alexametrics

Negara Hadir, Bagikan Hak Jamaah

Oleh SUPARJI AHMAD*
21 November 2019, 16:34:41 WIB

SILANG pendapat terkait putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara First Travel butuh solusi. Rencana jaksa agung mengambil terobosan patut diapresiasi. Itu merupakan salah satu bentuk progresivitas dari jaksa agung. Sebab, kita tidak hanya bicara aspek kepastian dalam proses penegakan hukum. Keadilan juga menjadi faktor utama.

Untuk mencari keadilan itu, hukum progresif yang diimplementasikan aparat penegak hukum, salah satunya jaksa, menjadi patut dilakukan. Namun, apakah itu nanti juga mendapatkan kemudahan atau jalan di tingkat MA? Tentu itu akan menjadi persoalan yang mendasar.

Secara teoretis, upaya peninjauan kembali harus memenuhi tiga alasan mendasar. Yaitu, adanya novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan dalam persidangan-persidangan sebelumnya, ada faktor kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam memutus, atau ada faktor putusan yang saling bertentangan antara satu dan yang lainnya.

Artinya, upaya untuk mendapatkan keadilan melalui peninjauan kembali tersebut akan mendapatkan persoalan. Jika Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap mengajukan PK, itu berarti mereka sedang menabrak aturan lain. Yakni, putusan MK yang menyatakan bahwa jaksa tidak diperkenankan melakukan PK.

Walau progresif, upaya tersebut berisiko. Dalam pandangan saya, ada terobosan lain yang juga progresif dan bisa dilakukan. Kejagung mengeksekusi putusan MA sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, aset First Travel yang sudah disita dan masuk kas negara dikembalikan kepada para jamaah.

Pengembaliannya bisa dilakukan melalui mekanisme tertentu yang diputuskan pemerintah. Negaralah yang membagikan. Sebab, kalau diamati, mengapa hakim memutus aset First Travel disita negara? Padahal, tuntutan jaksa adalah meminta dikembalikan kepada yang berhak?

Alasannya, hakim mempertimbangkan, jika itu dibagikan langsung, akan jadi masalah. Bisa jadi, jamaah rebutan. Atau, malah ada yang tidak mendapat hak mereka. Dan, konon, ada sebagian pihak di antara para jamaah itu yang tidak mau menerima pembagian tersebut. Menilai secara teknis pembagian akan sulit dilaksanakan. Di situlah negara perlu hadir. Mendistribusikan hak-hak jamaahnya.

Seharusnya tidak terlalu sulit bagi negara untuk membagikan aset First Travel kepada para jamaah. Tentu dengan cara yang tepat serta pendataan akurat. Langkah itu mirip dengan kebijakan pemerintah ketika lumpur panas menimbun rumah-rumah milik warga di Sidoarjo, Jawa Timur, yang kemudian dikenal dengan lumpur Lapindo.

Itu sebuah kebijakan. Tinggal kemauan dari negara, kemauan dari pemerintah, atau penyelenggara negara. Apalagi, bagi para jamaah, selain mendapat keadilan, yang penting adalah mereka bisa berangkat umrah. Bagaimana ada peran negara untuk memberangkatkan mereka umrah dengan hasil uang yang disita itu. (*/c10/fal)

*) Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia

**) Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Sahrul Yunizar

Editor : Ilham Safutra



Close Ads