alexametrics

Demokrasi dan Persen

Oleh Bandung Mawardi, Kuncen Bilik Literasi
16 Juni 2019, 12:57:31 WIB

JawaPos.com – Hari-hari menjelang keruntuhan rezim Orde Baru, Wiji Thukul menggubah puisi tentang demokrasi ilusif di Indonesia. Pujangga bertubuh kurus itu menggunakan idiom ganas, ejekan bagi manipulasi gagasan dan praktik berdemokrasi.

Wiji Thukul dalam puisi berjudul Terus Terang Saja (1996) menulis gugatan keras dan mengena: Sekarang demokrasi sudah 100%/ bulat/ tanpa debat/ tapi belum menjadi aku sejati/ karena aku dibungkam oleh demokrasi 100%/ yang tidak bisa salah// namun aku sangsi karena kemelaratan belum dilumpuhkan/ aku sangsi pada yang 100% benar/ terus terang saja! Penggunaan simbol % (persen) mengingatkan kita dengan sejarah politik di Indonesia.

Pada 1945, Tan Malaka bergerak untuk bertemu para tokoh politik di Jakarta. Tan Malaka alias “Bapak Republik Indonesia” menginginkan ada bahasa dan aksi revolusioner demi kemerdekaan. Pertemuan-pertemuan dimaksudkan membuat konsensus tentang siasat kemerdekaan.

Tan Malaka pun menulis pelbagai risalah dan berpidato di depan publik. Pada 1946, agenda pembentukan Persatoean Perdjoangan di Purwokerto semakin menguatkan slogan Tan Malaka: “Merdeka 100%”. Penggunaan tanda persen menjadi simbol kesadaran politik modern dan revolusioner.

Tan Malaka sadar atas pesona dan efek dari slogan “Merdeka 100%” bakal menggerakkan revolusi tanpa intervensi dan dikte dari negara-negara asing. Tan Malaka berpijak ke logika, menerjemahkan ke semaian propaganda politik bagi publik.

Merdeka harus bulat, tak berlubang! Penggunaan persen itu meledek dominasi kolonial saat menginferiorisasi negeri-negeri terjajah di Asia dan Afrika. Tan Malaka sanggup melawan, memilih simbol persen. Ampuh!

Ingat, persen telah digunakan para penggerak bangsa, sejak awal abad XX. Mereka memilih persen sebagai representasi dari pencanggihan pikiran di zaman “kemadjoean”.

Di Fikiran Ra’jat (1932), Soekarno menulis tentang realitas ekonomi-politik negeri terjajah. Gagasan-gagasan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi sedang berkembang, ikhtiar mengubah nasib kaum terjajah. Pelbagai usulan dan tindakan dilakukan kaum pribumi, melawan kolonialisme dan kapitalisme. Perlawanan tak pernah usai meski memiliki kelemahan.

Soekarno mengingatkan: “… tjara perdjoangan mendjatoehkan imperialisme dengan djalan semoea berdagang tahoe dan soto adalah tjara perdjoangan jang moestahil bisa berdjalan 100%, dan jang dus moestahil bisa berboeah 100%.” Kemutlakkan 100% menghinggapi kaum pergerakan dalam menggapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno berkata: “… nasib rakjat baroelah bisa 100% sempoerna kalau Indonesia soedah merdeka.”

Dua tokoh memberikan rangsangan nalar canggih dalam berpolitik, membesarkan nasionalisme dan menguatkan ambisi kemerdekaan. Mereka memilih 100%, tak berlebihan sampai 1.000%.

Kesadaran puncak dan kebulatan tekad dibuktikan dengan sebaran gagasan dan gerakan-gerakan melawan kolonialisme. Misi 100% mengandung percampuran urusan ideologi, ekonomi, sejarah, politik, dan martabat. Ingat Tan Malaka dan Soekarno, ingat 100%.

Penggunaan persen bergerak ke pelbagai lini kehidupan, dari ekonomi sampai perwujudan demokrasi. Kita pun ingat tentang ejekan Soekarno atas demokrasi berdalil persen rawan “mengibuli” suara dan menimbulkan perpecahan. Sindiran demokrasi persen itu mengubah situasi Indonesia pada masa 1950-an.

Pemilu 1955 sebagai representasi hajatan demokrasi di Indonesia dicatat oleh para politikus dengan persen. Kemenangan empat partai besar dikabarkan dengan persen, teringat oleh publik mengacu angka dan persen. Demokrasi semakin sah menggunakan persen, mengolah angka dengan efisiensi simbolis.

Nalar persen itu menjalar sampai ke pemilu-pemilu di masa Orde Baru. Kemenangan Golkar selalu menguatkan persen. Urusan pemilu adalah mencapai persen tertinggi, mengalahkan dua partai secara telak. Para petinggi partai dan pejabat sering bermimpi Golkar mesti menang 100%. Mereka mencapai 100% dengan pelbagai cara. Mimpi tentu tak bakal terwujud.

Orde Baru telah berlalu, pemilu-pemilu masih mengabarkan persen. Demokrasi tak bisa diceraikan dengan persen. Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 dianggap para elite politik dan pengamat sebagai realisasi demokrasi, suara terbagi ke pelbagai partai politik tanpa dominasi.

Sekian partai politik yang ada di daftar atas mulai memuja obsesi “demokrasi persen”. Hari ke hari, tahun ke tahun, kerja mereka adalah memperoleh suara agar partai politik bisa mencantumkan persen tertinggi.

Urusan sejarah politik Indonesia dan “demokrasi persen” mengingatkan ke isi buku garapan SBY. Presiden dua periode itu menulis buku berjudul Selalu Ada Pilihan (2014), mengandung pengalaman berpolitik dan “demokrasi persen”.

SBY mengingatkan bahwa penentu kemenangan dalam pilpres adalah calon itu sendiri, 60%. Partai politik berkontribusi 10% dan tim sukses memiliki andil 30%. Genaplah semua 100%. SBY telah membuktikan kemenangan dalam pilpres, dua kali. Anjuran SBY tentu penting untuk jadi renungan bersama. Urusan demokrasi cuma selesai ke 100%.

Ingatan-ingatan itu jadi acuan kita untuk tak terlena dengan mimpi para caleg, pimpinan partai politik, capres, dan cawapres. Mereka semua berhitung kemenangan atau kesuksesan dengan persen.

Partai politik tampak obsesionis, menganggap persen adalah simbol tak terbantahkan dari pertarungan kekuasaan, merebut suara publik. Mereka harus ambisius meski mendapat cap “partai korupsi”.

Kehancuran dan kejatuhan memang terjadi, tapi obsesi “demokrasi persen” memberikan semangat tak pernah padam. Ingat, demokrasi itu persen! Kini kita mengurusi persen lagi, setelah hari coblosan, 17 April 2019. Begitu. (*)

Editor : Ilham Safutra



Close Ads