alexametrics

G30S/TWK, Operasi Penyingkiran Pegawai KPK oleh Negara

Oleh: KUSWANDI *)
17 September 2021, 14:06:13 WIB

Pernyataan Jokowi tidak cocok dengan ucapan sebelumnya yang meminta agar alih status pegawai KPK menjadi ASN tak merugikan pegawai. Sebagai presiden, Jokowi seharusnya tidak menjadikan putusan MK dan MA sebagai dasar. Sebab, dalam Pasal 38 Ayat 1 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Jokowi sebagai pejabat pembina kepegawaian tertinggi (atasan terlapor), bersama-sama dengan terlapor (KPK) wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Oleh karena itu, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi wajib memberi contoh yang baik dengan mematuhi aturan Undang-undang. Jika tidak mematuhi, maka sejarah akan mencatat Jokowi sebagai kepala negara yang telah membuang anak bangsa pemberantas korupsi. Jokowi juga akan dinilai sebagai satu-satunya presiden dalam sejarah bangsa Indonesia yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Masih ada waktu dua pekan ke depan bagi Jokowi untuk mengambil keputusan yang bijak dengan membela pegawai KPK yang berintegritas untuk dilantik menjadi ASN. Jokowi bisa membuktikan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi dengan mengabaikan bisikan-bisikan jahat dari orang-orang yang ingin mendorongnya ke jurang kehancuran. Penting bagi presiden untuk mendengarkan rakyat. Sebab, sejatinya kedaulatan ada di tangan rakyat.


*) KUSWANDI, wartawan JawaPos.com

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads