alexametrics

17 April yang Monumental dan Bersejarah

Oleh: Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem
16 April 2019, 19:04:28 WIB

JawaPos.com – Rabu, 17 April 2019 untuk pertama kalinya Indonesia akan melangsungkan pemilihan umum (pemilu) serentak antara pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif. Jika kita lihat pada tiga pemilu sebelumnya, yaitu pada 2004, 2009, dan 2014, pemilu legislatif selalu diselenggarakan terlebih dahulu di bulan April, lalu dua bulan berikutnya, di bulan Juli baru diselenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden.

Namun, esok ketika pemilih datang ke TPS akan mendapatkan lima surat suara sekaligus, yakni surat suara pemilu presiden dan wakil presiden berwarna abu, surat suara pemilu DPR berwarna kuning, surat suara pemilu DPD berwarna merah, surat suara DPRD prorvinsi berwarna biru, dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau. Maka tidak berlebihan jika pemilu 2019 merupakan pemilu yang sangatlah monumental dan bersejarah bagi Indonesia.

Monumental karena akan jadi sangat besar. Namun juga bersejarah, lantaran pemilu kali ini merupakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Tentu, semua pihak ingin menjadi bagian dari sesuatu yang monumental dan bersejarah ini.

Hari ini, meski tinggal beberapa jam, kita sedang berada pada tahapan masa tenang setelah melalui tahapan kampanye yang cukup panjang sejak September 2018. Masa kampanye yang bagi banyak pihak begitu mengharu biru, karena polarisasi dan keterbelahan yang tajam di antara pemilih karena pencalonan presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja.

Atau masih ada yang masih enggan untuk menggunakan hak pilih lantaran merasa ekspresi politiknya tak mampu diwadahi oleh calon-calon yang ada. Padahal di saat yang sama ada ratusan ribu caleg yang sedang berusaha untuk mengejar kesetaraan politiknya melalui kursi-kursi parlemen.

Ada ribuan caleg yang berjuang untuk merebut kesetaraan politik di parlemen yang meliputi caleg perempuan, disabilitas, utusan masyarakat adat, kelompok rentan, maupun para anak muda yang berani menguji mentalnya untuk menjadi politisi. Dan mereka sangat layak mendapat suara kita di bilik suara nanti.

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Terdapat beberapa esensi utama dari masa tenang yang dapat dimanfaatkan oleh pemilih.

Pertama, pemilih dapat berpikir secara tenang mengenai visi-misi dan program kerja yang ditawarkan oleh peserta pemilu. Tentunya pemilih telah memperoleh banyak informasi mengenai calon dan partai politik peserta pemilu seperti program kerja yang ditawarkan ketika dirinya terpilih.

Pemilu yang bebas dan adil hanya akan mungkin terwujud apabila pemilih terbebas dari kebohongan, informasi yang menyesatkan, maupun tekanan dalam bentuk apapun. Pemilih tidak boleh ditekan bukan hanya oleh kekerasan atau intimidasi pemilu, namun juga pemilih harus bebas dari tekanan politik uang serta pengaruh politik transaksional manipulatif lainnya.

Pemilih harus dibiarkan merdeka untuk memutuskan siapa yang akan dikehendakinya untuk dipilih pada lima surat suara yang akan diterima. Untuk bisa merdeka dalam membuat pilihan di bilik suara, maka pemilih harus punya informasi yang memadai soal proses pemilu yang berlangsung, maupun soal siapa saja mereka yang berkompetisi sebagai kontestan di pemilu.

Jika saat ini pemilih menganggap informasi yang disampaikan pada masa kampanye oleh peserta pemilu dirasa masih kurang memadai, para pemilih tidak perlu khawatir karena terdapat beberapa aplikasi daring yang dapat digunakan untuk mencermati lebih jauh calon dan partai politik peserta pemilu serentak 2019.

Sebut saja pintarmemilih.id, sebuah platform online yang digagas oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai wadah pendidikan pemilih sekaligus sarana bagi pemilih untuk mengenal lebih jauh para calon wakil rakyat yang akan dipilih. Sejatinya sisa waktu ini meski sangat pendek, perlu dimanfaatkan dengan baik oleh pemilih untuk berkontemplasi secara maksimal terhadap lima lembaga negara yang akan dicoblos di balik bilik suara besok.

Kedua, saat ini waktunya pemilih untuk mencari tahu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum datang ke TPS termasuk tata-cara pencoblosan yang baik dan benar. Banyak sekali beredar informasi soal teknis tata-cara pemungutan dan penghitungan suara yang ternyata setelah ditelusuri merupakan informasi bohong dan tidak berdasar. Khususnya berkaitan dengan penggunaan hak pilih oleh pemilih dan status pemilih terdaftar atau tidak.

Sehubungan itu, maka langkah utama yang perlu dilakukan pemilih merespons berseliwerannya informasi soal hak pilih ini ialah kembali pada tindakan dasar mengecek apakah pemilih sudah terdaftar atau belum. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah menyiapkan portal online/lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk mengecek lebih lanjut apakah diri kita sudah terdaftar atau belum, termasuk nomor tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi lokasi bagi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.

Meski banyak yang sudah mengulas, namun saya merasa perlu untuk terus mengingatkan soal beberapa klasifikasi jenis pemilih. Terdapat tiga kategorisasi pemilih yang perlu diperhatikan oleh pemilih yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar.

Pertama, pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilih ini dipersilakan datang ke TPS pukul 07.00 sampai dengan 13.00 dengan membawa formulir pemberitahuan memilih C6 dan/atau KTP elektronik, Paspor/Kartu Keluarga/SIM/Surat Keterangan pengganti KTP elektronik. Pemilih dalam kateogri ini akan memperoleh lima surat.

Kedua, pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan atau yang dikenal dengan singkatan DPTb. Pemilih dalam DPTb merupakan pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun pada hari pemungutan suara karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS di mana dirinya terdaftar, sehingga memutuskan untuk melakukan pindah memilih atau pindah lokasi TPS.

Pemilih dipersilakan datang ke TPS sejak pukul 07.00 sampai dengan 13.00 dengan syarat membawa formulir A5 pindah memilih yang sudah diurus di KPU Kabupaten/Kota di mana pemilih akan memberikan hak suaranya, dan membawa KTP elektronik, Paspor/Kartu Keluarga/SIM/Surat Keterangan pengganti KTP elektronik.

Berbeda dari pemilih DPT yang memperoleh lima surat suara karena memilih di lokasi yang sesuai dengan DPT, bagi pemilih DPTb yang melakukan pindah memilih lintas provinsi misalnya, hanya akan memperoleh satu surat suara saja yakni surat suara pemilu presiden. Namun, jika pemilih melakukan pindah memilih ke lokasi lintas kabupaten/kota di satu provinsi yang sama akan memperoleh dua surat suara yakni surat suara pemilu preisden dan wakil presiden beserta surat suara pemilu DPD.

Ketiga, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat dikategorisasi sebagai daftar pemilih khusus (DPK). Pemilih yang belum terdaftar ini masih tetap bisa memilih selama memiliki KTPb elektronik dengan ketentuan membawa KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik ke TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik/Surat Keterangan. Pemilih DPK dapat dilayani pada pukul 12.00 sampai dengan 13.00 dan akan memperoleh lima surat suara sekaligus.

Terakhir, selain datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, pemilih dapat berpartisipasi aktif untuk ikut serta mengawasi proses pemungutan dan penghitungan yang berlangsung di TPS. Ada tradisi menarik yang selalu terjadi dari pemilu ke pemilu di Indonesia, di mana pemilih datang ke TPS tidak hanya untuk mencoblos melainkan untuk melihat proses penghitungan di siang hari. Apa yang sedang dilakukan oleh pemilih tersebut secara tidak sadar merupakan bagian dari pengawasan partisipatif untuk meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi pada saat penghitungan suara.

Untuk itu mari bersama wujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak perlu ada ekspos atau mobilisasi politik di tempat pemungutan suara. Pakai baju ini-itu, atau sampai dirikan tenda-tenda darurat untuk amankan dukungan politik. Tunjukkan saja ekspresi politik dengan totalitas mencoblos calon yang didukung pada surat suara yang ada lima tersebut. Agar kita bisa meneguhkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang tak sebatas praktik prosedural.

Editor : Estu Suryowati