Nutrisi Ekonomi Kreatif

Oleh AHMAD ERANI YUSTIKA*
15 Maret 2021, 12:47:35 WIB

BEBERAPA waktu lalu koran bergengsi Financial Times membuat artikel yang berjudul asyik: No Jab, No Job. Judul itu tentu mengasosiasikan situasi global saat ini yang dihajar pandemi sehingga ekonomi lunglai.

Sebagian besar negara terkulai mengatasinya.

Hanya beberapa negara yang ekonominya tumbuh positif tahun lalu seperti Tiongkok dan Vietnam. Tidak mudah juga menganalisis penyebab sebagian kecil negara tersebut tetap tumbuh positif.

Sebagian menganggap sistem politik yang tersentralisasi membuat pemerintah sigap mengambil keputusan (misalnya lockdown) sehingga persebaran virus bisa dikendalikan. Meski argumen itu masuk akal, tetap saja ada faktor lain yang menyumbang pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Salah satunya adalah infrastruktur ekosistem ”ekonomi kreatif” yang dikerjakan sejak lama. Tiongkok, misalnya, bisa memadukan dua hal itu sehingga ekonominya relatif terjaga.

Investasi Pengetahuan

Tiongkok sejak lama membuat beragam pukulan kebijakan ekonomi (jab) sehingga punya alas yang relatif kukuh. Deng Xiaoping harus dilihat sebagai noktah besar transformasi ekonomi negara tersebut setelah ”revolusi kebudayaan” yang dianggap masa kelam di negaranya. Secara perlahan ekonomi Tiongkok terbuka dan mendorong sektor swasta menjadi pelaku ekonomi aktif. Ajaibnya, itu dilakukan terlebih dulu di perdesaan melalui komersialisasi sektor pertanian. Para petani diberi akses kepemilikan tanah meski sebagian hasil panen tetap dijual kepada pemerintah. Namun, sisa hasil produksi diperbolehkan dijual secara komersial kepada masyarakat. Itu yang memunculkan insentif produksi komoditas pertanian secara besar-besaran karena terdapat rangsangan keuntungan. Sejak saat itu industrialisasi tak bisa dibendung, khususnya yang berbasis komoditas pertanian.

Transformasi ekonomi itu dilakukan secara bertahap dengan mengadopsi sistem pasar, tetapi tidak menjadikan keterbukaan ekonomi sebagai tujuan. Sistem ekonomi pasar dipakai merangsang tumbuhnya kewirausahaan sehingga peran sektor swasta meningkat, termasuk penanaman modal asing (PMA). Pemerintah terus menjaga model sistem ekonomi yang terbuka dengan melengkapi pranata dasar seperti infrastruktur secara terus-menerus. Pada 2000–2015 telah terbangun 65 ribu mil jalan tol dan 7.000 mil rel kereta api cepat yang menghubungkan antarwilayah di Tiongkok (Tse, 2018). Kisah mengagumkan itu terus berlanjut sampai kini karena infrastruktur itu diteruskan ke luar Tiongkok agar logistik dapat tersambung ke Eropa dan kawasan lainnya. Inisiatif OBOR (one belt one road) merupakan bagian dari penjelajahan Tiongkok untuk memperluas cakupan dan pengaruh ekonomi di level dunia.

Langkah yang dilakukan itu baru tampilan di permukaan saja. Di baliknya masih ada gagasan raksasa: penguasaan pengetahuan. Sejak akhir dekade 1990-an, pemerintah Tiongkok mengirim ratusan ribu mahasiswa ke luar negeri (AS, Jerman, Inggris, Australia, Rusia, dan lain-lain) untuk belajar sains. Mereka pulang ke negaranya dengan membawa gelar master dan doktor sehingga menjadi penyumbang terpenting bagi temuan teknologi dan inovasi ekonomi.

Para pengusaha Tiongkok yang memulai bisnis pada dekade 2000-an hingga sekarang umumnya bertumpu kepada teknologi informasi (TI). Semua itu bisa diperoleh akibat investasi sumber daya insani ke luar negeri tersebut (sesuatu yang sebetulnya sudah dilakukan B.J. Habibie sejak dekade 1980-an). TI dan inovasi merupakan jangkar terpenting dari ekonomi kreatif. Tanpa penguasaan pengetahuan/gagasan, ekonomi kreatif kehilangan pasokan nutrisi.

Infrastruktur Teknologi

Selama enam tahun terakhir Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, termasuk Tiongkok, dengan cara membangun infrastruktur. Jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, listrik, koneksi internet, dan banyak lainnya. Kemajuan yang diperoleh sudah lumayan bagus, tetapi ketersediaan infrastruktur masih jauh dari ideal. Jadi, dibutuhkan sekurang-sekurangnya 10 tahun lagi agar pasokan infrastruktur tersebut mencukupi untuk menjalankan transformasi ekonomi. Lebih dari itu, ekonomi kreatif yang didengungkan pemerintah sebagai jalan baru ekonomi di masa depan tidak akan bisa dieksekusi bila gagasan/pengetahuan tidak dikuasai. Investasi sumber daya insani yang digagas pemerintah menjadi arus utama pembangunan saat ini sudah benar, tetapi kebijakan, anggaran, dan program belum menuju ke sana secara utuh. Mesti ada komitmen terpadu agar proyek inovasi ini dapat diselenggarakan.

Baca juga: Bejana Pertumbuhan Negatif

Ekonomi kreatif di Indonesia saat ini didominasi tiga subsektor utama: kuliner (41%), fashion (18%), dan kriya/kerajinan (15%) (BPS, 2019). Kendala paling banyak yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah pemasaran di dalam negeri, riset dan pengembangan, infrastruktur fisik, dan edukasi (BPS, 2017). Sampai akhir 2019 penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif mencapai 18,1 juta atau setara 14% dari seluruh angkatan kerja (Katadata, 2020). Data ini menunjukkan masih banyaknya ceruk pasar ekonomi kreatif yang belum digarap secara serius (terlebih pada masa pandemi) seperti film, arsitektur, desain, dan seni pertunjukan. TI dan edukasi adalah kata kunci di baliknya. Pemasaran semestinya tidak akan menjadi masalah bila TI telah dikuasai dan bisa diakses. Jadi, aneka pukulan (jab) yang dibutuhkan sekarang adalah penguasaan dan sumber pengetahuan (dan pasokan TI) agar pekerjaan (job) dan kesejahteraan tercipta. (*)


*) AHMAD ERANI YUSTIKA, Guru Besar FEB UB dan Deputi Setwapres

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini: