alexametrics

Polemik Elite Melemahkan Imun Bangsa

Oleh UMBU T.W. PARIANGU *)
15 Juli 2021, 19:48:46 WIB

NEGARA ini sedang bertempur habis-habisan melawan gelombang kedua Covid-19. Sejak pertengahan Juni 2021, fasilitas rumah sakit megap-megap karena melonjaknya angka penularan Covid-19. Rumah sakit dilanda krisis kamar perawatan, oksigen, alat pelindung diri, obat dan alat kesehatan, kantong peti jenazah, hingga tenaga kesehatan. Tak sedikit warga yang terpapar Covid-19 terpaksa menjalani perawatan di rumah dengan segala keterbatasan. Bahkan, sebagiannya meninggal saat isolasi mandiri.

Di tengah kengerian yang mendera rakyat, para politikus kita justru memproduksi pernyataan kontroversial yang memicu kegaduhan publik. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Rosaline Rumaseuw, misalnya, meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus untuk pejabat yang terkena Covid-19 (7/7/2021). Rosaline konon kecewa karena saudaranya, John Mirin, yang juga anggota Fraksi PAN DPR meninggal di RSPAD (3/7/2021) karena penanganan dari pihak rumah sakit yang terlambat.

Kasus serupa terjadi di DI Jogjakarta ketika seorang anggota DPRD DI Jogjakarta, Wahyu Pradana Ade Putra, mengembuskan napas terakhir setelah kesulitan mendapatkan ruang ICU. Mirisnya lagi, akibat keterbatasan pelayanan rumah sakit, bupati Bekasi yang terkena Covid-19 harus mencari rumah sakit hingga ke Tangerang untuk memperoleh penanganan lebih lengkap.

Tak Etis

Setelah gelombang mudik dan munculnya varian baru Delta yang memicu penularan Covid-19 secara eksponensial, banyak rumah sakit yang kewalahan menangani pasien. Bahkan, tim medis terpaksa mengutamakan pasien yang punya harapan hidup lebih panjang untuk ditangani.

Di situasi sedemikian ketir-ketir itu, prinsip humanis kolektif menjadi kunci. Artinya, seluruh rakyat, termasuk pejabat, secara volunter mau tak mau turun tangan mengibarkan bendera kemanusiaan dengan sama-sama berkontribusi memerangi pandemi dengan semua implikasinya itu. Tidak boleh ada yang merasa diri lebih istimewa/penting. Semua orang, termasuk para pejabat, semestinya memiliki persepsi etis yang sama dalam menghayati situasi krisis (Kumorotomo, 2013: 192).

Karena itu, apa yang dikeluhkan seorang Rosaline di atas kuranglah tepat. Kecewa dan sedih atas kepergian orang yang kita sayangi tidaklah salah. Itu manusiawi. Bukankah politikus atau pejabat juga manusia. Namun, permintaan Rosaline yang notabene seorang politikus menjadi tak etis diucapkan di saat rakyat tengah dibekap kekhawatiran, kesusahan, kesedihan, dan kehilangan besar atas orang-orang yang dicintainya.

Seluruh dunia dan kita semua sedang bergelut memperjuangkan keselamatan di tengah fasilitas kesehatan dan kesadaran individu terhadap protokol kesehatan yang kian tipis. Itu membuat nilai kehidupan di masa-masa kedaruratan seperti sekarang menjadi ”mahal” dan layak diperjuangkan semua orang tanpa pandang bulu dan kasta. Ketika di tengah masa kritis ada pihak yang mencoba menuntut privilese hanya karena merasa memiliki kuasa, hal tersebut seperti mengggores akal sehat dan nilai berbela rasa (compassion) kita sebagai bangsa. Apalagi, dalam diktum etos pelayanan publik, setiap warga negara wajib hukumnya dilayani secara sama tanpa memihak (Stahl, 1983: 386).

Bukan hanya itu, kegaduhan publik yang dipicu statemen dan perilaku yang berlawanan dengan logika persatuan melawan pandemi adalah sebuah ketidakpantasan moral yang semestinya disingkirkan. Seperti pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono yang mengkhawatirkan bangsa ini akan disebut bangsa gagal karena tak mampu menyelamatkan rakyatnya. Statemen tersebut kemudian dibantah Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang Selatan Wanto Sugito. Dia bahkan menyarankan Ibas mengurus Partai Demokrat saja. Namun, ada juga politikus dari partai lain yang menganggap pernyataan Ibas sebagai sebuah wake-up call (alarm) agar pemerintah lebih serius menangani pandemi.

Keriuhan dan Infantilitas

Dalam preseden politik kita, polemik seperti itu hanya berujung ”gelembung sabun” sensasi dan keriuhan kontraproduktif. Politikus kerap mengoleksi ucapannya di etalase publik sebagai ajang mencari simpati elektoral. Ketimbang menjadikan argumennya sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat dengan menyodorkan solusi yang konstruktif dan solutif.

Masalahnya, publik membaca yang diucapkan politikus kerap tidak selaras dengan track record perilakunya. Sehingga seliweran argumen mereka di layar pemberitaan maupun media sosial ditanggapi rakyat dengan sinisme dan kecurigaan, sampai kemudian argumen tersebut meruap tak berbekas.

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads