alexametrics

Selamatan Sewindu UU Desa

Oleh A. HALIM ISKANDAR *)
17 Januari 2022, 19:48:51 WIB

SEWINDU desa-desa mendapatkan penghormatan sebagai kesatuan masyarakat hukum dan mendapatkan kewenangan mengatur dirinya sendiri berdasar asas subsidiaritas. Kebijakan monumental bagi desa dikonstruksi sebagai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Telah melimpah manfaat dari UU Desa. Sayang, dua tahun terakhir lahir tantangan baru berupa pandemi Covid-19. Keterpurukan ekonomi melanda dunia, tidak terkecuali juga menimpa desa-desa di Indonesia. Karena itu, refleksi sewindu UU Desa mesti sekaligus membangkitkan kembali desa-desa Nusantara.

Sewindu Perjalanan UU Desa

Demi memuluskan capaian tujuan UU Desa, mulai tahun pertama implementasinya disalurkan APBN untuk dikelola desa-desa sendiri, yang dikenal dengan dana desa. Hingga kini, proporsi dana desa mendominasi 58 persen APB desa serta digunakan terfokus untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Fokus pemanfaatan dana desa ini teruji langsung dirasakan warga. Sehingga saat ini menjadi strategi paling ampuh untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pemerintah terus meningkatkan dana desa. Dari Rp 20,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016. Naik lagi pada 2017 dan 2018 masing-masing Rp 60 triliun. Kemudian, pada 2019 angkanya naik menjadi Rp 70 triliun. Tahun 2020 dana desa disalurkan sebesar Rp 71 triliun dan pada 2021 naik menjadi Rp 72 triliun. Dengan demikian, sepanjang 2015 sampai 2021, total dana desa yang tersalur ke rekening kas desa telah mencapai Rp 400,1 triliun. Tahun ini Rp 68 triliun direncanakan masuk kembali ke kas desa.

Sepanjang 2015 hingga 2021, dana desa telah digunakan untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Berupa jalan desa sepanjang 308.490 kilometer, jembatan sepanjang 1.583.215 meter, pasar desa 12.244 unit, dan permodalan BUM desa 42.317 unit kegiatan. Dibangun pula tambatan perahu 7.384 unit, embung 5.371 unit, irigasi 80.120 unit, serta penahan tanah 247.686 unit.

Dana desa juga telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup di desa. Berupa pembangunan sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, prasarana air bersih 1.207.423 unit, dan prasarana MCK 443.884 unit. Berikutnya, dana desa digunakan untuk membangun polindes 14.401 unit, drainase 45.517.578 meter, PAUD 66.430 kegiatan, posyandu 42.007 unit, serta mendanai pembangunan 74.289 unit sumur.

Peningkatan fasilitas ekonomi dan sosial desa terekam pada status kemajuan desa menurut indeks desa membangun (IDM). Pada 2015, saat awal UU Desa diimplementasikan, masih terdapat 13.453 desa sangat tertinggal. Namun, pada 2021 telah berkurang 7.804 desa sangat tertinggal, menjadi 5.649 desa. Dalam kurun waktu yang sama, desa tertinggal berkurang 20.956 desa, dari 33.592 desa menjadi 12.636 desa. Sementara itu, desa maju bertambah 11.713 desa, dari 3.608 desa menjadi 15.321 desa. Adapun desa mandiri bertambah 3.095 desa, dari 174 desa menjadi 3.269 desa.

Kebangkitan Desa

Sejak awal 2020, virus korona menyerang bukan hanya Indonesia, melainkan juga penduduk dunia. Bencana non-alam ini sampai juga ke desa. Virus ini terkenal menular sangat cepat dan mematikan. Karena itu, desa-desa harus dipersiapkan menanggulanginya agar dampak Covid-19 di desa tetap dapat dikendalikan.

Selama pandemi, pada 2020-2021, disalurkan dana desa sebesar Rp 143,19 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 8,93 triliun atau 6,24 persen dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan warga dan lingkungan desa. Sebesar Rp 71,97 triliun atau 50,25 persen digunakan untuk membangun infrastruktur desa, di mana 29,58 persen dari nilai tersebut (Rp 21,29 triliun) dikerjakan dengan pola padat karya. Sedangkan dana desa yang disalurkan langsung kepada keluarga terdampak pandemi melalui program BLT dana desa tahun 2020-2021 mencapai Rp 43,84 triliun atau 30,62 persen.

Kabar baiknya, desa-desa cepat belajar. Pilihan kegiatan yang didanai terbukti efektif. Sepanjang pandemi 2020-2021, tercatat 659.136 warga desa positif Covid-19, padahal di tingkat nasional mencapai 4.267.451 orang. Sebanyak 38.447 penderita meninggal di desa, sementara pada tingkat nasional telah meninggal 144.144 orang.

Syukurlah, meski belum tuntas, saat ini pandemi mulai terkendali. Inilah momentum kebangkitan desa untuk meniti kehidupan baru hidup bersama Covid-19.

BUM desa menjadi mesin pembangkit ekonomi desa. Tahun 2020-2021 dikenang sebagai tahun BUM desa, ketika Undang-Undang Cipta Kerja melegalkan BUM desa sebagai badan hukum. Regulasi turunannya seperti PP 11/2021 tentang BUM desa menegaskannya sebagai badan hukum publik. Pendaftaran badan hukum ini dilayani Kementerian Desa PDTT, sementara nomor badan hukum dikeluarkan Kemenkum HAM. Sampai 13 Januari 2022, sebanyak 2.670 BUM desa dan 42 BUM desa bersama telah sah mendapatkan nomor badan hukum.

Secara khusus, BUM desa yang mengelola unit usaha wisata berkesempatan bangkit lebih cepat. Pembatasan mobilitas dalam waktu lama sepanjang pandemi justru meningkatkan hasrat berwisata.

Dapat dibayangkan, setiap pandemi berhasil ditangani seperti saat ini, terciptalah ceruk wisata Nusantara. Turis datang dari wilayah yang lebih dekat, dari desa tetangga, dari kecamatan tetangga, dari kabupaten tetangga. BUM desa wisata harus mengambil peluang ini, demi mempersembahkan pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan warga desa. Kementerian Desa PDTT turut mendukung dengan menyiapkan sekaligus mempromosikan android Desa Wisata Nusantara.

Semoga desa segera bangkit kembali. Kita percaya, desa bisa! (*)


*) A. HALIM ISKANDAR, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, ketua DPW PKB Jawa Timur

Tulisan ini disarikan dari pidato Selamatan Sewindu Undang-Undang Desa pada 15 Januari 2022.

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads