alexametrics

Solusi Akar Masalah Demo Papua

Oleh: Samsudin Adlawi *)
21 September 2019, 19:51:42 WIB

WOW. Pemerintah akan mendirikan istana kepresidenan di Papua. Pembangunannya dimulai tahun depan. Presiden Jokowi yang menyampaikan langsung kabar gembira itu. Kepada para tokoh politik, agama, adat, dan mahasiswa Papua di Istana Negara, Jakarta (10/9). Dengan satu syarat: tanah untuk lokasi istana kepresidenan sudah klir.

Pembangunan istana kepresidenan di Papua itu merupakan satu di antara sembilan permintaan perwakilan tokoh Papua. Yang disampaikan Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo kepada presiden. Dikatakan, pembangunan istana kepresidenan di Papua diperlukan dengan harapan presiden bisa sesekali berkantor di Papua. Dengan demikian, presiden bisa merasakan situasi Papua lebih dekat. ’’Beliau bisa melihat Papua secara utuh,’’ katanya seperti dilansir Jawa Pos (11/9).

Selain istana kepresidenan, para tokoh Papua mengajukan delapan aspirasi. Pertama, pemekaran wilayah. Kedua, membentuk badan nasional urusan tanah Papua. Ketiga, pengisian putra daerah Papua di eselon I dan II di instansi pusat seperti kementerian dan lembaga. Keempat, membangun asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua. Kelima, merevisi UU Otonomi Khusus (Otsus) dalam Prolegnas 2020. Keenam, menerbitkan inpres pengangkatan honorer di Papua. Ketujuh, mempercepat pembangunan Palapa Ring Timur. Kedelapan, mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua.

Jika semua permintaan itu sudah terkabulkan, apakah akan tercipta situasi keamanan yang abadi di Papua? Siapa yang berani menjamin? Silakan angkat tangan!

Yang pasti, sembilan permintaan tersebut belum menyentuh akar masalah penyebab kerusuhan di Papua. Yang dampaknya terasa hingga kini. Sebagaimana diketahui khalayak, kerusuhan di Papua bermula dari aksi ormas di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Pada aksi yang terjadi pada 16 Agustus 2019 itu, konon terlontar ujaran kebencian. Berupa kata-kata rasis kepada mahasiswa Papua.

Kabar itu dengan cepat merebak sampai ke Bumi Cenderawasih. Masyarakat di sejumlah kota di Papua pun menggelar demo. Sebagai bentuk solidaritas. Demo itu berbuntut kerusuhan hingga mengakibatkan beberapa korban jiwa. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sampai berkantor di Papua. Untuk memantau dan memimpin langsung penanganan demo di sana.

Terlepas dari penyebab aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang simpang siur, kebijakan menempatkan mahasiswa Papua dalam satu asrama perlu ditinjau kembali. Tinggal dalam satu asrama dengan teman-teman mahasiswa sedaerah memang membuat mereka kompak. Juga memudahkan koordinasi dan konsolidasi di antara mereka dan dengan pemerintah daerah mereka.

Namun, disadari atau tidak, tinggal dalam satu asrama justru menutup ruang sosialisasi dengan lingkungan. Memang, di kampus tempat kuliah, saudara-saudara mahasiswa dari Papua bisa bergaul dengan mahasiswa non-Papua. Namun, sepulang kuliah, mereka kembali masuk asrama. Kurang waktu bergaul dengan masyarakat. Terutama di sekitar asrama. Sebab, asrama adalah sekat. Tembok tebal penghalang interaksi sosial. Kondisi demikian yang berlangsung bertahun-tahun pasti membuat mereka merasa inferior. Dan, maaf, cenderung bersikap eksklusif.

Sikap inferior itu tampak jelas termaktub dalam poin ke-4 dalam sembilan permintaan tokoh Papua kepada presiden. Yakni, meminta jaminan keamanan seluruh mahasiswa Papua yang tinggal di seluruh kota studi. Solusi ’’membangun asrama Nusantara di seluruh kota studi’’ seperti yang tertuang dalam permintaan poin ke-4 juga bukan jaminan bakal menjadi benteng mahasiswa Papua dari aksi serupa di Surabaya beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan namanya, dalam asrama Nusantara, mahasiswa asal Papua nanti tinggal bersama mahasiswa dari daerah lain. Namun, tetap saja mereka masih tinggal dalam lingkungan terkecil, yakni asrama. Bukan lingkungan masyarakat yang lebih heterogen.

Ingat, yang mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya itu bukan mahasiswa lain daerah. Tapi masyarakat yang tergabung dalam ormas tertentu. Bisa jadi peristiwa tersebut terjadi karena adanya kebuntuan komunikasi. Komunikasi akan terbangun dengan baik manakala ada interaksi. Interaksi yang baik antara satu pihak dan pihak yang lain bisa mencegah kesalahpahaman.

Wa ba’du. Maka solusi terbaik untuk mencegah terulangnya aksi rasisme di Surabaya, mahasiswa Papua jangan lagi tinggal di asrama. Mereka bebas indekos atau mengontrak rumah warga di sekitar kampus. Mahasiswa yang kuliah di kota mana pun, mulailah tinggal di rumah masyarakat. Saya percaya, masyarakat akan menerima mereka dengan tangan terbuka. Dan sepenuh hati.

Justru, masyarakat akan senang menerima mahasiswa Papua yang tinggal di rumah mereka. Mereka bisa belajar banyak tentang budaya Papua. Dan sebaliknya, mahasiswa Papua bisa belajar banyak kepada masyarakat yang ditinggalinya. Terutama bagaimana mengembangkan sikap toleransi di tengah masyarakat yang heterogen. Mereka akan merasakan menjadi orang Indonesia yang sesungguhnya. Tidak seperti yang mereka alami dan rasakan saat ini.

Saya yakin, bila 800-an mahasiswa yang pulang ke Papua –sejak kerusuhan– kembali ke kota tempatnya kuliah, mereka akan aman-aman saja. Apalagi kembalinya tidak ke asrama mahasiswa Papua. Melainkan langsung ngekos di rumah masyarakat. Insya Allah, si pemilik rumah dan masyarakat sekitar akan ikut menjaga mahasiswa Papua dari gangguan apa pun. Sebab, kita orang bersaudara. (*)


*) Samsudin Adlawi, Wartawan Jawa Pos, penyair tinggal di Banyuwangi

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads