alexametrics

Tragedi Pendidikan Seni di Era Globalisasi

Oleh: Ardhie Raditya *)
14 November 2019, 19:48:38 WIB

CLAUDIA Emmanuela Santoso tak hanya cantik. Perempuan muda asal Cirebon itu juga piawai olah vokal. Buktinya, dia menjuarai ajang bernyanyi di Jerman tahun ini. Prestasi seni musik tingkat dunia tersebut bukan yang pertama digondol anak muda Indonesia. Pada 2017 Aryz Bulo asal Kupang pernah menjuarai lomba gitar solo tingkat dunia.

Tapi, mengapa pendidikan seni di negeri ini masih dipandang sebelah mata? Padahal, urusan pendidikan bukan semata-mata rumus eksakta. Bukan pula sebatas urusan menguasai teknologi belaka. Setiap manusia muda memiliki bakat alami yang mesti diaktualisasikan. Lembaga pendidikan di negeri kita seharusnya memberikan wadah dan infrastrukturnya.

Sayang, pendidikan seni tersebut seakan terpinggirkan. Akibatnya, orang-orang yang hendak menggelutinya dianggap kaum yang terbuang. Bagaimana tidak, mata pelajaran seni di sekolah saja sangat singkat waktunya. Tambahan waktu pendidikan seni itu dilakukan di luar jam formal sekolah. Semisal ekstrakurikuler seusai sekolah maupun pentas seni setahun sekali. Anak-anak muda yang haus akan seni terpaksa ikut kursus di lembaga nonformal. Biaya kursus tersebut tentu menguras kantong orang tua mereka.

Kondisi itu sangat memprihatinkan. Padahal, jurusan seni dan budaya di Indonesia tak sedikit. Setidaknya, untuk kampus seni seperti ISI (Institut Seni Indonesia), ada sedikitnya tujuh kampus yang tersebar di sejumlah kota. Kampus negeri spesialis pendidikan dan keguruan yang membuka jurusan seni juga banyak. Setidaknya ada sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN) berakreditasi A yang jurusan seni dan budayanya tak kalah pamor dengan ISI. Mulai Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Padang, hingga Universitas Negeri Medan.

Apabila setiap angkatan totalnya 100 mahasiswa, lulusan calon guru seni dan budaya juga diasumsikan sama. Artinya, setiap tahun sekurang-kurangnya ada 1.000 calon guru seni dan budaya yang tersedia. Persoalannya, kuota khusus rekrutmen guru seni dan budaya di tiap sekolah sangat minim. Setiap rekrutmen guru negeri paling banyak hanya dua bagi bidang seni dan budaya. Selebihnya, sebagian besar kuota diperuntukkan bagi guru eksakta.

Memang jurusan pendidikan dan keguruan dianggap sebagai jurusan terpinggirkan. Sebab, jurusan mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi jurusan pelarian. Semula mereka mendaftar di jurusan prestisius seperti kedokteran, teknologi, ekonomi dan bisnis, atau sosiologi. Karena tak diterima, mereka beralih ke jurusan keguruan.

Tetapi, di antara jurusan bergengsi dan keguruan itu terdapat jurusan kaum subaltern. Jurusan kaum subaltern ini adalah seni dan budaya. Meminjam istilah Spivak (1983), kaum subaltern tak mampu menyuarakan keinginannya. Meski mereka ingin bersuara, terdapat kekuatan besar yang akan membungkamnya.

Mereka yang menggeluti dunia pendidikan seni itu tergolong kaum terbungkam. Sekalipun prestasi gemilang yang mereka torehkan akan cepat hilang dari ingatan. Jangan harap akan dibangun patung maupun tugu peringatan atas prestasinya. Layaknya Michael Jackson, Shakespeare, Marilyn Monroe, dan sebagainya. Sebab, masyarakat kita telanjur terkesima dengan kultur teknokratis.

Kultur teknokratis tersebut ditanamkan sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru. Seniman yang kerap dianggap kritis akan dicekal karyanya. Buku-buku Pramoedya Ananta Toer, misalnya, terpaksa dibakar. Kelompok seniman warisan Orde Lama juga diasingkan.

Pascareformasi, karakter seni di negeri ini berubah drastis. Pendidikan seni memang lebih terbuka dan modern. Seni populer yang dulunya terbatas pada kelas atas kini merambah semua kelas sosial. Musik dan lagu Barat, misalnya, dengan fasih dinyanyikan orang desa. Melalui ajang pencarian bakat, mereka bisa meraih mimpi menjadi artis ternama.

Tetapi, kemeriahan seni populer itu harus berhadapan dengan kaum intoleran. Bagi kaum intoleran, seni populer itu dianggap menyesatkan generasi muda. Sehingga mereka secara beringas mencekal pentas seni di aras lokal. Jangankan seni populer, seni tradisional semacam wayang juga mereka tentang. Sungguh tragis. Seni yang mengungkapkan rasa keindahan dan kehalusan perasaan manusia dikavling ideologis. Bukankah Tuhan juga menyukai keindahan?

Sejak dilantik sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim berfokus pada globalisasi. Seperti dimuat di Jawa Pos, sepekan terakhir ini materi globalisasi itu pun datang silih berganti. Mulai tulisan Syamsul Arifin (30/10), Bening Tirta (28/10), hingga Kacung Marijan (28/10). Sayang, tulisan mereka terasa kering sudut pandang lokalitasnya. Tanpa lokalisasi, tak akan ada globalisasi.

Menyetarakan dunia pendidikan kita pada skala global memang butuh biaya besar. Apalagi memasukkan aspek teknologi digital sebagai terobosan. Sebagai tipikal masyarakat poskolonial, kita seakan merasa bangga dengan dunia kebarat-baratan. Kata Edward Said (1978), pengalaman bangsa terjajah ini terasa sulit memutuskan rantai penjajahan gaya baru.

Kultur kita memaknai pendidikan tidak terbatas pada mememorisasi pelajaran, tetapi keberadaban manusia. Masyarakat Jawa akan mengingatkan orang lain dengan istilah ojo dumeh (jangan sok). Orang Madura mengenal ungkapan kala’ biasanah (jangan berlebihan). Itu merupakan nilai lokalitas yang mengingatkan kita akan pentingnya budi pekerti. Kultur tersebut tampaknya sulit diajarkan maksimal tanpa menyertakan pendidikan seni di dalamnya.

Kita bisa tengok India, Jepang, dan Tiongkok. Sekalipun mereka melesat di bidang pendidikan, kultur lokalnya tak ditinggalkan. Bayangan kita tentang India adalah seni tari Bharatanatyam-nya. Jepang dengan seni origaminya. Tiongkok dengan seni Yin-Yang-nya. Hal semacam itu patut kita teladani. Jangan demi globalisasi menyingkirkan aspek seni dan budaya sendiri. Kalau itu yang terjadi, globalisasi tak lebih dari gombalisasi. Lalu tanyakanlah pada hatimu, kawan. (*)


*) Ardhie Raditya, Sosiolog kajian budaya dan pendidikan kritis di Departemen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa)

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads