Paket Ekonomi Syariah

AHMAD ERANI YUSTIKA*
19 April 2021, 13:39:20 WIB

SEKITAR 25 tahun pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (EKS) telah berjalan dengan hasil yang kurang menakjubkan. Kontribusi keuangan/perbankan syariah terhadap sektor perbankan melaju dengan lamban. Baru beberapa tahun terakhir ini terlihat cahaya kemajuan, baik dari segi instrumen ekonomi syariah yang didesain maupun volume/unit usaha yang bertambah.

Pada awal 2021, terjadi penanda penting atas kehadiran perbankan syariah, yakni merger tiga bank besar bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Secara kuantitas, merger bank syariah ini tidak menambah besaran kontribusi terhadap perbankan. Namun, secara kualitatif memberikan efek psikologis kepercayaan diri karena ukuran bank syariah menjadi besar, menjadi bank dengan aset nomor 8 di Indonesia. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga baru saja melantik pengurus MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) yang dipimpin oleh Erick Thohir untuk mengukuhkan literasi dan penguatan EKS.

Keuangan Syariah

Jika mencermati potensi yang bisa digali dari tanah air, seharusnya pengembangan EKS tidak sulit dilakukan. Indonesia menempati jumlah penduduk nomor 4 dunia dengan penduduk muslim sekitar 225 juta. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Ukuran ekonomi Indonesia saat ini menempati ranking 16 besar dunia dan diperkirakan pada 2030 berada di posisi 7 besar dunia. Jumlah warga yang terakses internet mencapai 175 juta (kurang lebih 65 persen dari total penduduk). Ini membuat ikhtiar untuk mengembangkan EKS berbasis digital juga gampang dilakukan.

Kalkulasi OJK (2020) menunjukkan potensi EKS yang bisa digali sebesar USD 3 triliun. Ini ceruk potensi yang luar biasa besar sehingga para pegiat ekonomi mestinya lebih melipatgandakan usahanya untuk mendorong penguatan EKS. Intinya, ladang usaha telah terpampang lebar.

Jumlah lembaga keuangan syariah sendiri terus bertambah, walaupun belum mencerminkan potensi yang tersedia. Sampai akhir 2020, jumlah bank syariah lumayan banyak. Bank umum syariah (BUS) berjumlah 14, unit usaha syariah (UUS) 391, dan BPR syariah 163. Di luar itu juga terdapat lembaga keuangan syariah nonbank, seperti asuransi syariah (13), lembaga pembiayaan syariah (9), dana pensiun syariah (4), lembaga jasa keuangan khusus syariah (5), lembaga jasa keuangan mikro syariah (78), dan finansial teknologi syariah (10). Sekarang kontribusi bank syariah terhadap total sektor perbankan mencapai 6,24 persen (capaian ini masih jauh dibandingkan dengan Arab Saudi, Brunei, Kuwait, Bahrain, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan lain-lain), dengan penyumbang terbesar berasal dari BUS (65 persen). Total aset hampir mencapai Rp 400 triliun, jumlah rekening sebanyak 33 juta lebih, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 50 ribu (OJK, 2020).

Rilis indeks keuangan global syariah (IKGS) yang dikeluarkan setiap tahun menampakkan arah perkembangan EKS yang bagus. Pada 2019, IKGS melompat tajam menjadi 81,93. Ini membuat IKGS Indonesia menempati peringkat satu, di atas Malaysia. Padahal, pada 2018, IKGS Indonesia baru mencapai 24,14; jauh tertinggal dibandingkan Malaysia, Iran, dan Arab Saudi. Jadi, hanya dalam waktu setahun IKGS Indonesia melompat setinggi 57,80 poin.

Selain itu, Indonesia pada 2019 dinobatkan sebagai World’s Best Halal Travel Destination dari Global Muslim Travel Index (GMTI). Tidak mudah untuk mencapai dua prestasi tersebut (di luar prestasi lainnya) karena sekian banyak perkakas mesti dipersiapkan agar menjadi ekosistem syariah/halal yang andal. Kemajuan ini menunjukkan daya kompetisi Indonesia yang makin bagus pada arena internasional sehingga peluang yang tersedia di masa depan akan lebih mudah dieksekusi.

Keadilan Ekonomi

Sekurangnya terdapat dua tantangan serius yang mesti dihadapi di masa depan. Pertama, menghidupkan bukan hanya keuangan syariah, melainkan juga ekonomi syariah secara keseluruhan (paket utuh). Wakil presiden dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan empat isu utama pengembangan EKS, yakni (1) pengembangan industri produk halal; (2) pengembangan keuangan syariah: (3) optimalisasi dana sosial syariah; dan (4) penumbuhan kapasitas usaha syariah, termasuk UMKM. Sekarang telah diinisiasi kawasan industri halal di beberapa provinsi dan diharapkan menjadi tempat berbiaknya industri produk halal. Di samping itu, saat ini sedang dirintis modernisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial syariah, seperti wakaf dan zakat, agar menjadi lebih produktif dan bermakna bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi, pekerjaan rumah yang harus dipanggul masih sangat berat.

Kedua, memastikan agar pengembangan EKS bersifat inklusif dan memiliki bobot pemberdayaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Problem ekonomi nasional adalah wataknya yang cenderung eksklusif, yakni hanya memberikan akses yang besar kepada pelaku ekonomi tertentu. EKS wajib bisa diakses dengan mudah oleh semua lapis pelaku ekonomi, bahkan yang bukan beragama Islam. EKS tidak didesain melayani kelompok warga tertentu, misalnya didasarkan suku, agama, ras, atau level pendapatan tertentu. EKS juga mesti menyantuni aspek pemberdayaan kepada pelaku ekonomi kecil sehingga keadilan ekonomi tegak berdiri. Kritik dari lembaga keuangan konvensional ialah sifatnya yang dianggap ”eksploitatif” sehingga kurang memiliki dampak terhadap keadilan. Ruang kosong ini yang harus diisi oleh EKS sebagai medan perjuangan, bukan semata mengganti label dengan praktik/karakter bisnis yang sama. (*)

*) AHMAD ERANI YUSTIKA, Guru Besar FEB UB dan Deputi Ekonomi Setwapres

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini: