alexametrics

Dewasa Menerima Hasil Pemilu

Oleh Adi Prayitno
21 Mei 2019, 13:03:43 WIB

Tanpa sikap kesatria, peradaban demokrasi tinggal menunggu ajal. Prinsip dasar demokrasi adalah sikap legawa menerima segala hal yang tak sesuai harapan. Siapa pun harus menghormati pilihan politik rakyat.

PROSES hitung manual pemilu serentak 2019 kini menuju titik akhir. KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional pada 22 Mei besok. Apa pun hasilnya, semua pihak harus bisa menerima dengan lapang dada, baik dari unsur partai politik, kandidat, maupun relawan pemenangan. KPU merupakan institusi paling legitimate yang keabsahannya dijamin hukum.

Publik patut cemas menanti hasil akhir rekapitulasi manual KPU. Terutama hasil pilpres. Sebab, tensinya berbeda dengan pemilu legislatif yang dinamika politiknya relatif stabil. Frasa menolak hasil penghitungan KPU yang dideklarasikan calon presiden (capres) penantang memantik suhu panas menjelang pengumuman hasil pemilu. Krusial memang.

Jantung berdegup kencang seiring fragmentasi persaingan politik yang kian keras. Ancaman people power hingga delegitimasi pemilu sah mewarnai detik-detik akhir pengumuman hasil rekapitulasi pilpres. Tak main-main, ada seruan jihad menuju Jakarta untuk mengepung KPU sebagai manifestasi protes terhadap pemilu yang dituding curang.

Sulit menghilangkan kesan mencekam jelang tanggal keramat 22 Mei. Perang opini semakin agresif antarkubu. Saling tuding dan saling bantah kerap menghiasi ruang publik yang pengap. Lebih-lebih di media sosial. Seakan narasi Perang Badar versus perang total yang digelorakan selama masa kampanye mencapai titik kulminasi pada hasil akhir pengumuman KPU. Wajar jika ada kekhawatiran soal potensi konflik horizontal.

Klausul dalam UU Pemilu menyediakan instrumen penyelesaian sengketa hasil pemilu dengan baik. Capres yang merasa dirugikan de- ngan hasil pemilu bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tak ada syarat jumlah selisih perolehan suara untuk beperkara. Berapa pun selisihnya bisa dibawa ke jalur konstitusional.

MK memiliki kewenangan penuh untuk memutus perkara selisih suara yang disengketakan. Tak perlu ada intimidasi, apalagi an- caman people power, soal hasil pemilu. Syarat sengketa ke MK cukup longgar karena tak ada ketentuan persentase selisih suara. Negara ini punya mekanisme untuk menyelesaikan semua sengketa pemilu. Elite harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan provokatif.

Karena itu, dugaan kecurangan mesti dibuktikan dengan data valid sebagai alat bukti forensik bersengketa. Kecurangan pemilu tak bisa diselesaikan dengan sekadar membangun wacana maupun demonstrasi jalanan. Payung hukumnya jelas mengatur secara definitif sebagai bagian tata krama berdemokrasi. Di luar itu, segala bentuk agitasi politik akan sia-sia belaka.

Percaya lembaga negara seperti KPU merupakan modal sosial (social capital) yang niscaya demi merawat stabilitas demokrasi elektoral yang sehat. Stabilitas demokrasi akan tercipta jika orientasi politik warga negara sepenuhnya percaya dan mendukung sistem politik yang digunakan. Itu penting dilakukan sebagai upaya pendewasaan berpolitik.

Demokrasi kian maju. Sengketa pilpres dan kekecewaan lain atas segala hal yang berkaitan dengan pemilu harus diselesaikan melalui jalur hukum positif. Tak perlu lagi menggunakan cara yang provokatif seperti ancaman gerakan inkonstitusional. Warga negara harus diedukasi untuk menyelesaikan persoalan dengan cara bijak berbudaya, bukan cara jalanan.

Oleh sebab itu, demonstrasi maupun bentuk protes lain tak akan bisa memengaruhi hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU. Dunia tak akan runtuh sekalipun banjir protes datang silih berganti setiap saat. Itu perkara biasa dalam demokrasi. Agar output-nya jelas, satu hal yang pasti, capres penantang harus mampu membuktikan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang mereka tuduhkan. Bukan hanya dengan memobilisasi massa jalanan.

Kenyataannya, pemilu serentak menjadi ujian nyata bagi demokrasi yang sedang terkonsolidasi. Peluang bangsa ini untuk mudah melewati semua badai politik dengan indah sangat bergantung respons elite politik dalam menyikapi hasil pemilu. Kedewasaan menjadi pra- syarat mutlak bagi stabilitas demokrasi. Atau sebaliknya, elite justru menjadi provokator delegitimasi semua proses, tahapan, dan hasil pemilu yang sah.

Sikap dewasa itulah yang sedang dinanti segenap bangsa. Semua eksponen politik harus punya kerendahan hati untuk menerima apa pun hasil pemilu nanti. Sebab, demokrasi elektoral hanya menye- diakan dua opsi: menang atau kalah. Tak ada opsi ketiga sebagai ruang kompromi. Pemilu layaknya panggung gladiator yang hanya menyisakan satu pemenang dan satu pihak kalah. Kesatria sejati pasti siap menerima keduanya. Begitulah demokrasi ditegakkan.

Tanpa sikap kesatria, peradaban demokrasi tinggal menunggu ajal. Prinsip dasar demokrasi adalah sikap legawa menerima segala hal yang tak sesuai harapan. Siapa pun harus menghormati pilihan politik rakyat yang telah ditentukan pada 17 April lalu. Mereka yang menolak hasil pemilu mestinya malu kepada rakyat yang hampir mayoritas akan menerima siapa pun pemenang yang ditetapkan oleh KPU.

Pada tahap itulah kemudian urgensi menjaga suasana batin kebangsaan secara kolektif. Dalam politik, adakalanya berkompetisi. Namun, setelah pemilu selesai, semua pihak harus kembali berangkulan. Pemilu hanya alat mencari calon pemimpin masa depan. Bukan alat memecah belah bangsa.

(*) Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia

Editor : Dhimas Ginanjar