alexametrics

Ledakan Pangan dan Energi

Oleh Ahmad Erani Yustika*
18 April 2022, 14:06:49 WIB

PADA awal 2008, pemerintah dibuat panik oleh kenaikan harga pangan dan energi (salah satunya dipicu oleh kenaikan harga pangan internasional) sehingga mendongkrak inflasi. Siklus yang sama sekarang terulang.

Setelah menikmati masa harga energi murah selama beberapa tahun terakhir, harga minyak mentah dan batu bara (juga nikel) sekarang melonjak.

Kenaikan harga batu bara menguntungkan Indonesia karena menjadi eksportir. Namun, kenaikan harga minyak mentah menimbulkan luka yang dalam karena Indonesia adalah importir minyak. Pemerintah tidak berdaya melawan keadaan sehingga terpaksa menaikkan harga minyak domestik, khususnya yang nonsubsidi.

Harga pangan mengalami nasib yang sama. Kelapa sawit (CPO), misalnya, harganya melambung. Indonesia mestinya bergembira karena menjadi eksportir terbesar dunia. Namun, tiba-tiba minyak goreng langka, hilang di pasaran. Konsumen kelimpungan karena minyak goreng adalah kebutuhan pokok sehari-hari.

Hantu Inflasi

Kelangkaan minyak goreng utamanya dipicu dua hal. Pertama, kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi/HET dianggap melawan sistem pasar yang merugikan produsen. Terdapat celah besar antara harga eceran tersebut dan harga di pasar internasional. Akibatnya, produsen memilih melarikan barang ke luar negeri untuk mendapatkan laba yang lebih menggiurkan (kurang peduli lagi dengan kewajiban menjual barang ke pasar domestik/domestic market obligation).

Kedua, komoditas minyak goreng ditahan tidak diedarkan ke pasar untuk menanti pemerintah melakukan revisi kebijakan (di samping produksi memang agak tertahan semasa pandemi). Terbukti, begitu pemerintah menetapkan kebijakan baru, yang memberi kesempatan produsen menjual dengan harga pasar, komoditas minyak goreng langsung membanjiri pasar. Pada kasus ini, mesti diakui, pemerintah takluk melawan tekanan penguasa pasar (taipan).

Kenaikan harga itu tidak hanya terjadi untuk komoditas minyak goreng, tapi juga barang pangan lain seperti jagung, kedelai, dan gula. Demikian pula kenaikan harga minyak (BBM) juga akan meningkatkan biaya logistik karena minyak merupakan salah satu variabel pokok transportasi. Hal tersebut masih ditambah dengan kenaikan tarif tol seiring dengan penyesuaian biaya pemeliharaan dan operasionalisasi.

Jika dilihat secara saksama, kondisi itu layak dimitigasi secara serius karena bakal meruntuhkan daya tahan ekonomi rumah tangga.

Rezim inflasi rendah dipastikan akan berakhir tahun ini. Sejak 2015 Indonesia selalu menikmati inflasi di bawah 4 persen (bahkan beberapa kali di bawah 3 persen). Sebelum masa itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang sulit mengendalikan inflasi di bawah 5 persen. Salah satu sebabnya adalah ketidaksanggupan pemerintah mengelola urusan terkait harga energi dan pangan. Dua komoditas itu merupakan penyumbang tertinggi inflasi nasional.

Sekarang pemerintah juga sedang menimbang untuk menaikkan harga listrik agar jumlah subsidi tidak membengkak. Jika kebijakan itu diambil, hantu inflasi akan kian tidak terbendung.

Bantalan Sosial

Menyimak keadaan tersebut, pemerintah mesti bisa berselancar dari dua gelombang, yakni mengonsolidasikan fiskal (APBN) dan menjaga daya beli rakyat. Simulasi yang dibuat Kemenko Perekonomian (2022) menunjukkan, bila harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) USD 95 per barel, subsidi minyak akan membesar menjadi Rp 288,8 triliun. Jika ICP mencapai USD 110/barel, subsidi menjadi Rp 368,3 triliun. Dan, jika diasumsikan harga ICP melambung menjadi USD 125/barel, subsidi akan membengkak jadi Rp 447,8 triliun. Karena itu, menaikkan harga BBM jenis tertentu (yang dikonsumsi golongan menengah ke atas/pertamax) merupakan pilihan moderat. Di luar itu, pemerintah mesti menyisir aktivitas ekonomi yang selama ini kurang terjamah dari pembayaran pajak. Misalnya aktivitas ekonomi baru berbasis digital.

Lantas, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya menengah ke bawah? Sampai saat ini pemerintah memiliki skema bantuan sosial (bansos) yang tetap plus bantuan sosial pada masa pandemi. Antara lain bansos reguler, BLT desa, program kartu prakerja dan JKP, BLT pedagang kaki lima, serta bantuan warung dan nelayan.

Menghadapi situasi sekarang yang lebih pelik, pemerintah mengeluarkan skema bantalan sosial lagi. Yakni BLT minyak goreng, subsidi upah bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 3,5 juta/bulan, bantuan produktif usaha mikro (BPUM), penebalan bansos energi (padat karya, Mekaar, supermikro, dan lain-lain), serta program pemberdayaan dan kenaikan upah UMR. Selebihnya, agenda lama negara wajib dikejar, yaitu kemandirian pangan dan energi (khususnya yang terbarukan). Jika tak berhasil, ledakan soal ini akan terus berulang. (*)

*) Ahmad Erani Yustika, Guru Besar FEB UB dan Ekonom Senior Indef

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini: