alexametrics

Polemik Frasa ”Tanpa Persetujuan Korban”

Oleh BAGONG SUYANTO *)
15 November 2021, 19:48:06 WIB

NIAT baik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) untuk melindungi dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak disambut gembira semua pihak. Desakan pencabutan dan revisi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 muncul karena penggunaan frasa ”tanpa persetujuan korban” dianggap melegalisasi perzinaan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, setelah melakukan kajian melalui forum ijtimak ulama pada 11 November 2021, meminta pemerintah merevisi aturan baru itu. Penggunaan frasa ”tanpa persetujuan korban” dinilai bisa menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Definisi kekerasan seksual di pasal 5 ayat (2) yang mencantumkan konsep consent atau voluntary agreement dikhawatirkan melegalisasi praktik hubungan seksual di luar nikah alias perzinaan.

Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek telah membantah tudingan sebagian pihak yang menilai Permendikbudristek PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) melegalkan perzinaan (Jawa Pos, 13 November 2021). Tujuan dikeluarkannya aturan itu adalah untuk melindungi insan kampus, terutama mahasiswi, yang menjadi korban tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Persoalannya sekarang adalah bagaimana memastikan agar Permendikbudristek PPKS itu efektif penerapannya di lapangan dan tidak menimbulkan efek samping seperti yang dikhawatirkan MUI.

Makin Permisif

Keprihatinan sekaligus kekhawatiran yang dikemukakan MUI terhadap makin maraknya kasus asusila, terutama di kalangan anak muda, sebetulnya bukan tanpa dasar. Sejak ada indikasi sikap anak muda makin permisif, praktik terjadinya tindak asusila di kalangan remaja ditengarai memang makin meningkat.

Sebuah studi (2019) yang dilakukan Reckitt Benckiser Indonesia menemukan tidak sedikit anak muda yang melakukan hubungan seksual pranikah tanpa menggunakan kondom. Penelitian yang dilakukan terhadap 500 remaja di lima kota besar di Indonesia itu menemukan 33 persen (%) remaja pernah melakukan hubungan seksual penetrasi. Dari hasil tersebut diketahui sebanyak 58% remaja melakukan penetrasi seksual di usia 18 sampai 20 tahun.

Di tahun-tahun sebelumnya, berbagai studi telah menemukan bahwa perilaku seks bebas sudah berada pada taraf yang benar-benar mencemaskan. Survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kemenkes pada Oktober 2013 menemukan sebanyak 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks dengan kekasihnya maupun orang sewaan dan dilakukan dalam hubungan yang belum sah.

Sementara Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) di tahun 2017 menemukan sekitar 2% remaja wanita usia 15–24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Dan 11% di antaranya bahkan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Dari data SDKI (2017) tercatat 80% wanita dan 84% pria mengaku pernah berpacaran. Kelompok usia 15–17 tahun merupakan kelompok yang mulai pacaran kali pertama, yakni 45% wanita dan 44% pria. Kebanyakan wanita dan pria mengaku saat berpacaran telah melakukan berbagai aktivitas yang berisiko. Berbagai aktivitas yang dilakukan seperti berpegangan tangan 64% wanita dan 75% pria, berpelukan 17% wanita dan 33% pria, cium bibir 30% wanita dan 50% pria, serta meraba/diraba 5% wanita dan 22% pria.

Selain itu, dilaporkan pula sebanyak 8% pria dan 2% wanita telah melakukan hubungan seksual. Di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pranikah, 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual kali pertama pada umur 15–19 tahun. Persentase paling tinggi terjadi pada umur 17 tahun sebanyak 19%. Di antara remaja yang telah melakukan hubungan seksual dilaporkan 12% wanita mengalami kehamilan tidak diinginkan dan 7% pria yang pasangannya mengalami kehamilan tidak diinginkan.

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads