyaan senat wajar karena merasa tidak memberikan rekomendasi atau pertimbangan positif terhadap calon dari luar.

Dari situ persoalan dan isu-isu tidak sedap terus menghantui pilrek UIN Malang hingga sekarang. Pertanyaan ada apa dari warga kampus dan masyarakat luar kampus tak terhindarkan. Dirasa ada keganjilan, mengapa calon dari luar itu diangkat. Padahal, petahana dan satu-satunya calon internal itu dianggap berhasil mengemban amanah sebagai rektor dengan prestasi-prestasi sebagai berikut: meningkatkan status akreditasi institusi dari B ke A, mendirikan fakultas kedokteran, menjadikan UIN Malang sebagai salah satu PTKIN BLU terbaik, meningkatkan webometrik menjadi ranking I dan kadang-kadang ranking II di lingkungan PTKIN. Lalu, menjadikan UIN Malang sebagai PTKIN terbanyak jumlah mahasiswa internasional, memperoleh dukungan Bappenas untuk pembangunan kampus 3 senilai hampir USD 74 juta. Itu sebabnya, petahana diminta melanjutkan kepemimpinan sehingga kesinambungan pengembangan UIN Malang dapat terjaga.

Pertanyaannya, apakah pilrek UIN Malang sesuai PMA 68? Jawabnya ya, karena semua proses telah dilalui. Lalu, apa yang dipersoalkan? PMA 68 itu tidak mengindahkan aspek keadilan, kejujuran, loyalitas, perjuangan, dan akuntabilitas. Secara moral cacat. Seorang pemimpin publik tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga secara moral.

Sejak PMA 68 dikeluarkan, memang muncul perdebatan. Apa sebabnya? Setidaknya ada lima hal. Pertama, senat praktis tidak berfungsi. Padahal, senat merupakan institusi tertinggi yang anggotanya para guru besar, rektor dan para wakil rektor, dekan, dan perwakilan dosen. Kedua, memungkinkan pihak luar kampus melakukan intervensi. Ketiga, calon yang didukung mayoritas senat bisa dikalahkan oleh yang tidak didukung (sebagaimana benar-benar terjadi di pilrek UIN Malang). Keempat, matinya demokrasi kampus di tengah-tengah iklim demokratisasi. Kelima, dengan kewenangan yang dimiliki, menteri bisa sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Ternyata PMA 68 yang konon dikeluarkan untuk menghindarkan kampus dari politik justru menyebabkan praktik politik dari pihak eksternal masuk kampus.

Karena PMA 68 itu telah menimbulkan kegaduhan di beberapa PTKIN belakangan ini, agar PTKIN bisa kondusif, sebaiknya pilrek dikembalikan ke aturan sebelumnya. Yakni, senat memiliki otoritas memilih rektor. Dengan itu, senat bisa memilih calon pemimpin yang terseleksi dari bawah sehingga dapat diketahui rekam jejaknya secara menyeluruh dan dihasilkan pemimpin yang legitimate, baik secara hukum maupun moral. Atau, kalaupun PMA 68 tetap dipertahankan sepanjang keputusan akhir mengindahkan penilaian senat, masalah tidak akan terjadi serumit saat ini. 

*) Rektor UIN Malang 2013-2017

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (*/c10/oni)

Copy Editor :

Pilrek UIN Malang dan Tawaran Perbaikan