alexametrics

PR Pemerintah dalam Manajemen Riset Nasional

Oleh JUSUF IRIANTO *)
17 April 2021, 19:48:39 WIB

PEMERINTAH mengajukan proposal peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tidak ada rintangan berarti karena gagasan tersebut sudah mendapat persetujuan DPR dan telah pula dibahas dalam rapat badan musyawarah (bamus).

Rencana peleburan dua kementerian tersebut memiliki dua makna. Pertama, mengembalikan manajemen kegiatan riset ke habitat asli, yaitu perguruan tinggi (PT). Secara kuantitatif, 80 persen kegiatan riset nasional dilakukan PT. Kedua, pemerintah memosisikan riset sebagai core business PT. Tidak hanya pembelajaran bermutu, PT juga memiliki SDM unggul dalam melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan formula tridarma PT.

Pengembalian urusan manajemen riset nasional ke Kemendikbud sejatinya memberi PR baik bagi Kemendikbud maupun presiden sebagai kepala pemerintahan. Selama ini, manajemen kegiatan riset tampak absurd karena berada di bawah naungan Kemenristek, bukan Kemendikbud. Model struktur pengelolaan ini, selain memengaruhi mutu proses riset, ternyata berdampak pada social impact dan daya guna riset yang melemah.

Ada anggapan bahwa riset saat ini hanya budget wasting serta tak memiliki keterkaitan (link and match) dengan dunia industri. Hilirisasi hasil riset cenderung berhenti pada publikasi. Belum memberi nilai tambah berupa manfaat yang secara langsung dapat dinikmati masyarakat.

Hilirisasi hasil riset sangat bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung dunia industri. Di berbagai negara maju, riset PT secara pragmatis berkontribusi positif sehingga dunia usaha lebih kreatif dan inovatif menghasilkan produk berdaya saing tinggi. Di Indonesia, interkoneksi program riset PT dengan dunia industri sebagai salah satu bentuk utama hilirisasi baru berada dalam tahap rintisan.

Interkoneksi praktis antara PT dan industri ternyata tak semudah membalik telapak tangan. PT dan dunia industri acap berjalan terpisah dan sulit mencapai titik temu. Untuk itu, Kemendikbud harus mampu menyusun mekanisme efektif dalam menggerakkan peneliti agar selalu proaktif berkolaborasi dengan masyarakat industri. Selanjutnya, PT harus bersedia memfasilitasi para peneliti berupa kemudahan dengan aturan yang lebih fleksibel.

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads