alexametrics

Kotak Pandora Terorisme

Oleh AKH. MUZAKKI *)
17 November 2021, 21:00:52 WIB

BEREDAR luasnya pemberitaan terkini mengenai penggunaan kotak amal oleh kelompok jaringan terorisme, di antaranya Jamaah Islamiyah (JI), membuka kembali kesadaran tentang metamorfosis pendanaan dan sekaligus penggalangan dana gerakan ekstremisme kekerasan. Seperti juga diberitakan Jawa Pos (10/11), modus terbaru kelompok JI dalam pendanaan diri adalah dengan mengumpulkan dana melalui kotak amal yang disebar di banyak lokasi di wilayah Lampung, mulai dari rumah makan, minimarket, musala, hingga masjid.

Pengungkapan modus pemanfaatan kotak amal ini bukan merupakan temuan tunggal. Ada kaitan kelembagaan dengan lembaga pengelolanya. Pengungkapan modus kotak amal oleh Densus 88 tersebut merupakan tindak lanjut dari pengembangan penyelidikan yayasan amal Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (LAZ BM ABA) di Lampung. Diduga, lembaga itu menjadi pendana kelompok teroris JI melalui pengumpulan dana kotak amal yang sebulan bisa mencapai Rp 70 juta (Jawa Pos, 10/11/2021).

Modus kotak amal harus dibaca sebagai ikhtiar kelompok teroris dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan logistik untuk mendanai gerakan ekstrem nan sarat kekerasan mereka. Itu mereka lakukan setelah pergerakan penggalangan dana mereka semakin terpepet oleh aparat keamanan.

Ada empat modus penggalangan dana kelompok teroris yang penting dijelaskan. Pertama, pendanaan yang berasal dari aktivitas pengiriman lintas negara. Modus ini biasanya dilakukan dengan cara mengirim utusan dari satu negara ke Indonesia. Utusan tersebut biasanya masuk melalui daerah-daerah terluar-terpencil Indonesia yang pemeriksaannya dianggap cenderung longgar atau mudah. Dalam perjalanan lintas batas tersebut mereka membawa serta paket uang kertas yang dikamuflase dengan segebok pakaian atau makanan oleh-oleh.

Modus itu dirasakan makin lama makin sulit dilakukan. Jejaring kelompok teroris menemukan pemeriksaan di perbatasan daerah terluar-terpencil oleh aparat keamanan semakin ketat tanpa menerima upaya ”negosiasi” oleh siapa pun yang melintas. Apalagi, semakin dilengkapinya dengan perangkat pemeriksaan berbasis teknologi informasi membuat modus pengiriman lintas negara melalui utusan fisik di atas semakin sulit dilakukan.

Pada titik inilah lalu muncul opsi lain dalam penggalangan dana terorisme. Opsi kedua tersebut adalah melalui jalur perbankan konvensional atau layanan pengiriman uang lintas negara. Modus tersebut dalam perjalanannya dipandang oleh kelompok teroris mengandung unsur kerawanan. Aparat keamanan akan semakin mudah untuk mengendus modus penggalangan dana seperti ini.

Kaum teroris pun beralih pada modus ketiga. Yakni memanfaatkan penguatan mata uang elektronik yang dikenal dengan istilah cryptocurrency sebagai praktik usaha bisnis baru. Mereka memanfaatkan bitcoin sebagai salah satu instrumen atau platform investasi keuangan dalam jalur cryptocurrency karena operasionalisasi transaksinya melalui internet tanpa menggunakan perantara seperti jasa bank. Para pelaku terorisme memanfaatkan perkembangan baru investasi keuangan ini karena bitcoin menggunakan sistem peer-to-peer (rekan ke rekan) dalam transaksinya. Bagi pelaku terorisme, bitcoin menjadi pilihan menarik utamanya untuk transfer dana karena sistem kerjanya terdesentralisasi menyusul sistem peer-to-peer yang digunakannya. Sehingga tidak diperlukan adanya penyimpanan oleh administrator tunggal sebuah otoritas keuangan.

Selanjutnya, semakin menguatnya perkembangan transaksi keuangan bitcoin sebagai platform transaksi dan investasi keuangan di Indonesia tentu mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberi perhatian yang semakin serius terhadap instrumen bitcoin ini. Para pelaku terorisme menyadari kondisi ini dan karena itu mereka mulai berhati-hati dengan pemanfaatan bitcoin utamanya untuk transaksi dan transfer keuangan.

Pada titik inilah, para pelaku terorisme mulai melirik potensi lokal nan manual sebagai ajang penggalangan dana. Kotak amal adalah pilihan menarik untuk dijadikan sebagai modus keempat penggalangan dana karena bisa mengamuflase kepentingan terorisme di balik kepentingan infak-sedekah yang semua orang akan segera menganggapnya sebagai perintah agama.

Dieksploitasinya kotak amal untuk keperluan pemenuhan logistik terorisme sejatinya bukanlah sesuatu yang mengherankan. Sebab, kelompok pelaku ekstremisme kekerasan itu selama ini memiliki doktrin bahwa semua harta kekayaan di luar kelompok dirinya dianggap tidak bertuan karena tidak dalam kekuasaan Daulah Islamiyah.

Konsekuensi lanjutannya, harta-harta itu dipandang halal untuk dimiliki dengan cara apa pun. Termasuk di antaranya melalui jalur perampokan yang mereka anggap sebagai bagian dari peperangan melawan pihak lain yang dianggap kafir. Mereka menganggap semua harta kekayaan itu adalah hasil rampasan perang (fai’). Hukumnya halal.

Terhadap harta kekayaan selainnya saja dihukumi halal untuk dieksploitasi dan dimiliki dengan cara kekerasan sekalipun, maka lebih-lebih terhadap perihal yang pada hakikatnya jelas halal, seperti kotak amal. Mereka menganggap eksploitasi kotak amal untuk kepentingan pemenuhan logistik sebagai pilihan terukur bagi mereka.

Kebutuhan untuk mengeksploitasi kotak amal untuk kepentingan terorisme di atas bertemu pada satu titik dengan semakin terbatasnya ruang bagi para pelaku ekstremisme kekerasan tersebut untuk mendulang kapital dari jalur lintas negara atau lintas perbatasan. Semakin besarnya perhatian OJK terhadap transaksi keuangan melalui jalur virtual semakin memperparah kondisi keterbatasan ruang gerak kaum teroris dalam hal pendanaan.

Maka, eksploitasi kotak amal merupakan pilihan yang dianggap ”rasional” oleh para jejaring terorisme untuk memaksimalkan potensi lokal penggalangan dana. Lebih-lebih, ketidaktahuan publik terhadap identitas lembaga pengelolanya menjadi modal penting untuk mengelabui publik bahwa bersedekah lewat kotak amal adalah panggilan agama. Padahal, hasilnya mereka peruntukan bagi aktivitas yang justru menodai agama. Inilah kotak Pandora terorisme yang penting dibuka ke publik untuk diketahui dan selanjutnya menjadi kewaspadaan bersama. (*)


*) AKH. MUZAKKI, Guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Timur

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads