alexametrics

Imajinasi Negara Khilafah

Oleh BIYANTO *)
14 September 2020, 19:48:05 WIB

TOPIK pembicaraan mengenai khilafah kembali mengemuka dalam berbagai media. Salah satu pemicunya adalah tayangan film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN). Film yang ditayangkan secara virtual pada 20 Agustus 2020 bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1442 Hijriah itu menuai kontroversi hingga kini. Sejarawan ternama asal Inggris Peter Carey membantah adanya hubungan Kekhalifahan Turki Utsmani dengan sejumlah kesultanan di Nusantara. Peter yang sekaligus ahli Jawa (Jawanis) menegaskan bahwa kesultanan-kesultanan di Jawa juga bukan bagian dari kekuasaan Turki Utsmani.

Pernyataan senada dikemukakan Azyumardi Azra. Ahli sejarah Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut mengemukakan bahwa narasi yang ada dalam film JKDN merupakan usaha pembuatan sejarah yang dipaksakan. Sebab, memang tidak ada fakta sejarah yang menunjukkan adanya hubungan Kerajaan Demak, Mataram, dan Aceh dengan Kekhalifahan Turki Utsmani dan Abbasiyah. Bantahan Peter dan Azra penting karena sejarah seharusnya dipahami sebagai konstruksi masa lalu kehidupan sosial manusia yang ditulis sejarawan berdasar fakta.

Kehadiran film JKDN dapat dipahami cara kelompok-kelompok keagamaan bercorak transnasional untuk terus menghidupkan gagasan pendirian negara ideologis berbentuk khilafah. Meski secara organisatoris gerakan keagamaan yang ingin memperjuangkan khilafah itu telah dibubarkan pemerintah berdasar undang-undang yang berlaku, tokoh-tokohnya terus bergerak untuk menyemai ideologi transnasional. Apalagi, secara internasional gerakan tersebut masih menunjukkan eksistensinya di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim maupun minoritas muslim.

Meski sangat bervariasi dan mewujud dalam banyak organisasi (polycentrism), umumnya gerakan bercorak lintas batas itu memiliki pandangan politik yang sama. Doktrin politik yang dianut adalah bahwa Islam mengajarkan kesatuan agama dan negara (al-Islam din wa daulah). Doktrin tersebut menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara universal bersifat kompatibel sehingga dapat dipraktikkan di segala waktu dan tempat (shalihun likulli zaman wa makan).

Bagi penganut doktrin Islam fundamental, pemisahan agama dan negara adalah sesuatu yang tidak terbayangkan (inconceivable). Kelompok Islam fundamental selalu berpandangan bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode Nabi Muhammad dan sahabat. Sistem politik yang ada saat ini dinilai tidak sesuai dengan praktik politik generasi awal Islam. Sebab, sistem politik saat ini bersandar pada budaya Barat yang sekularistis sehingga harus ditolak.

Bagi kelompok Islam fundamental, sistem khilafah dianggap satu-satunya solusi untuk menegakkan cita-cita politik umat. Dengan mencita-citakan dunia Islam dipimpin seorang khalifah, artinya tidak ada tempat bagi gagasan nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekankan pada kesamaan tujuan dalam kehidupan bernegara. Sementara gerakan Islam politik membangun cita-citanya berdasar kesamaan agama sehingga mengabaikan batas negara-bangsa (nation-state).

Berkaitan dengan maraknya gerakan Islam politik itulah, umat harus memahami ajaran yang lebih substantif. Cita-cita politik Islam harus dipahami bukan sekadar bentuk negara. Yang jauh lebih penting adalah menjalankan pemerintahan dengan berlandasan nilai-nilai moral keagamaan. Hal itu penting karena gagasan mendirikan negara Islam dalam konteks NKRI sama sekali tidak memiliki tempat. Gagasan tersebut, menurut sebagian pemikir muslim, juga dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam.

Nabi Muhammad sebagai pemimpin politik dan agama juga tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk membangun pemerintahan dalam bentuk tertentu. Karena itulah, sepeninggal beliau, terjadi ketegangan yang melibatkan sejumlah sahabat utama. Pemicunya adalah soal siapa yang paling berhak untuk menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat. Sejarah telah mencatat terjadinya mekanisme yang sangat beragam dalam menentukan pengganti (khalifah) Nabi. Setiap khalifah dipilih dengan mekanisme yang berbeda: pemilihan langsung (Abu Bakar As-Shiddiq), penunjukan khalifah (Umar bin Khattab), tim formatur (Utsman bin Affan), serta diangkat kaum pemberontak (Ali bin Abi Thalib).

Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa ajaran politik yang ditentukan Nabi hanya berupa landasan etik atau moral keagamaan yang harus dipatuhi pemimpin dan rakyatnya. Nilai-nilai moral keagamaan yang dipraktikkan Nabi tatkala memimpin Kota Madinah al-Munawwarah adalah keadilan (al-’adalah), musyawarah (al-syura), kebebasan (al-hurriyah), persamaan (al-musawa), toleransi (tasamuh), dan semangat menghargai pluralitas keberagamaan (al-ta’addud al-diniyyah). Dengan demikian, tugas pemimpin adalah menjamin pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itulah, perdebatan yang menguras energi mengenai bentuk negara harus diakhiri. Seluruh komponen bangsa harus berpandangan bahwa ideologi Pancasila dan NKRI merupakan konsensus yang sudah final sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa (the founding fathers). Gagasan mewujudkan negara Islam dapat dikatakan tidak memiliki dasar yang kuat, baik dalam tataran normatif-teologis maupun historis. Bahkan, dalam konteks kekinian, cita-cita mendirikan negara Islam sebagai negara ideologis tidak kompatibel dengan dunia modern.

Realitas di banyak negara juga menunjukkan bahwa cita-cita membangun sistem politik yang bercorak transnasional selalu mengalami kegagalan. Pada konteks itulah, Oliver Roy dalam The Failure of Political Islam (1994) menyebut cita-cita gerakan Islam politik sebagai Islamic political imagination (imajinasi politik Islam). Pernyataan tersebut relevan dengan realitas politik di dunia Islam. Kondisi politik Indonesia menunjukkan gejala yang sama. Apalagi, elite partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman juga belum menunjukkan jati dirinya sebagai politisi yang benar-benar berintegritas.

Ironisnya, ada di antara mereka yang justru terlibat dalam kasus suap, korupsi, dan tindakan asusila. Dampaknya, partai Islam dan partai berbasis ormas keislaman gagal memperoleh kepercayaan umat sehingga tidak kunjung menjadi partai besar.

Karena itulah, corak keberagamaan umat harus bergeser dari yang menonjolkan simbol-simbol ideologis ke yang lebih substantif. Yang patut disyukuri, kini ideologi politik umat kian mencair, bahkan melampaui batas-batas agama, etnis, dan budaya. Dalam konteks kehidupan politik seperti ini terasa sekali, cita-cita mewujudkan negara ideologis dalam bentuk khilafah hanya merupakan sebuah imajinasi. (*)


*) Biyanto, Guru besar filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya dan wakil sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads