alexametrics

Membangun Ekosistem Percukaian

Oleh HARYO KUNCORO *)
16 Juni 2022, 19:48:18 WIB

HASRAT pemerintah untuk menaikkan penerimaan negara tampaknya tengah berada dalam momen terbaiknya. Dari sisi yuridis, konsolidasi fiskal lewat UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) membuka peluang untuk upaya itu demi agenda besar reformasi sistem perpajakan di tanah air.

Dari sisi politis, DPR juga sudah memberikan sinyal lampu hijau. Kenaikan target rasio pajak pada tahun depan yang mencapai 9–10 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi tidak hanya objek pajak, tetapi juga cukai.

Barang kena cukai (BKC) di Indonesia sejauh ini masih terbatas hanya pada empat objek, yakni tembakau, produk tembakau, alkohol, dan etil alkohol. Uniknya lagi, penerimaan cukai didominasi (90 persen) oleh tembakau. Oleh karenanya, bicara cukai di Indonesia dianggap identik dengan urusan tembakau.

Alhasil, jumlah BKC di Indonesia paling sedikit dibandingkan dengan negara lain, bahkan di kawasan ASEAN. Sebagai konsekuensinya, kinerja cukai (yang diukur dari rasio penerimaan cukai terhadap PDB) masih sangat rendah. Bahkan lebih rendah jika merujuk pada rerata negara di Afrika atau Amerika Latin.

Dengan alasan itu pula, pemerintah mulai membidik beberapa produk yang potensial menjadi BKC anyar. Perluasan barang kena cukai yang sudah masuk dalam fase implementasi adalah plastik dan minuman kemasan berpemanis buatan. Pelaksanaan pungutan cukai atas plastik dan minuman berpemanis akan dimulai tahun depan.

Wacana Cukai BBM, Ban Karet, dan Detergen

Tidak berhenti sampai di situ, belakangan ini pemerintah juga memunculkan rencana untuk memperluas basis pengenaan cukai atas bahan bakar minyak (BBM), ban karet, hingga detergen. Dari aspek empiris, banyak negara memang sudah memberlakukan pungutan cukai atas tiga komoditas tersebut.

Dari perspektif peraturan perundang-undangan, tiga komoditas itu sudah memenuhi kriteria menjadi kandidat BKC. Konsumsi atas tiga barang tersebut menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Sehingga perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Kendati terjustifikasi secara empiris dan yuridis, pemberlakuan cukai BBM, ban karet, dan detergen menghadapi sejumlah kendala yang mendasar sifatnya. Persoalan pertama menyangkut barang substitusinya. Pungutan cukai akan dibebankan kepada konsumen akhir dalam bentuk kenaikan harga jual.

Kenaikan harga jual tentu saja tidak menjadi kendala bagi konsumen yang secara ekonomi mampu. Efek pendapatan konsumen golongan ini niscaya lebih besar daripada efek harga. Artinya, pungutan cukai tidak signifikan mengubah pola konsumsinya sehingga misi utama pengenaan cukai tidak kesampaian.

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads