alexametrics

Revisi…

Oleh Bandung Mawardi*
15 September 2019, 17:49:44 WIB

KATA ini sedang laris diributkan oleh orang-orang di Indonesia: revisi. Setiap hari, revisi itu memiliki arti (tak) tetap mengacu ke berita, opini, penjelasan tokoh di televisi, atau komentar di media sosial.

Semua bermula dari usaha DPR mengadakan ”revisi terbatas” untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DPR mengaku itu revisi terbatas. Tapi, pihak-pihak yang memikirkan nasib KPK menganggap DPR bermisi mengebiri, membunuh, menghancurkan, dan melemahkan.

Orang-orang di masa lalu pernah akrab dengan revisi yang berkaitan dengan buku pelajaran dan skripsi. Pada masa bisnis buku pelajaran menghasilkan untung miliaran rupiah, murid-murid mulai mengenal buku pelajaran memiliki cap ”edisi revisi”.

Dulu, buku pelajaran bisa diwariskan kepada adik. Murid tak wajib membeli asal mendapat pinjaman buku pelajaran meski bekas alias bukan dalam kondisi baru. Usaha mewariskan dan meminjam itu berubah setelah industri penerbitan buku pelajaran meraih untung dengan ”edisi revisi”.

Konon, penerbitan buku pelajaran edisi revisi mengacu ke kurikulum atau membuat kualitas buku semakin bermutu. Perubahan kecil memang dilakukan oleh pihak penulis dan penerbit.

”Edisi revisi” itu membuat kepala sekolah atau guru menganjurkan murid-murid untuk membeli buku pelajaran setiap semester atau setiap tahun. Buku pelajaran ”edisi revisi” dimengerti bisa meningkatkan mutu atau prestasi murid-murid.

Sampul buku pelajaran yang memiliki tanda lingkaran mirip stempel dengan tulisan ”edisi revisi” menjadi masa lalu pemborosan duit bagi orang tua. Publik menuduh ”edisi revisi” cenderung bisnis.

Kita mengingatkan lagi bahwa ”edisi revisi” sering memberi tambahan materi dalam jumlah sedikit atau perubahan materi secara terbatas. Isi buku tak semua direvisi. Akibat dari bisnis ”edisi revisi”, murid-murid memiliki pengalaman pendidikan dalam permainan kata, harga, dan kurikulum.

Dulu, masalah ”edisi revisi” itu belum mendapat tanggapan publik dengan unjuk rasa, petisi, atau diskusi dengan DPR. Pada masa Orde Baru, orang-orang masih membuat pertimbangan nasib jika nekat demonstrasi dengan isu buku pelajaran ”edisi revisi”. Mereka mungkin takut dihajar rezim Orde Baru gara-gara mengganggu capaian tujuan pendidikan nasional.

Revisi pasti juga ingatan bagi orang-orang yang pernah kuliah dan pusing mengerjakan skripsi. Hari demi hari, mahasiswa tekun membaca buku, mencari data, dan wawancara untuk menulis skripsi.

Tahapan konsultasi dengan dosen pembimbing rutin dilakukan agar lancar. Bab demi bab diajukan kepada dosen. Mahasiswa sudah memiliki dugaan bahwa dosen pasti mengucap kata andalan: revisi.

Mahasiswa menurut untuk melakukan revisi meski sempat malu, jengkel, malas, dan putus asa. Saat ujian skripsi, para penguji tetap berhak membuat tulisan di salinan skripsi: revisi.

Pembuat skripsi diberi waktu terbatas dalam melakukan revisi. Di kalangan mahasiswa, revisi menjadi kata yang ingin dihindari tapi sulit. Skripsi tanpa revisi tentu mustahil.

Revisi untuk buku pelajaran dan skripsi masih berlaku sampai sekarang. Kita mengutip dari berita di Republika, 11 September 2019, ”Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengisyaratkan tidak akan merevisi buku pendidikan sejarah seperti usulan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Buku teks yang dicetak untuk pendidikan dasar dan menengah harus mengacu pada kurikulum.”

Pada 2019, usulan atau usaha mengadakan revisi buku pelajaran bukan perkara gampang. Para ahli sejarah atau berbagai ilmu boleh memberi kritik atas buku pelajaran, tapi usul mengadakan revisi harus sesuai dengan kaidah dan tahapan. Urusan revisi buku pelajaran belum menjadi polemik besar di Indonesia.

Kamus-kamus yang pernah terbit di Indonesia terlambat memuat lema revisi. Kita tak pernah menemukan revisi di kamus-kamus bahasa Indonesia yang terbit sejak 1950-an sampai 1970-an.

Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976) susunan Poerwadarminta dengan pengolahan kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa belum memuat lema revisi. Dulu, orang cuma mengenal ralat, belum revisi.

Orang-orang yang sedang protes dengan ambisi DPR bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018). Revisi berarti ”peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan”. Contoh kalimat dengan menggunakan kasus buku: Sudah waktunya diadakan revisi terhadap buku ini.

Revisi untuk buku berbeda dengan revisi untuk undang-undang. Dulu, revisi buku pelajaran bermaksud meningkatkan mutu pendidikan dan laba. Misi revisi untuk undang-undang?

Kita sedang berada di situasi pelik gara-gara ”revisi terbatas”. Masalah itu bertema konstitusi, politik, dan korupsi. Kita belum diajak berpikiran serius bahwa revisi itu masalah bahasa atau kamus. Begitu. (*)

*) Kuncen Bilik Literasi, penulis buku Pengisah dan Pengasih (2019)

Editor : Ilham Safutra



Close Ads