alexametrics

Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan

Oleh WIMBOH SANTOSO*
14 September 2020, 11:42:20 WIB

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank di wilayah DKI Jakarta tetap beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tapi, dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah persebaran Covid-19.

Ketentuan itu sejalan dengan keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies memasukkan sektor jasa keuangan di dalam 11 bidang usaha vital yang boleh tetap berjalan dengan kapasitas minimal.

Meski begitu, OJK meminta kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk tetap memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk pengaturan bekerja dari rumah atau work from home diserahkan kepada masing-masing.

Sudah 11 peraturan OJK (POJK) yang kami terbitkan untuk memitigasi dampak Covid-19, meredam volatilitas pasar keuangan, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Peran relaksasi restrukturisasi kredit (POJK 11/2020 untuk perbankan dan juga POJK 14/2020 untuk perusahaan pembiayaan) telah sangat baik dalam menjaga tingkat non performing loan (NPL) dan permodalan bank. Sehingga stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik.

Di pasar modal, serangkaian kebijakan pre-emptive telah dikeluarkan dengan bersinergi dengan organisasi regulator mandiri (self regulatory organization/SRO) sejak awal Maret 2020. Untuk memitigasi terjadinya pemburukan akibat tingginya sentimen negatif yang ditimbulkan pandemi.

Seperti, pelarangan short selling, kebijakan buyback saham tanpa RUPS dalam kondisi pasar berfluktuasi signifikan, dan perubahan batasan auto rejection menjadi asymmetric. Begitu juga, perubahan batasan trading halt serta penyesuaian sesi perdagangan di pre-opening.

Baca juga: Jalur Sepeda Thamrin-Sudirman Tetap Buka Selama PSBB Total

Ini merupakan paket kebijakan yang kami tempuh untuk meredam volatilitas. Langkah ini kami lakukan dengan cepat dan terukur dalam merespons dinamika yang terjadi. Selain itu, berbagai kebijakan relaksasi kami keluarkan agar industri pasar modal dapat tetap bertahan di masa sulit ini.

Antara lain, relaksasi pemenuhan prinsip keterbukaan, relaksasi kewajiban penyampaian pelaporan, serta stimulus bagi industri pengelolaan investasi. Ke depan, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional ini, kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, BI, maupun LPS.

OJK juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya. Itu dilakukan untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan serta transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik.

Para pegawai sektor jasa keuangan juga diminta selalu membawa kartu identitas perusahaannya yang bisa ditunjukkan. Sehingga dapat membuka akses jalan menuju kantor tempat bekerja.

Kami masih menghadapi tiga tantangan yang tidak mudah. Terutama di industri pasar modal dalam masa pandemi Covid-19. Kondisi saat ini menjadikan situasi global berada dalam kondisi yang tidak normal. Akibatnya, ke depan perekonomian belum menemukan kepastian.

Baca juga: Anies Diminta Tetap Beri Insentif untuk Warga Terdampak PSBB Total

Penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian kita semua. Masih menjadi faktor utama dalam perkembangan perekonomian dunia dan domestik di tahun ini dan tahun depan. Karena itu, ini akan terus kami pantau.

Tantangan akan muncul. Kami akan terus melihat bagaimana kebijakan OJK bisa menyesuaikan secara cepat guna memitigasi pandemi terhadap pemulihan ekonomi apabila itu terjadi. Mudah-mudahan tidak.

Tantangan kedua, OJK perlu meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap industri pasar modal. Tidak dimungkiri, munculnya permasalahan memengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat. Baik industri jasa keuangan, pasar modal, maupun industri keuangan nonbank.

Baca juga: PSBB Jakarta Lebih Longgar, Ojek Online Masih Bisa Angkut Penumpang

Segala bentuk pelanggaran ketentuan pasti ditindaklanjuti. Pengawasan diperkuat untuk mencegah terjadinya manipulasi.

Kami juga menekankan pentingnya market maker untuk meningkatkan likuiditas perdagangan. Mempersempit celah menggoreng saham sehingga pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel.

Tantangan ketiga, OJK akan terus dihadapkan pada besarnya tuntutan masyarakat akan peran pengawasan. Untuk itu, kami bersama para pemangku kepentingan lainnya akan terus merumuskan tindakan dan kebijakan yang tepat. Tujuannya, pasar modal Indonesia kuat dan berperan signifikan dalam menyediakan pembiayaan bagi pemerintah maupun dunia usaha.

Dengan itu semua, kami harap pasar modal dapat semakin berperan nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sekaligus menjadi solusi pembiayaan bagi sektor riil yang mudah. (*)

*)  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

**) Disarikan oleh wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Ilham Safutra




Close Ads