alexametrics

Janji Zulhas dan Kelembagaan Pengelolaan Migor

Oleh MUHAMAD ROSYID JAZULI *)
17 Juni 2022, 19:48:23 WIB

ATMOSFER politik Indonesia kembali mendapat kejutan dari perombakan kabinet. Yang cukup mendapat perhatian adalah pelantikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai menteri perdagangan menggantikan M. Lutfi.

Bahwa PAN akhirnya kembali mendapat jatah kursi menteri sudah jauh hari diprediksi banyak pihak. Sebab memang telah lama mereka bergabung ke koalisi pemerintahan. Nah, kini yang perlu lebih mendapat sorotan adalah janji utama Zulhas, yakni ”segera bisa selesaikan masalah minyak goreng” (Jawa Pos, 16/6). Janji tersebut jelas sangat relevan, mengingat salah satu kisruh kebijakan publik paling pelik tahun ini adalah minyak goreng alias migor.

Sebagai komoditas, migor telah menjadi bagian penting hajat hidup masyarakat (general interest) Indonesia. Berbagai kebijakan dijalankan agar harganya terjangkau. Misalnya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) dan menyediakannya secara curah.

Sayangnya, pada batas tertentu, harga murah migor telah menciptakan ketergantungan atau adiksi publik, yang sewaktu-waktu dapat berbuah gejolak sosial dan politik jika tak terpenuhi. Harga murah migor telanjur diterima oleh masyarakat secara begitu saja (taken for granted).

Ndilalah, mendadak harga minyak goreng ”mendidih”, khususnya di semester pertama 2022 ini. Berbagai elemen masyarakat protes ke pemerintah melalui demonstrasi, sebuah isyarat masyarakat benar-benar ketergantungan migor murah.

Situasi seperti itu sayangnya tak jarang berpotensi merembet pada isu-isu lain, khususnya legitimasi politik pemerintah. Bermunculan berbagai opini meragukan keabsahan kekuasaan pemerintah karena harga migor naik. Tak punya pilihan, pemerintah akhirnya mengucurkan subsidi sebesar Rp 7,6 triliun. Tujuannya, menutup selisih antara harga keekonomian dan HET migor, selain tentunya meredam gejolak politik.

Sejak 1 Juni 2022 subsidi tersebut resmi dihentikan. Sebagai gantinya, diimplementasikan reformasi kebijakan dalam bentuk domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Langkah-langkah itu berupaya menahan ekspor bahan mentah migor dan meminta harga produksi ditekan. Rencana lainnya adalah migor curah secara bertahap dihapus dan digantikan dengan minyak kemasan (Bisnis.com, 12/6).

Sayangnya, harga migor hingga kini masih relatif mahal. Isu menurunkan harga minyak itu pun jadi tuntutan dalam demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk buruh, petani, dan mahasiswa.

Kualitas Kelembagaan

Sebagai menteri perdagangan yang baru, Zulhas perlu menemukan formula reformasi kebijakan yang lebih efektif untuk menyelesaikan kisruh migor. Mereformasi kebijakan yang telah menjadi hajat hidup publik, khususnya terkait subsidi, memang bukan urusan mudah.

Studi kami terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM), sebagai contoh, menunjukkan bahwa reformasi kebijakan dapat berisiko tinggi. Jika tak efektif, alih-alih menyelesaikan masalah, reformasi subsidi malah bisa berbuah penggulingan kekuasaan. Kondisi seperti itu sebagaimana yang terjadi di era Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid (Jazuli, Steenmans, dan Mulugetta, 2021).

Meskipun demikian, banyak ahli melihat bahwa efektivitas kebijakan dapat dilakukan lewat penguatan kelembagaan (Patashnik, 2003). Bukan hanya kesuksesan, kualitas kelembagaan (institutional quality) secara signifikan juga menentukan keberlanjutan sebuah reformasi kebijakan (Rodrik, Subramanian, dan Trebbi, 2004).

Tentunya perlu diperhatikan bahwa kelembagaan tersebut bukan soal terbentuknya sebuah organisasi khusus. Ia merujuk pada perencanaan dan implementasi kebijakan yang efektif karena ditopang oleh integrasi antara kemampuan pemerintah dalam membuat rekayasa kebijakan dan kuatnya komitmen politik (Acemoglu, Johnson, dan Robinson, 2004).

Mengacu pada konsep kualitas kelembagaan tersebut, adalah urgen bagi Zulhas dan segenap tim di Kementerian Perdagangan mau memutus sumber adiksi publik terhadap migor murah. Kebijakan yang ada, yakni DMO dan DPO, perlu diapresiasi dan telah merefleksikan upaya serius pemerintah menjaga keterjangkauan harga migor.

Akan tetapi, kebijakan tersebut perlu didukung kampanye publik bahwa migor adalah komoditas yang sarat akan pengaruh pasar global. Ingat, Indonesia adalah negara dengan berbagai perjanjian dagang internasional, bilateral maupun multilateral. Dampaknya adalah produksi dan distribusi migor di Indonesia senantiasa dipengaruhi situasi global.

Apalagi, pasar minyak nabati dunia baru-baru ini jelas terdampak oleh perang Ukraina-Rusia. Beberapa negara yang terdisrupsi pasokan minyak nabati tentunya melirik negara-negara bersuplai besar. Salah satunya Indonesia. Alhasil, arus produksi-distribusi migor di Indonesia terpengaruh.

Publik juga perlu menyadari bahwa harga-harga komoditas, termasuk migor, akan senantiasa berfluktuasi. Sedangkan dalam waktu dekat ini sulit rasanya menekan harga migor sehingga turun drastis atau kembali ke harga dulu. Kenaikan harganya saat ini terjadi secara global, bukan hanya di Indonesia. Meskipun demikian, di masa depan harga migor akan turun seiring menurunnya permintaan. Sebagai ilustrasi, harga minyak bumi sempat berada pada level sangat rendah ketika permintaannya menurun drastis selama pandemi Covid-19.

Pemerintah perlu menyikapi situasi tersebut dengan senantiasa menyiapkan rekayasa kebijakan mitigatif. Ketika harga migor naik, mereka siap dengan bantuan langsung tunai sehingga masyarakat teringankan beban pengeluarannya. Mekanisme jaring pengaman sosial ini tentu bukan hal baru bagi pemerintah. Bantuan langsung tunai dan berbagai ”kartu sakti” semasa pemangkasan subsidi BBM adalah sebagian contohnya.

Akhirnya, Zulhas perlu memastikan agar isu minyak goreng tidak menjadi gorengan politik. Sebab, perhatian politik publik seharusnya mengarah pada bidang-bidang yang jauh lebih strategis, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Berbagai langkah reformasi kebijakan pengelolaan migor harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan efektif serta didukung secara tegas dan kolektif oleh partai-partai politik. Juga, jalur komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil perlu terus diperlebar.

Misalnya lewat diskusi dan konsultasi publik bersama tokoh akademisi, agama, dan masyarakat. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan publik memahami situasi kompleks dalam hal pengelolaan migor. Masyarakat pun harus proaktif ikut mendukung dan memastikan kebijakan migor yang lebih terbuka dan efektif. (*)


*) MUHAMAD ROSYID JAZULI, Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Mahasiswa Doktoral University College London, Pengurus PCI Nahdlatul Ulama UK

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads