alexametrics

Virus Korona dan Teologi Kemaslahatan

OLEH FATHORRAHMAN GHUFRON *)
18 Maret 2020, 18:48:40 WIB

VIRUS korona sudah bertransformasi menjadi pandemi global. Ia menyebar secara lintas batas tak mengenal ruang dan waktu. Mobilitas orang antarnegara yang hingga kini belum bisa terbendung ditengarai sebagai penyebab utama persebarannya. Dampaknya, virus korona sudah menjangkiti 163 negara dan tercatat 188.630 kasus terinfeksi dengan jumlah kematian mencapai 7.551 orang (data worldometers.info per 17 Maret 2020). Menjadi wajar bila Direktur Jenderal World Health Organisation (WHO) Tedros Ghebreyesus semakin tegas menyerukan kepada semua negara untuk meningkatkan daya respons daruratnya.

Tindak lanjut dari seruan tegas WHO tersebut, banyak negara yang melakukan berbagai pencegahan ekstra dengan cara membatasi ruang gerak interaksi dan interrelasi antarmanusia dan menyusun protokol penanganan yang luar biasa di berbagai ruang publik. Tak terkecuali kerumunan atau kumpulan orang di tempat ibadah, tempat-tempat sakral yang dijadikan sarana munajat, dan berbagai tempat lainnya seperti lembaga pendidikan, forum seminar, dan perhelatan lainnya.

Mencegah Kemudaratan

Hingga saat ini, beberapa negara yang pernah melakukan pengetatan kerumunan massa di berbagai tempat ibadah adalah Arab Saudi. Pada 27 Februari 2020 pemerintah Saudi mengeluarkan kebijakan penghentian sementara ibadah umrah dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Disusul kemudian kebijakan sterilisasi dua masjid haramain untuk mencegah persebaran virus korona.

Di samping itu, Iran meliburkan salat Jumat di ibu kota, Teheran, dan di 23 provinsi yang terindikasi terpapar persebaran Covid-19. Bahkan, tempat-tempat suci seperti Qom dan Mashhad yang bisa diziarahi ribuan orang sangat diperketat dan dibuat sistem in-out atau berdoa dan pergi tanpa waktu diam yang lama. Iran merupakan negara ketiga di dunia (setelah Tiongkok dan Italia) dengan jumlah positif Covid-19 terbanyak, yakni 16.169 orang dengan jumlah meninggal 998 orang.

Langkah yang diambil dua negara Islam ini diikuti oleh beberapa negara lain seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Prancis, Belgia, dan beberapa negara lainnya.

Kebijakan serupa dilakukan pula oleh Korea Selatan yang mengalihkan ibadah mingguan secara online. Pihak Gereja Yoido Full Gospel menyiarkan prosesi peribadatan via streaming di YouTube dengan disaksikan oleh para jamaahnya di rumah masing-masing. Di kawasan lain di Korea Selatan, ada sebuah Gereja Presbyterian yang membatalkan semua sesi ibadah bagi jamaahnya. Bahkan, baru-baru ini Vatikan menutup semua gereja Katolik di seluruh Roma untuk membendung persebaran virus korona yang begitu dahsyat memapar berbagai penjuru Italia.

Tak terkecuali Indonesia yang sudah melakukan berbagai terobosan pengecualian (istitsna’) dalam tata cara peribadatan yang menyesuaikan dengan kondisi darurat. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang dianggap otoritatif memberikan pandangan keagamaan di tanah air sudah mengeluarkan fatwa kebolehan bagi beberapa wilayah yang berpotensi terdampak penularan virus korona sangat besar untuk mengganti salat Jumat dengan salat Duhur. Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, MUI berani mengeluarkan statemen ’’pengharaman’’ melaksanakan aktivitas ibadah sunah atau pengajian umum yang ditengarai menjadi embrio persebaran virus korona.

Secara teologis, apa yang dilakukan oleh beberapa negara yang menutup tempat ibadah mungkin menimbulkan kesan ’’menduakan kepentingan Tuhan’’ atau tidak meyakini kekuatan doa yang dipanjatkan di tempat ibadah secara berjamaah.

Meskipun demikian, langkah praktis dan antisipatif yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut, merujuk pada kaidah fikih, demi mencegah kemudaratan untuk menggapai sebuah kemaslahatan (dar’u al mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al mashalihi).

Dalam konteks mencegah kemudaratan ini, prosesi peribadatan yang sejatinya menjadi sarana penghambaan yang dianggap paling khidmat dan khusyuk di tempat ibadah namun ditangguhkan oleh beberapa negara tersebut bukan berarti mengurangi esensi ajaran agama untuk menyembah Tuhan. Akan tetapi, dalam kondisi darurat, segala bentuk ajaran yang hukumnya wajib sekalipun bisa menjadi gugur pelaksanaannya. Apalagi, kondisi tersebut berhubungan erat dengan keselamatan yang lebih besar, yaitu mementingkan keselamatan jiwa orang dari mara bahaya seperti virus korona yang kini sudah memapar jutaan orang.

Mementingkan Keselamatan Jiwa

Dalam kaitan ini, merujuk Muhammad At-Tahir bin Asyur dalam buku Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah, mementingkan keselamatan jiwa (hifdz an nafs) bisa digunakan sebagai cara pandang maqashid syariah –yang selama ini dijadikan sebagai prinsip utama perumusan hukum Islam– untuk mengambil nilai manfaat yang lebih mendesak.

Secara sosiologis, konsep mengutamakan keselamatan jiwa bila dikontekstualisasikan dengan problem kekinian setidaknya mendedahkan dua langkah untuk direfleksikan sebagai arah mitigasi yang humanis. Yaitu, pertama, melindungi (protection) setiap orang agar tidak terpapar dari persebaran virus korona.

Dalam konteks ini, kesigapan setiap negara yang melakukan pengasingan setiap orang yang terkena virus korona dengan cara menjalani masa inkubasi atau karantina adalah tindakan prevensi in optima forma agar mengoptimalkan masa penyembuhan dan pemulihan tubuh.

Kedua, menjaga (preservation) lingkungan agar tidak terjangkit pandemi virus korona yang mulai mewabah secara lintas batas. Apa yang dilakukan sejumlah negara dengan memutus mata rantai kerumunan massa di tempat ibadah dalam rangka mengondisikan ekosistem masyarakat yang lebih kondusif. Sebab, berdasar catatan WHO, persebaran virus korona disebabkan oleh persentuhan kulit antarmanusia maupun pertemuan jarak dekat.

Maka, membatasi ruang gerak peribadatan di tempat ibadah, tempat sakral, maupun tempat lainnya adalah cara yang cukup rasional untuk mendeteksi pola persebaran virus korona.

Dua langkah untuk mengedepankan keselamatan jiwa ini merupakan arah mitigasi humanis yang wajar dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Setidaknya, dengan cara ini pemerintah bisa mengantisipasi persebaran virus korona sekaligus memberikan kenyamanan kepada rakyat untuk mengekspresikan nalar spiritualnya kepada Tuhan dengan cara yang aman dan maslahah untuk semua rakyat Indonesia. (*)


*)Fathorrahman Ghufron Wakil Katib Syuriah PW NU Jogjakarta, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads