Deinstitusionalisasi Demokrasi

Oleh FAHRUL MUZAQQI *)
20 September 2022, 19:48:35 WIB

KEGADUHAN setelah munculnya pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono perihal presiden dua periode dapat mencalonkan diri menjadi wakil presiden perlu kiranya disimak dan disikapi secara hati-hati. Narasi itu secara logika kebahasaan berdasar klausul konstitusi UUD 1945 Pasal 7 memiliki bangunan argumentasi yang cukup kuat.

Sebaliknya, alih-alih menyodorkan kontranarasi logis yang dapat membalikkan, sebagian pakar maupun praktisi politik dan tata negara di tanah air justru lebih banyak berkutat pada pertimbangan etis. Seperti kesan tidak elok, kurang kerjaan banget, atau presiden bakal kehilangan marwahnya.

Memang terdapat argumentasi logis kontranarasi tersebut dengan mengaitkan Pasal 7 UUD 1945 dengan Pasal 8 ayat (1), yakni ”jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Dalam kasus sebagaimana pasal 8 ini, seorang wakil presiden yang sebelumnya pernah menjadi presiden dua periode potensial masuk ”jebakan Batman” dengan melanggar pasal 7, yakni menjadi presiden lebih dari dua periode.

Namun, argumen itu pun masih menyisakan celah kelemahan. Apabila kasus sebagaimana pasal 8 tersebut tidak terjadi, seorang wakil presiden yang sebelumnya menjadi presiden dua periode lantas tidak melanggar konstitusi karena tidak menggantikan presiden. Atau kemungkinan alasan lain bahwa ketika seorang wakil presiden menggantikan presiden bukanlah dalam konteks dipilih sebagaimana klausul pasal 7, melainkan ”menggantikan”. Dia tetap dipilih sebagai wakil presiden, namun menggantikan presiden karena alasan sebagaimana pasal 8.

Rusia dan Filipina

Kasus utak-atik klausul konstitusi untuk mencari cara yang logis dalam mempertahankan posisi kekuasaan sebenarnya bukanlah kasus yang sama sekali baru. Walaupun memiliki sistem pemerintahan berbeda dengan Indonesia, Rusia pernah mengalami hal itu hingga sekarang.

Dalam sistem pemerintahan semipresidensial (campuran parlementer dan presidensial), seorang presiden merupakan kepala negara, sementara perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Posisi presiden selevel lebih tinggi daripada perdana menteri karena di samping urusan domestik dalam negeri dia juga berwenang mengurusi hubungan luar negeri.

Kaitannya dengan itu, Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan prototipe bagaimana seorang presiden yang telah menjabat dua periode (2000–2004 dan 2004–2008) lantas meloncat menjadi perdana menteri (2008–2012) dan kini menjadi presiden dua periode lagi (2012–2018 dan 2018–sekarang). Pada akhir periode presidensinya yang kedua kini, Rusia mengamandemen konstitusinya dengan menghilangkan batasan periode kepresidenan (presidential term) sehingga Putin bisa menjadi presiden sampai kapan pun.

Pengalaman lain yang lebih mirip dengan Indonesia adalah Filipina. Sebelum Pemilu Presiden 2022 yang dimenangi Bongbong Marcos, Filipina dipimpin Presiden Rodrigo Duterte. Konstitusi Filipina 1987 yang kini digunakan membatasi seorang presiden hanya boleh satu kali periode.

Kekuatan populisme Presiden Duterte ditambah dengan dukungan Partai Demokratik Filipina (PDP-Laban) rupanya mampu menggoda Presiden Duterte untuk bersedia rekandidasi menjadi wakil presiden. Dia secara tegas menyatakan akan maju sebagai wakil presiden pada awal Agustus 2021. Namun, berbeda dengan Rusia, niat untuk mempertahankan posisi formal kekuasaan Duterte pada akhirnya diurungkan sendiri oleh sang presiden. Yakni ketika putrinya, Sara Duterte, berhasrat untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Bongbong Marcos. Pasangan itu akhirnya memenangi Pemilu Presiden Filipina 2022.

Pembatasan Kekuasaan

Problem narasi presiden dua periode kembali mencalonkan diri sebagai wakil presiden sebenarnya harus didudukkan dalam konteks pelembagaan sistem politik demokratis, di mana esensi kekuasaan dalam dirinya sendiri harus dibatasi. Terminologi pembatasan kekuasaan terletak pada durasi kekuasaan secara prosedural maupun hasrat untuk berkuasa (will to power) dalam dirinya sendiri secara substantif.

Dalam hal durasi kekuasaan kiranya sudah gamblang bahwa dua periode kepemimpinan merupakan batasan maksimal bagi seorang presiden. Namun, batasan substansial kekuasaan menghendaki tidak semata prosedur aturan main (rule of the game). Tapi juga pada kerelaan diri untuk mendesentralisasi, mendistribusikan, maupun meregenerasi kekuasaan sehingga jebakan absolutisasi kekuasaan bisa dihindari sedari awal. Pada poin inilah sebenarnya logika kontranarasi bagi wacana presiden dua periode untuk kembali mencalonkan diri menjadi wakil presiden yang patut ditekankan.

Bahwa bisa jadi ada dukungan populis. Atau mayoritas rakyat menghendaki sang presiden yang telah menjabat dua periode itu untuk melanjutkan kontinuitas kebijakan pembangunan. Yakni dengan mencalonkannya kembali menjadi wakil presiden. Maka, dukungan dan pencalonan tersebut sesungguhnya menabrak esensi kekuasaan dalam struktur demokrasi yang harus dibatasi. Ia hanya akan memanfaatkan jubah demokrasi bagi hasrat absolutisme kekuasaan.

Dalam taraf lebih ekstrem, apabila mode kekuasaan semacam itu dilakukan dan mendapat legitimasi dari rakyat, tidak tertutup kemungkinan akan direplikasi dalam kelembagaan demokrasi di level bawah, yakni provinsi maupun kabupaten/kota. Seorang kepala daerah dua periode bisa saja kembali mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah untuk dua periode berikutnya demi kekuasaan secara de facto.

Akan lebih mengerikan lagi jika ada potensi absolutisasi kekuasaan dalam perjalanannya. Seperti membuka ruang bagi kemungkinan amandemen konstitusi untuk menghilangkan batasan kekuasaan secara prosedural (durasi periode kepemimpinan) sebagaimana pengalaman di Rusia. Alhasil, pembiaran itu akan jadi satu celah bagi absolutisasi kekuasaan dan kemudian dimanfaatkan oleh penguasa. Misalnya untuk mengutak-atik masa jabatan presiden dengan alasan logika kebahasaan aturan main atau dalih apologis keberlanjutan kebijakan pembangunan. Kondisi tersebut secara tidak langsung berarti menunjukkan pelemahan pelembagaan (deinstitusionalisasi) demokrasi.

Ketika satu kasus deinstitusionalisasi demokrasi berhasil dilakukan, bersiap-siaplah demokrasi diputar balik (democratic U-turn) menjadi otoritarianisasi dan absolutisasi secara halus ataupun secara barbarian. Semoga saja hal tersebut tidak terjadi di negeri kita…! (*)


*) FAHRUL MUZAQQI, Dosen di Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini: