alexametrics

Timur Tengah Pasca-Pilpres AS

Oleh HASIBULLAH SATRAWI *)
14 November 2020, 19:48:38 WIB

APA yang akan terjadi di Timur Tengah pasca-pilpres Amerika Serikat (AS)? Bagaimana keberlangsungan megaproyek Kesepakatan Abad Ini yang telah diprakarsai Trump? Dua pertanyaan itu belum mendapatkan jawaban pasti hingga hari ini walaupun Joe Biden-Kamala Harris unggul dalam perolehan suara elektoral, bahkan telah mengumumkan kemenangan.

Hal ini terjadi mengingat Donald Trump sebagai capres petahana menolak mengakui kekalahan sekaligus menolak mengakui kemenangan Biden. Alih-alih, Menlu AS Mike Pompeo justru mengatakan akan terjadi proses transisi yang mulus dari pemerintahan Trump periode I ke pemerintahan Trump periode II. Bahkan, sebagian elite Partai Republik diberitakan berada di pihak Trump dalam menolak kemenangan Biden (Aljazeera.net, 11/11).

Perkembangan-perkembangan terbaru di AS sebagaimana di atas seakan mementahkan kembali ’’proses’’ kepastian politik pasca perayaan kemenangan Biden-Harris pada akhir pekan lalu (7/11). Disebutkan sebagai proses mengingat pelbagai macam keraguan dan ketidakpastian sempat berembus kencang ke publik setelah tidak ada pasangan yang mendapatkan dukungan electoral college pada batas yang ditentukan, yakni 270. Ketidakpastian ini berlangsung selama beberapa hari setelah pemilu dilakukan pada 3 November lalu.

Hingga akhirnya, pasangan Biden-Harris dinyatakan mendapatkan dukungan 290 electoral college yang kemudian dilanjutkan dengan perayaan kemenangan oleh pasangan tersebut. Sayangnya, proses kepastian politik yang ada seakan kembali mentah dengan adanya perkembangan-perkembangan yang disampaikan kubu Trump sebagaimana di atas.

Di wilayah seperti Timur Tengah, kepastian politik AS pascapilpres menjadi sangat penting. Sebab, banyak hal di Timur Tengah yang sangat ditentukan oleh kebijakan Gedung Putih. Tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat politik, tetapi juga ekonomi dan bahkan kebudayaan.

Dalam konteks politik, apa yang belakangan terjadi di kawasan Arab Teluk bisa dijadikan sebagai contoh kuatnya pengaruh AS di Timur Tengah. Sebagaimana diketahui bersama, beberapa negara berpengaruh di kawasan Arab Teluk memproklamasikan hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Mula-mula, kebijakan ini dilakukan Uni Emirat Arab (UEA), lalu disusul Bahrain dan Sudan. Bahkan, Arab Saudi sempat diisukan akan mengikuti langkah serupa (walaupun sampai hari ini Arab Saudi tidak mengumumkan hubungan diplomatik dengan Israel).

Secara kalkulasi politik, kebijakan besar seperti ini mustahil bisa terjadi tanpa peran dan campur tangan dari AS di bawah kepemimpinan Trump. Terlebih, hal ini terkait dengan Israel yang telah menjadi musuh bebuyutan masyarakat Arab di Timur Tengah. Karena itulah, deklarasi pencapaian bersejarah ini dilakukan sendiri oleh Trump melalui akun Twitter-nya. Sedangkan prosesi atas kesepakatan ini dilakukan di Gedung Putih secara sempurna dengan menghadirkan para pihak.

Secara politik elektoral, keberhasilan meyakinkan sebagian negara Arab Teluk plus Sudan untuk berhubungan diplomatik secara penuh dengan Israel memberikan keuntungan yang berlipat-lipat terhadap Trump. Mengingat pencapaian hubungan bersejarah ini terjadi pada masa-masa pemilu AS yang sangat berat bagi Trump, baik karena sikap-sikap kontroversialnya sendiri atau karena dampak buruk dari persoalan Covid-19.

Dalam hemat penulis, bila pada akhirnya suara Trump cukup tinggi dalam pemilu kali ini (walaupun tidak sampai mengalahkan suara Biden), hal itu salah satunya disebabkan oleh keberhasilan Trump menggunakan isu kerja sama Arab Teluk-Israel sebagai bagian dari proyeksi besar yang dikenal dengan istilah Kesepakatan Abad Ini.

Kondisi sebaliknya justru dialami sebagian negara Arab Teluk plus Sudan yang bekerja sama dengan Israel. Alih-alih mendatangkan keuntungan besar sebagaimana dialami Trump dan Israel. Kebijakan itu justru menuai kecaman dari negara-negara Arab lain dan dunia Islam. Kalaupun menguntungkan, sebagian negara Arab Teluk plus Sudan yang bekerja sama dengan Israel mendapatkan keuntungan yang jauh lebih sedikit ketimbang keuntungan yang didapat Israel dan AS. Keuntungan kecil yang mereka dapatkan dari kerja sama itu akan lebih mengecil dengan keberhasilan Biden mengalahkan Trump dalam Pilpres AS 2020.

Dalam hemat penulis, bila pemerintahan Biden berjalan lancar ke depan, sangat mungkin ada perbaikan kebijakan AS di Timur Tengah, termasuk terkait dengan isu Palestina-Israel ataupun proyeksi Kesepakatan Abad Ini secara umum. Perbaikan yang ada akan bersifat ke depan daripada ke belakang. Artinya, hal-hal yang sudah terjadi kecil kemungkinan diubah Biden seperti pemindahan Kedutaan AS ke Jerusalem atau bahkan kerja sama sebagian negara Arab Teluk-Israel.

Artinya, sebagian negara Arab Teluk plus Sudan akan selalu dikenang sebagai negara yang mengkhianati Palestina (sebagaimana pernah disampaikan pejabat elite Palestina dalam merespons kerja sama negara-negara di atas dengan Israel).

Melihat perkembangan politik AS pascapilpres, yang paling menentukan saat ini adalah kondisi internal AS itu sendiri. Apabila friksi-friksi politik yang ada di AS pascapilpres tidak terus berkembang, sangat mungkin AS di bawah kepemimpinan Biden akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan secara lebih rasional dan kompromi sebagaimana dijelaskan di atas. Tapi, bila yang terjadi sebaliknya, AS justru akan menghadapi persoalan internal yang tidak ringan. Tentu hal ini akan berdampak terhadap peran politik luar negerinya di kancah internasional, termasuk di Timur Tengah. (*)


*) Hasibullah Satrawi, Alumnus Al Azhar, Kairo, Mesir; pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads