Transisi Energi Harus Hati-Hati

Oleh KOMAIDI NOTONEGORO*
17 Januari 2022, 15:41:11 WIB

PERSOALAN krisis pasokan batu bara ke PLN dan independent power producer (IPP) memiliki banyak dampak. Salah satunya, sebagaimana dikhawatirkan Komisi VII DPR, persoalan itu bisa berujung pada adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Kalau skema domestic market obligation (DMO) dilepas menggunakan harga pasar, pasti harga TDL naik. Saat ini PLN mendapat harga khusus, yakni USD 70 per ton. Jadi, apabila harganya diserahkan pada mekanisme pasar, PLN akan mendapat harga di atas USD 70 per ton.

Nah, dengan selisih harga yang lebih tinggi itu, PLN pasti tidak mau menanggungnya.

Pasti akan dibebankan ke harga jual listrik. Intinya, PLN menjaga bagaimana agar margin atau keuntungan tetap normal. Kalau ada yang naik, PLN akan menggesernya ke kenaikan harga.

Salah satu usulan dari DPR kepada pemerintah maupun PLN adalah dengan mengubah formula skema DMO. DPR mengusulkan, daripada menyetarakan harga batu bara DMO dengan harga internasional, lebih baik pemerintah memperkecil disparitas harga yang terjadi. Dengan menjadikan harga pasar sebagai acuan.

Saya kira, formula itu memang menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan pemerintah. Sebab, jika harga naik, dikhawatirkan PLN tidak mendapat pasokan karena selisihnya cukup besar. Di samping itu, ada insentif bagi produsen batu bara untuk tidak patuh pada ketentuan DMO. Sebab, kalau menjual ke luar negeri, mereka mendapat untung yang lebih besar dibandingkan memasok untuk PLN.

Jika nanti diberi formula, selisihnya akan tetap sama. Misalnya, diberi kisaran 60 persen dari harga pasar. Dengan begitu, saat harga naik atau turun, ada selisih tertentu.

Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi DMO? Menurut saya, regulasi yang mengatur hal itu sudah sangat jelas dan tegas. Jadi, sebetulnya tinggal diimplementasikan saja di dalam praktiknya.

Apalagi, di regulasi itu ada aturan penalti atau denda. Dalam regulasi tersebut juga ada sanksi terkeras berupa larangan ekspor. Jadi, sudah ada aturan mainnya. Pemerintah tinggal menjalankan aturan yang sudah dibuat.

Kisruh batu bara yang terjadi juga menjadi salah satu pengingat untuk upaya transisi energi. Saya melihat, kondisi yang terjadi saat ini adalah indikasi bahwa transisi energi perlu dilakukan secara hati-hati. Ibaratnya, ini baru tidak dapat pasokan satu bulan saja sudah kalang kabut. Bagaimana jika batu bara tidak boleh dipakai atau dihilangkan? Seperti apa nanti?

Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa segala sesuatunya perlu dipikirkan baik-baik. Transisi energi ke yang lebih ramah lingkungan memang sudah menjadi kesepakatan global. Tetapi, beberapa kejadian yang kita alami dan krisis energi di Inggris, Tiongkok, dan beberapa negara lain menjadi sebuah penegasan kembali bahwa transisi energi harus dilakukan secara hati-hati. (*)

*) KOMAIDI NOTONEGORO, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

*) Disarikan dari wawancara dengan Dinda Juwita

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads