alexametrics
Refl eksi Milad Ke-107, 18 November 2019

Muhammadiyah dan Keberagamaan 4.0

Oleh : Syamsul Arifin *)
18 November 2019, 18:48:29 WIB

PADA 18 November, 107 tahun silam, Muhammadiyah lahir di Kauman, Jogja. Tidak hanya bertahan, tetapi justru terus berkembang setelah melewati usia lebih dari seabad, merupakan capaian yang luar biasa bagi Muhammadiyah.Tidak banyak organisasi, termasuk yang berbasis keagamaan, yang memiliki daya tahan seperti Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai organisasi merupakan fenomena organisme yang setelah lahir, lalu tumbuh, dan berkembang hingga mencapai usia dewasa. Setidaknya, ada tiga kemungkinan yang akan terjadi pada organisasi sebagai fenomena organisme.

Pertama, terus berkembang secara sehat. Kedua, tetap berkembang, tetapi mulai dibekap beragam penyakit. Ketiga, bila kemungkinan yang kedua tidak segera diatasi, kemungkinan berikutnya, organisasi segera menjumpai kematian.

Muhammadiyah sangat mungkin berada dalam kondisi kedua dan ketiga jika tidak responsif terhadap tantangan yang kian dinamis dan kompleks, baik yang muncul dari dalam Muhammadiyah sendiri maupun dari luar.

Salah satu tantangan eksternal yang dihadapi Muhammadiyah saat ini hingga beberapa tahun ke depan, sejalan dengan perkembangan yang disebut dengan revolusi industri keempat, adalah disrupsi yang juga merambah kehidupan keagamaan. Disrupsi, merujuk Rhenald Kasali (2017), adalah membuat banyak hal yang baru sehingga yang lama menjadi ketinggalan zaman dan tidak terpakai (doing thing differently, so others will be obsolete).

Biasanya, pembicaraan di seputar disrupsi lebih banyak dikaitkan dengan teknologi yang mengubah hal-hal secara teknis kehidupan masyarakat secara cepat dan mendasar.

Disrupsi tidak hanya merambah dan mengubah hal-hal teknis penopang kehidupan masyarakat, tetapi juga merambah kehidupan agama yang mengubah cara pandang dan pada gilirannya praktik keberagamaan masyarakat. Berkat disrupsi, kehidupan beragama saat ini betul-betul mengalami deprivatisasi, dalam arti keberagamaan yang sejatinya merupakan wilayah privat, kini mulai terbiasa menjadi konsumsi publik.

Kesalehan lalu mudah menjadi komoditas dan sasaran publisitas yang mengingkari kesejatian atau otentisitas dalam beragama. Keberagamaan yang otentik adalah yang memberikan dampak kemaslahatan kepada publik sebagaimana yang diungkap Schehezade S. Rahman dan Hossein Askari lewat penelitian bertajuk How Islamic are Islamic Countries? Di negara-negara yang diteliti, justru yang memiliki indeks keislaman (Islamicity index) tinggi, alih-alih di negara tempat Islam menjadi agama negara atau Islam merupakan agama mayoritas, tetapi di negara-negara di mana Islam hanya menjadi small minority dan cenderung sekuler.

Disrupsi Keagamaan

Di luar soal publisitas dan komoditas kesalehan simbolis atau artifisial, penting juga dicermati pergeseran secara mendalam cara publik dalam membentuk paham keagamaannya yang bisa mendisrupsi otoritas organisasi keagamaan semacam Muhammadiyah.

Dalam The Fourth Industrial Revolution yang ditulis Klaus Schwab, pada bagian lampiran terdapat uraian sebanyak 23 yang disebutnya deep shift mewarnai revolusi industri 4.0. Di antaranya, kehadiran digital diri kita, kemahahadiran komputer, internet untuk segala. Perkembangan ini memudahkan siapa saja untuk mengakses berbagai informasi seperti pengetahuan keagamaan.

Ketika masyarakat masih di level 2.0 dan 3.0, apalagi 1.0, transmisi pengetahuan meniscayakan perjumpaan secara personal dan berhadapan secara fisik yang dikenal dengan tradisi talaqqi. Transformasi masyarakat ke level 3.0 dan pada gilirannya 4.0 ikut mengubah tradisi tersebut. Otoritas guru secara kognitif lalu tergantikan oleh internet yang mampu menampung data dalam ukuran gigantik.

Pergeseran berikutnya yang perlu dipikirkan adalah sebagaimana yang dikemukakan Tom Nichols dalam The Death of Expertise, yakni keahlian yang melekat pada seseorang yang telah diperoleh melalui proses yang panjang dan melelahkan, tergantikan oleh internet dan menjadi banyaklah orang yang mendaku sebagai ahli, termasuk di bidang keagamaan.

Dengan perkembangan seperti itu, informasi keagamaan yang diunduh hanya dengan mengandalkan ujung jari kita, lalu segera berpindah dengan cepat ke pihak lain. Percepatan dan ketersesakan dengan berbagai informasi inilah yang membuat banyak orang terpapar dengan informasi yang bohong (hoax), tetapi menariknya diterima sebagai suatu kebenaran. Realitas inilah yang disebut dengan masyarakat pasca kebenaran (post-truth society).

Kalangan yang terpapar post-truth lebih tunduk pada emosi, keyakinan pribadi, atau ideologi yang dianutnya daripada kebenaran objektif faktual. Penerimaan terhadap informasi tertentu lebih didasari oleh perasaan suka atau tidak suka sehingga betapa pun informasi dari pihak lain didasarkan pada kebenaran faktual, tetapi karena memang sudah tidak suka, maka ditolaknya. Dan sebaliknya, karena memang sejak awal sudah suka, informasi dari kalangannya sendiri langsung diterima kendati belum tentu benar.

Apa yang harus dilakukan Muhammadiyah? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin membuat dua kategori Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah dalam arti warga, individu, atau kumpulan individu-individu. Kedua, Muhammadiyah sebagai organisasi.

Warga Muhammadiyah harus bisa membebaskan diri dari terpaan post-truth dan menjadi model sebagai warga yang memiliki literasi level tinggi. Warga Muhammadiyah akan memiliki daya tahan yang kuat dari terpaan post-truth jika memiliki tradisi membaca (iqra’) yang kuat pula. Namun, langkah ini harus dibarengi upaya penguatan pada level kelembagaan.

Pertanyaannya, apakah Muhammadiyah sebagai suatu organisasi telah memiliki dukungan sistem (supporting system) untuk melakukan peran-peran strategis menghadapi masyarakat 4.0? Misalnya, Muhammadiyah merancang suatu sistem pengetahuan keagamaan yang mendalam yang dengan begitu mudah dan cepat bisa diakses setidaknya oleh warga Muhammadiyah secara daring. Mudah-mudahan Muhammadiyah mengarah ke harapan tersebut sebagai perwujudan dari tema milad Muhammadiyah tahun ini, ’’Mencerdaskan Kehidupan Bangsa’’. Semoga. (*)


*) Syamsul Arifin, Sosiolog agama dan wakil rektor I Universitas Muhammadiyah Malang

Editor : Dhimas Ginanjar


Close Ads