alexametrics

Seharusnya Tidak Membentuk Lembaga Baru

Oleh MOHAMMAD FAISAL*
21 Juli 2020, 11:01:17 WIB

PEMBENTUKAN komite pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebetulnya dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi semua program dan langkah pemulihan ekonomi nasional. Itu lintas sektoral. Ada ekonomi, sosial, dan aspek kesehatan.

Menurut saya, tugas-tugas koordinasi itu merupakan tugas kementerian koordinator terkait. Tupoksinya memang untuk mengoordinasikan. Jadi, sebetulnya itu mengoordinasikan antar kemenko-kemenko.

Dari sisi kelembagaan, sebetulnya itu sudah ada. Seharusnya itu yang dimaksimalkan. Bukan akhirnya membentuk sesuatu yang baru.

Yang dimotori Pak Erick Thohir yang notabene adalah menteri BUMN, bukan menteri koordinator.

Tugas menteri BUMN sangat banyak. Harus mengurus BUMN yang ada di Indonesia. Karena itu, beliau (Erick Thohir) meminta ada wakil menteri karena tugasnya dirasa sangat berat.

Lantas, dengan memimpin gugus yang terkait berbagai sektor untuk PEN, selain menambah load sebagai menteri BUMN, hal itu justru menambah keruwetan. Kan semestinya dimaksimalkan saja dari kelembagaan yang sudah ada. Tanpa membentuk gugus atau komite baru.

Selain itu, pasti ada cost untuk pembentukan tersebut. Membentuk tim pasti perlu operasional dan macam-macam. Semestinya itu bisa dihindari. Jadi, selain sisi efektivitas, harus pula dilihat sisi efisiensinya.

Terkait dengan efektivitas, komite itu diharapkan bisa lebih fokus menjalankan tugas dan ada kerja sama yang lebih erat antar kementerian/lembaga (K/L). Masalahnya, apakah komite itu bisa menjalankan ekspektasi tersebut? Menurut saya, cakupan program PEN luas dan banyak. Dananya sudah dianggarkan, bahkan sampai melebarkan defisit. Tetapi, PR-nya berdasar evaluasi adalah masih tersendat karena disbursement-nya rendah, di bawah rata-rata. Itu berarti ada masalah di implementasi. Saya tidak begitu yakin persoalan implementasi tersebut bisa diselesaikan dengan komite itu.

Untuk sosok Erick Thohir sebagai ketua pelaksana, dari sisi leadership tentu ada. Tinggal pengetahuan PEN. Track record beliau pebisnis. Kalau ditempatkan di Kementerian BUMN, masih ada unsur bisnisnya, meski banyak juga faktor birokrasinya. Kalau sekarang memimpin satu komite program PEN, jelas tugasnya akan lebih berat. Sebab, pada saat yang sama dia juga punya tanggung jawab di Kementerian BUMN.

Program PEN bukan sesuatu yang mudah. Jadi, memang perlu orang yang fokus perhatiannya, tidak terbagi-bagi. Itu kekhawatirannya. Jadi, bukan melihat apakah Pak Erick bisa atau tidak, tapi ini tidak pada tempatnya. Sekali lagi, seharusnya memaksimalkan kelembagaan yang ada.

Saat ini kasus Covid-19 di Indonesia sudah melampaui Tiongkok. Artinya, persebaran wabah terus terakselerasi, tidak melambat atau menurun. Itu berarti upaya pemulihan ekonomi diliputi ketidakpastian. Sebab, pada saat yang sama, meski diberlakukan new normal, kasusnya malah naik. Yang dikhawatirkan, seberapa jauh para pelaku usaha bisa bertahan di kondisi ini.

Selama pandemi berlangsung, sisi demand (permintaan) pasti tertekan. Kalau permintaan rendah, artinya para pelaku usaha tidak bisa berekspansi. Mereka hanya bisa survival mode atau berada dalam mode bertahan.

Masalahnya, berapa lama mereka bisa bertahan? Kalau terlalu lama, saya pikir, satu per satu akan berguguran. Itu yang perlu diantisipasi. Jadi, harus ada upaya ekstra, terutama dari sisi kesehatan untuk pencegahan pandemi. Konsekuensi new normal harus diiringi dengan peningkatan sisi kesehatan. Dalam kondisi yang diliputi ketidakpastian, orang akan sulit memproyeksikan kapan ekonomi bisa pulih.

*) Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia

**) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c11/fal



Close Ads