alexametrics

Risiko di Balik Penentuan Upah Buruh

Oleh SUTINAH *)
19 November 2021, 19:48:09 WIB

HARAPAN kaum buruh untuk mendapatkan kenaikan upah sekitar 7–10 persen pada 2022, tampaknya, tidak akan kesampaian. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, besaran upah minimum provinsi (UMP) ditetapkan hanya naik sekitar 1,09 persen. Angka itu jelas jauh dari harapan kaum buruh yang tahun lalu upahnya bahkan tidak naik sepeser pun.

Dengan menimbang data kondisi perekonomian nasional dan ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah telah memutuskan bahwa kenaikan UMP pada 2022 tidak seperti yang diharapkan para pekerja. UMP terendah dilaporkan berada di Jawa Tengah dengan nominal Rp 1.813.011, sedangkan UMP tertinggi di DKI Jakarta yang mencapai Rp 4.453.724. Untuk empat provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat, upah buruh dinyatakan tidak naik karena sudah melebihi batas atas.

Upah Buruh

Penentuan besarnya upah sebenarnya tak cuma penting bagi buruh, tetapi juga bagi pengusaha dan pemerintah. Bagi buruh, upah dikonstruksi sebagai instrumen untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Karena itu, apabila upah minimum rendah dan tidak mengalami kenaikan, maka tidak hanya berdampak pada buruh, tetapi juga keluarganya.

Sementara itu, bagi kalangan pengusaha, upah buruh adalah salah satu unsur biaya produksi yang lentur dan fleksibel. Bisa naik turun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan penawaran tenaga kerja. Di sisi lain, bagi pemerintah, upah pekerja menjadi faktor yang ikut menentukan apakah investor akan menanamkan modalnya di Indonesia atau tidak. Karena itu, upah buruh yang rendah dinilai memiliki keunggulan komparatif untuk mengundang investor.

Demi mewujudkan hak buruh atas penghidupan yang layak, salah satu upaya pemerintah adalah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai acuan daerah dalam menentukan besaran upah buruh. Kebijakan upah buruh itu merupakan sarana yang dianggap tepat untuk mencegah kemungkinan terjadinya eksploitasi atau diskriminasi buruh dalam pengupahan. Meskipun dalam praktiknya masih banyak buruh yang menerima upah di bawah upah minimum yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan tahun lalu di mana penentuan upah minimum (UM) didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) yang melibatkan pekerja (serikat pekerja), terutama dalam melakukan survei KHL. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, keterlibatan pekerja (serikat pekerja) dalam menentukan KHL ditiadakan. Penentuan besarnya upah minimum sesuai dengan PP itu didasarkan pada pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di setiap daerah. Artinya, penentuan UM tidak didasarkan pada kebutuhan riil pekerja/buruh, tetapi didasarkan pada indikator makro.

Di masa pandemi Covid-19, penentuan upah minimum buruh sering kali dilematis. Di satu sisi, di masa pandemi Covid-19 kebutuhan masyarakat meningkat, sehingga pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan. Belum lagi apabila pendapatan buruh dikurangi karena permintaan pasar mengalami penurunan.

Di sisi lain, jumlah pengangguran (korban PHK) dan pencari kerja meningkat tajam, sehingga posisi tawar buruh rendah. Karena itu, pilihannya adalah bekerja dengan upah sesuai ketentuan yang berlaku atau tetap menuntut upah sesuai kebutuhan dengan risiko pengusaha bisa menggantinya dengan pekerja baru. Hal itu juga berdampak pada calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Risiko bagi Pengusaha

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads