alexametrics

Agar Pimpinan BUMN Fokus, Optimal, dan Independen

OLEH: AGOES INARTO NOTODIRDJO*
14 Juni 2022, 16:53:30 WIB

PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 yang diteken Presiden Joko Widodo akan meningkatkan integritas dan profesionalisme pimpinan BUMN. Aturan ini untuk mencegah. Apalagi, sejumlah pimpinan BUMN sudah tidak muda lagi. Kondisi saat ini, pemerintah juga membutuhkan BUMN untuk menggerakkan perekonomian.

Jadi, kalau dilarang menjadi calon kepala daerah, mereka akan menjadi pengelola yang profesional. Saya kira pengelolaan BUMN akan menjadi semakin bersih. Karena tidak ada kepentingan politis. Dengan begitu, para pimpinan BUMN bisa fokus, optimal, dan independen dalam menjalankan tugas.

Aturan itu juga akan mencegah bos-bos BUMN mengumpulkan kekayaan untuk modal maju pilkada. Mengingat, melimpahnya sumber daya negara yang harus dikelola oleh BUMN dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya. Kondisi tersebut merupakan grey area penyelewengan.

Di sisi lain, mantan pimpinan BUMN masih akan dimintai pertanggungjawaban sampai lima tahun setelah pensiun. Sebab, banyak keputusan strategis yang berdampak jangka panjang yang dibuat selama menjabat. Pertanggungjawabannya setelah menjabat itu sampai lebih dari lima tahun.

Nah, ketika beliau-beliau ini kemudian nasibnya menjadi kepala atau wakil kepala daerah, maka akan ribet. Misalnya, sudah jadi bupati atau wali kota. Padahal, ada pertanggungjawaban aset-aset yang mungkin disalahgunakan sebagai modal untuk pilkada. Karena untuk maju menjadi pemimpin daerah ada maharnya tho? Kan melalui partai politik. Nah, kalau modal kampanye itu dikumpulkan saat menjabat sebagai pimpinan di BUMN, itu akan bermasalah. Ruwet. Dikejar itu oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.

Jika PP yang baru diteken Jokowi disandingkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan bakal calon kepala daerah harus sehat jasmani, rohani, bebas narkotika, tidak sebagai terpidana, dan lain-lain, itu nyatanya tidak mempermasalahkan soal kekayaan. Artinya, kekayaan itu didapat dari mana tidak dibahas. Masalahnya, kalau kekayaan bakal calon kepala daerah dari hasil penyalahgunaan wewenang saat menjabat di BUMN, justru akan jadi runyam.

Kepala daerah itu yang paling rawan adalah sumber kekayaan saat mencalonkan diri. Harus bayar mahar. Harus kampanye. Itu kan pengeluarannya banyak. Misalnya, ternyata terbukti ada penyelewengan dan penumpukan kekayaan saat menjabat di BUMN, pasti di tengah jalan bakal diperiksa. Praktis, manajemen daerahnya bisa terganggu. Ya, menurut saya, aturan baru ini menyempurnakan. Intinya, Presiden Jokowi ingin menerapkan aturan untuk mencari pemimpin daerah yang bersih.

*) AGOES INARTO NOTODIRDJO, Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta

**) Disarikan oleh wartawan Jawa Pos Agas Hartanto

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c17/oni

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads