alexametrics

Tindak Tutur Politik dan Kepercayaan Publik

Oleh FATHURROFIQ *)
20 Februari 2021, 19:48:31 WIB

MEDIA sosial adalah anak kreatif teknologi informasi. Algoritma media sosial yang bisa mewadahi percakapan warga dunia secara virtual menjadi berkah komunikasi umat manusia, termasuk anak negeri ini. Dunia pendidikan, misalnya, mendapatkan berkah berupa kecepatan, kemudahan, dan keluasan akses informasi. Belajar, di tengah pandemi, tidak perlu berkumpul di gedung sekolah.

Kecuali di jagat komunikasi politik, berkah ini tidak atau belum terjadi. Tindak tutur politik Indonesia menjadi paradoks teknokrasi. Harusnya media sosial bisa menjadi fasilitator komunikasi pemercepat literasi politik yang dewasa, kritis, dan kaya informasi. Namun, pada kenyataannya, yang tersaji di media sosial adalah sebuah banalitas yang tak terkendali. Tuturan kebencian penuh permusuhan yang saling melaknat dan caci maki memenuhi ruang komunikasi politik di media sosial Indonesia.

Dalam wawasan Neil Postman asal New York University, tindak tutur politik di media sosial tidak lagi bersifat mengasah literasi, keahlian, dan keadaban publik (teknokrasi). Tetapi terjerumus pada ketertutupan, eksklusivitas, polarisasi, dan totalitarianisme bermedia sosial. Oleh Postman, gejala ini disebut teknopoli. Simaklah bagaimana di media sosial hawa sengketa horizontal karena perbedaan afiliasi politik terus mendidih. Dua kubu terus bersitegang. Kubu yang berada di dalam kekuasaan dan yang di luar kekuasaan. Kubu pendukung dan kubu pengkritik.

Menjadi sebuah adab komunikasi jika yang terjadi dalam sengketa itu adalah adu data, adu argumen, adu strategi logika menarasikan isu. Misalnya isu korupsi atau virus korona. Pasti kedua kubu menjadikan isu korupsi dan Covid-19 sebagai musuh bersama. Yang berbeda adalah strategi penanganannya. Justru perbedaan strategi akan menghasilkan saling koreksi dan validasi untuk menemukan penanganan korupsi dan Covid-19 yang efektif.

Yang tidak beradab adalah terjadinya serangan pada pribadi. Tak terhitung kiranya jumlah tokoh, figur, elite politik, atau orang biasa yang diserang pribadi mereka. Memang belum ada laporan rating dan ranking tentang siapa yang paling sering diserang pribadinya.

Berikut ini untuk sekadar contoh kasus ringan. Label ’’pengkhianat’’ disematkan tokoh muda yang memutuskan untuk gabung di kabinet. Perundungan juga dialami mantan Wapres tepat setelah ia mengemukakan pertanyaan: Bagaimana cara mengkritik tanpa dipanggil polisi? Demikian juga akronim yang sangat peyoratif ASU beredar di Twitter untuk mencibir skenario Pilpres 2024. Tuturan lain yang lebih sadis menjijikkan dibandingkan tiga kasus itu dan bahkan bisa memantik sentimen agama, ras, dan suku dengan mudah ditemukan di media sosial.

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads