alexametrics

Optimalisasi Skema Defisit APBN

Oleh M.H. SAID ABDULLAH *)
21 Februari 2020, 19:48:34 WIB

SALAH satu tujuan kita bernegara adalah melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan. Dalam merealisasikannya, negara butuh landasan, strategi, dan pembiayaan. Indonesia sendiri menganut pendekatan defisit APBN sejak 2001, yang terus kita jalankan sampai saat ini. Menurut Barro (1989), defisit APBN akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang besar, yang diperoleh tidak melalui sumber-sumber pendapatan negara seperti pajak. Terlebih jika rasio pajak tidak terlalu besar seperti Indonesia yang masih di kisaran 11 persen.

Belanja pemerintah yang lebih besar daripada pendapatan juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebab, konsumsi pemerintah dan masyarakat (rumah tangga) adalah pilar penting kelangsungan ekonomi suatu negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada penjelasan pasal 12 dan 17 mengatur, defisit kumulatif APBN tidak lebih dari 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Aturan itu kembali dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 pada pasal 4 yang menyatakan bahwa jumlah kumulatif defisit pada APBN dan APBD tidak melebihi 3 persen dari PDB.

Dalam kajian ekonomi, belanja pemerintah memang tidak serta-merta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian Maria Manalu (2004) dengan pendekatan Granger causality dalam kerangka vector autoregression (VAR) pada APBN 1984–2003 menunjukkan bahwa pengeluaran rutin pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran pembangunan berpengaruh positif pada petumbuhan ekonomi.

Penelitian Pascual dan Alvarez-Garcia (2006) di Eropa berkesimpulan, hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat positif atau negatif, bergantung negara yang menjadi sampel penelitian. Artinya, tidak semua kebijakan belanja pemerintah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sangat bergantung pada bentuk belanjanya dengan lanskap ekonomi negara tersebut.

Indonesia dan ASEAN

Dari sisi PDB, pengeluaran selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh rata-rata 5 persen, sementara konsumsi pemerintah hanya 3 persen, tertinggi belanja investasi rata-rata 5,6 persen. Dari sisi besaran, total belanja negara 15,8–16,8 persen PDB per tahun dengan rasio defisit APBN 1,8–2,51 persen PDB atau sekitar Rp 298,5 triliun–Rp 341 triliun dan rasio utang sebesar 29,8–30,1 persen PDB.

Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, rasio utang Indonesia relatif lebih rendah. Pada 2018, rasio utang Malaysia terhadap PDB-nya 55,6 persen, Filipina 38,9 persen, bahkan Singapura 113,6 persen. Negara-negara emerging market dan developing economies rata-rata 50,6 persen serta negara ekonomi maju rata-rata 102 persen. Soal defisit APBN, jika dibandingkan dengan negara tetangga, defisit APBN kita jauh lebih rendah. Pada 2018, defisit anggaran Malaysia 7 persen, Filipina 6 persen, dan Vietnam 5 persen dari PDB masing-masing.

Meski secara persentase rasio defisit APBN dan utang kita masih berada di bawah batas atas, hasil audit BPK tetap memberikan beberapa catatan atas berbagai risiko tata kelola utang dan investasi pemerintah. Terkait dengan tata kelola utang, BPK memberikan catatan. Antara lain, kepemilikan asing yang terlalu dominan dalam penguasaan surat utang negara.

Terkait dengan investasi pemerintah, hasil audit BPK pada semester II 2016, misalnya, menyebutkan beberapa temuan. Antara lain; (1) kebijakan penggunaan investasi dan modal kerja belum mendukung tujuan PMN (penyertaan modal negara), di antaranya SOP perputaran penggunaan dana modal kerja belum disusun pada empat BUMN dan Kementerian BUMN belum menyusun petunjuk teknis perubahan penggunaan tambahan dana PMN; (2) SOP terkait dengan teknis pelaksanaan perputaran/revolving modal kerja pengadaan beras dan garam yang bersumber dari dana PMN pada 2015 belum disusun; (3) keterlambatan pencairan dana PMN tunai pada 2015 sehingga sasaran penggunaan PMN tunai untuk kegiatan investasi dan pengadaan tidak tercapai.

Reformasi Struktur APBN

Data Bappenas 2020, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4–6,0 persen per tahun pada lima tahun ke depan, dibutuhkan investasi Rp 36.595,6 triliun–Rp 37.447,6 triliun sepanjang 2020–2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 11,6–13,8 persen dan 7,6–7,9 persen. Sementara itu, sisanya akan dipenuhi masyarakat atau swasta.

Besaran itu belum termasuk biaya investasi untuk pemindahan ibu kota negara (IKN). Data sementara yang dipresentasikan menteri keuangan dan kepala Bappenas, biaya untuk pemindahan IKN sebesar Rp 466 triliun, di mana sebesar 19 persen atau setara Rp 89,4 triliun bersumber dari APBN. Sangat mungkin estimasi pembiayaan itu lebih besar lagi setelah ada studi kelayakan yang lebih terperinci.

Artinya, selama lima tahun ke depan kita butuh pembiayaan yang sangat besar untuk menjalankan berbagai proyek pembangunan skala besar. Partisipasi swasta memang sangat diperlukan. Tetapi, APBN kita sendiri juga harus diformulasi ulang.

Kita membutuhkan kelonggaran fiskal yang lebih besar lagi untuk berbagai investasi produktif. Sejumlah langkah harus kita tempuh. Antara lain, pertama, mengkaji pembukaan opsi memperbesar defisit APBN dan utang terhadap PDB. Hasil audit BPK terhadap tata kelola dan investasi yang kita kerjakan kemarin juga patut menjadi dasar penting pemerintah untuk dilaksanakan. Saya pribadi mengusulkan rasio defisit APBN kita diperlebar menjadi 5 persen dan utang kita menjadi tetap pada 60 persen, tetapi belanja utangnya lebih dikualitaskan.

Kedua, atas hasil pengkajian, jika sangat layak untuk memperbesar defisit APBN dan rasio utang, kita membutuhkan payung hukum untuk merevisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasan pasal 12 dan 17. Selain itu, mengubah pasal 4 dan 5 PP Nomor 23 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa defisit kumulatif APBN tidak melebihi 3 persen dan utang tidak melebihi 60 persen.

Ketiga, membuat berbagai kebijakan dan program pendukung setelah revisi UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 23 Tahun 2003 agar ”insentif” kelonggaran defisit APBN dan utang dapat dilaksanakan secara optimal, khususnya untuk mendukung kebutuhan investasi pemerintah. Tujuannya, berbagai kebutuhan pembiayaan yang dicanangkan lima tahun mendatang dapat tercapai, tetapi tetap mengedepankan manajemen risiko yang akurat. (*)


*) M.H Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads