alexametrics

Benahi Protap Pengamanan Demo Mahasiswa

Oleh EFFNU SUBIYANTO *)
16 Oktober 2020, 19:48:10 WIB

ONTRAN-ontran politik pengesahan RUU Cipta Kerja (CK) menjadi UUCK benar-benar sangat gaduh. Beberapa hari ini sejak awal Oktober 2020, mahasiswa kota-kota besar di Indonesia, mulai Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Solo, Malang, Makassar, Surabaya, Medan, hingga kota-kota lain, bergerak mendekati kantor-kantor DPR, DPRD setempat, dan simbol-simbol pemerintahan.

Demonstrasi publik setahun lalu mengusung isu menolak banyak RUU. Yakni, RUU Pemasyarakatan; RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, RUU Pesantren, RUU Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya, RUU KPK, dan RUU KUHP. Tahun ini, tema sentralnya adalah penolakan UUCK.

Banyak yang harus dievaluasi dari gaduh politik September 2019 dan Oktober 2020 ini. Di antaranya, protap polisi dalam merespons demonstrasi harus segera dibenahi. Harus dipahami bahwa mahasiswa adalah generasi bangsa yang harus dipelihara dan dilindungi. Kendati jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta orang atau sudah terlalu berlebih, tetap tidak membolehkan satu mahasiswa pun terluka.

Korban demonstrasi di seluruh Indonesia menjelang rapat paripurna DPR (24/9/2019) dan Oktober 2020 ini adalah bukti betapa protap polisi masih mengutamakan represif dan kekuatan senjata. Di Makassar, korban berjatuhan terutama dari mahasiswa, baik karena terkena lemparan benda keras, dipukul pentungan polisi, ditendang, terpapar bom gas air mata, diterjang water cannon, dan bahkan terkena peluru karet. Di Jakarta, Malang, Bandung, Jogjakarta juga sama. Penyampaian pendapat mahasiswa direspons keras untuk ukuran anak-anak sekolahan.

Di atas kertas, dalam setiap aksi demonstrasi yang tersulut sampai anarkistis, dapat dipastikan demonstran akan berdarah-darah. Kendati demikian, mereka patut mendapat apresiasi karena sudah menempuh risiko membahayakan diri untuk kepentingan masyarakat banyak. Paling tidak, wakil masyarakat sudah memberikan ekspresi dari sebuah keputusan politik dan dalam atmosfer politik demokrasi sekarang ini, aspirasi itu mendapat perlindungan hukum dan dihormati.

Memang yang paling tepat seharusnya mahasiswa juga menahan diri untuk tidak turun ke jalanan, berargumentasi secara akademik lebih terpuji dan sangat aman, baik jiwa maupun harta. Kelemahan utama elite bangsa ini, diakui atau tidak, gerakan intelektual yang bukan fisik kadang tidak direspons dengan serius. Pemerintah baru tergopoh-gopoh memberikan reaksi apabila sudah jatuh korban atau kerusakan.

Prosedur

Namun, yang harus digarisbawahi bahwa kerap kali tindakan polisi sangat berlebihan dalam merespons aksi demonstrasi. Ada saja cara untuk memprovokasi massa. Akhirnya massa sukar dikendalikan. Kemudian polisi menyeruak untuk membubarkan kerumunan. Mahasiswa mencurigai bahwa polisi selalu menggunakan taktik dan strategi kontra-intelijen untuk memecah konsentrasi massa. Termasuk di antaranya, memasang informan yang sebetulnya intelijen terlatih untuk melakukan tindakan anarkistis kali pertama.

Dalam setiap aksi demonstrasi, koordinator mahasiswa sebetulnya melakukan simulasi gerakan malam H-1 di kampus-kampusnya. Penulis yang pernah menjadi Korlap juga melakukan demikian, merencanakan dengan detail, datang dari arah mana, berapa orang, apa tuntutannya, siapa oratornya, sampai tanda khusus tertentu peserta demonstrasi. Jadi, segera diketahui siapa orang asing yang masuk dalam kerumunan, apakah peserta terdaftar atau orang luar.

Aksi tidak simpatik memang pernah dipertontonkan media sosial ketika demonstran mahasiswa di Makassar (24/9/2019) bersikap anarkistis dengan merusak dan menghancurkan mobil polisi. Namun, oknum berseragam polisi juga tidak mendapatkan simpati masyarakat karena memasuki masjid tanpa melepas sepatu larsnya. Pada demonstrasi di Malang Oktober 2020, masyarakat juga menyayangkan ketika demonstran merusak mobil polisi.

Meski sikap mahasiswa tidak terpuji, polisi sebagai kekuatan pelindung rakyat tidak boleh berlaku sama anarkistisnya dengan demonstran. Polisi harus memperbaiki prosedur tetapnya (protap), yakni disiplin di dalam garis pertahanannya. Polisi tidak perlu berlari-lari mengejar mahasiswa karena akan terlihat seperti aksi kucing-kucingan atau kejar-kejaran.

Aksi antidemonstrasi oleh polisi yang elegan dapat diteladani, misalnya, dari polisi Inggris. Berseragam rapi, memakai pelindung, dengan hanya bersenjata pentungan, polisi antihuru-hara Inggris menekankan tameng mereka ke kerumunan massa agar mundur sampai bubar. Mereka bergerak seirama dalam langkah-langkah terlatih, tameng barisan belakang digunakan untuk menutup kepala. Praktis tubuh seluruh pasukan terlindung dari depan, atas, dan samping.

Tentu saja demonstran tidak tinggal diam, mereka menendang tameng polisi, memukul, sampai melemparkan bom molotov. Namun, polisi terlatih itu sama sekali tidak terpancing meninggalkan barisan kukuhnya. Lemparan dan tendangan demonstran itu bagai menghantam karang. Ada polisi khusus yang bertugas memadamkan bom molotov, tapi ada pula yang terpaksa menembakkan gas air mata jika demonstran sudah sangat keterlaluan.

Para elite polisi Indonesia harus segera mengevaluasi aksi antidemonstrasi selama ini karena di samping mengancam keselamatan demonstran yang notabene mahasiswa generasi bangsa, hal itu juga membahayakan diri dan kelompoknya. Tidak terbilang polisi sendiri menjadi korban luka-luka atau tewas dalam aksi demonstrasi massa sepanjang 2019. Hal itu terjadi karena polisi keluar barisan dan mengejar demonstran sehingga lepas dari kelompoknya.

Betapa pun, etika mahasiswa dalam melakukan aksi unjuk rasa itu juga harus ditegakkan kembali. Ketika mahasiswa sudah berada di luar pagar kampusnya, norma sosial dan etika masyarakat harus diperhatikan. Hak-hak masyarakat harus dihormati. Antara lain, hak untuk lewat di atas jalan publik, hak tertentu karena berkaitan dengan kepentingan darurat atau emergency, hak memperoleh ketenangan dan terhindar dari kegaduhan, bahkan hak bersuara berbeda dengan agenda demonstrasi itu.

Aksi jalanan adalah kegagalan pada sistem demokrasi, polisi dalam hal ini harus bersikap proporsional, bukan saling pukul di jalan.


*) Effnu Subiyanto, Dosen dan peneliti UKWM Surabaya

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads