alexametrics

PKPU: ’’Surga’’ yang (Tidak) Dirindukan

Oleh M. HADI SHUBHAN *)
20 Juni 2022, 19:48:10 WIB

MENTERI BUMN dan direktur utama Garuda Indonesia sudah bisa tersenyum lebar. Mereka bisa bahagia menyusul berhasilnya restrukturisasi seluruh utang Garuda Indonesia melalui salah satu instrumen hukum dalam kepailitan. Yakni, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disepakati pada Jumat, 17 Juni 2022. Proposal restrukturisasi telah disetujui mayoritas krediturnya. Sehingga tinggal menunggu pengesahan (homologasi) dari pengadilan. Hal itu berarti Garuda Indonesia telah berhasil lolos dari kebangkrutan maupun kepailitan, dan akan kembali terbang lebih tinggi.

Lolosnya kebangkrutan Garuda tersebut karena jumlah utang Garuda yang mencapai Rp 120 triliun pada lebih dari 500 kreditur telah disetujui untuk direstrukturisasi dengan berbagai skema pembayaran. Dapat dibayangkan jika tidak melalui mekanisme PKPU, hampir mustahil restrukturisasi utang yang sedemikian besar jumlahnya dan sedemikian banyak krediturnya, hanya dalam waktu kurang dari setengah tahun.

Banyak pengusaha yang salah persepsi mengenai UU Kepailitan dan PKPU Indonesia. Kepailitan diberi stigma sebagai alat untuk mematikan perusahaan, baik yang sehat maupun yang tidak sehat. Pandangan itu jelas sangat keliru. Sebab, bagian dari hukum kepailitan kita terdapat instrumen hukum PKPU yang dapat digunakan untuk menangkis permohonan pailit serta menghindarkan perusahaan dari kebangkrutan. Selain Garuda, beberapa perusahaan raksasa yang berhasil melakukan restrukturisasi semua utangnya melalui PKPU sehingga lolos dari kebangkrutan dan kepailitan adalah Grup Duniatex, Grup Sritex, dan Meikarta.

Belum lekang dalam ingatan kita, beberapa pengusaha melalui kekuatan beberapa menteri yang pengusaha meminta Presiden Jokowi untuk menandatangani Perpu Moratorium UU Kepailitan. Alasannya, instrumen hukum kepailitan cukup mengganggu iklim usaha di Indonesia yang terbukti dalam masa pandemi pengajuan PKPU terhadap pengusaha meningkat signifikan. Mencapai seribuan perkara dalam satu tahun.

Untung, Presiden Jokowi tidak menggubris beberapa pembantunya di kabinet itu untuk menandatangani Perpu Moratorium UU Kepailitan tersebut. Jika hal itu terjadi, Garuda Indonesia sudah tentu hanya tinggal nama.

Yang Dirindukan

PKPU sejatinya ditujukan untuk kepentingan debitur sebagai instrumen agar tidak masuk ke jurang kepailitan atau kebangkrutan nonpailit. Sebuah perusahaan yang berstatus PKPU, untuk sementara tagihan pembayaran utangnya dibekukan selama masa PKPU itu berlangsung. Masa PKPU diberikan total paling lama (baik PKPU sementara maupun tetap) adalah 270 hari (sekitar 9 bulan). Dalam masa paling lama 9 bulan tersebut, debitur akan menyusun skema business planning yang berisi model restrukturisasi utang terhadap semua krediturnya.

Selanjutnya, para kreditur akan memberikan suara persetujuan terhadap skema pembayaran baru itu. Jika mayoritas kreditur (separatis dan konkuren) menyetujui skema yang baru tersebut, akan disahkan oleh pengadilan. Dengan pengesahan pengadilan itu, semua pihak –baik yang setuju maupun tidak setuju– harus tunduk pada isi perdamaian yang baru yang disahkan tersebut.

Keuntungan restrukturisasi melalui PKPU itu adalah, pertama, akan mengikat semua krediturnya, baik yang setuju maupun tidak setuju. Kedua, memutihkan semua kontrak yang terjadi sebelum PKPU dan selanjutnya kontraknya mengacu pada skema baru. Ketiga, dapat dipaksakan (law enforceable) terhadap siapa pun karena output PKPU adalah putusan pengadilan yang berupa pengesahan perdamaian. Keempat, lebih efisien dan efektif jika dibandingkan dengan restrukturisasi melalui non-PKPU, karena waktunya yang terbatas dan semua kreditur harus duduk satu meja dengan debitur.

Dengan keuntungan PKPU tersebut, sejatinya ada ’surga’ di dalam ’neraka’ kepailitan yang berarti di samping menghindari kebangkrutan dan kepailitan, debitur diberi kesempatan bernapas yang lebih panjang dan ringan. Hal itu sesuai dengan kemampuan membayar atas semua utang kreditur yang dituangkan dalam proposal perdamaian tersebut. Meski demikian, jika debitur lalai atau salah mengalkulasi strategi bisnisnya ke depan, PKPU debitur dapat berujung pada ’neraka’ kepailitan.

Yang Tidak Dirindukan

Dalam beberapa kondisi PKPU, bisa berakhir pada kepailitan. Pertama, jika debitur melakukan kecurangan selama proses PKPU, seperti diam-diam menjual aset-aset tanpa sepengetahuan pengurus PKPU atau membayar sebagian utangnya pada kreditur yang disukai (terafiliasi dan jaringannya) tanpa membayar kreditur lainnya. Kecurangan debitur itu bisa membuat PKPU diakhiri sebelum waktunya dan akan dinyatakan pailit.

Kedua, proposal perdamaian yang berisi skema baru rencana pembayaran utang terhadap semua krediturnya itu ditolak oleh mayoritas krediturnya. Biasanya kreditur akan menolak jika rancangan restrukturisasi dianggap sangat merugikan krediturnya. Misalnya, jangka waktu pembayaran yang dicicil sangat lama atau permintaan pemotongan utang (diskonto) yang besar atau utangnya akan dikonversi menjadi saham. Di samping itu, kreditur akan menolak proposal rencana pembayaran dari debitur jika melihat prospek bisnis dari debitur yang tidak menjanjikan.

Ketiga, meski proposal perdamaian telah disetujui oleh para krediturnya, tetapi pengadilan enggan mengesahkan perdamaian tersebut, maka pengadilan juga akan menyatakan debitur itu pailit. Keengganan pengadilan untuk mengesahkan perdamaian meski telah disetujui oleh mayoritas krediturnya didasarkan pada beberapa sebab. Misalnya, harta benda debitur jauh lebih besar dari yang ditawarkan untuk membayar atau karena melakukan penipuan dan persekongkolan jahat.

Keempat, debitur tidak punya komitmen dalam menjalankan isi skema baru yang sudah disahkan pengadilan. Hal itu berarti debitur telah melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajiban yang baru. Kreditur yang dirugikan karena debitur wanprestasi lagi atas skema pembayaran tersebut dapat mengajukan pembatalan perdamaian ke pengadilan. Tujuannya, pengadilan membatalkan perdamaian yang telah disahkan itu dan menyatakan pailit.

Kelima, dalam masa PKPU (baik PKPU sementara maupun PKPU tetap) ternyata debitur sama sekali tidak mengajukan proposal perdamaian. Atau, mengajukan proposal perdamaian namun tidak serius membahasnya dengan para kreditur. Sehingga masa PKPU terlampaui. Dengan terlampauinya masa PKPU tersebut, sedangkan perdamaian tidak pernah atau tidak serius ditawarkan, maka pengadilan akan menyatakan debitur PKPU itu pailit. (*)


*) M. HADI SHUBHAN, Guru Besar Bidang Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads