alexametrics

Kedudukan Penasihat Hukum yang Menjadi Saksi dalam Perkara A Quo

Oleh : Roy Riady, Jaksa Penuntut Umum KPK
14 Januari 2020, 09:34:13 WIB

JawaPos.com – Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional telah disebutkan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3). Salah satu bentuk contohnya, yakni menegakan supermasi hukum dengan melaksanakan peradilan yang bersih dan serta berwibawa. Peradilan yang bersih serta wibawa dapat dicapai jika pelaksanaan organ-organ di dalamnya yaitu Hakim, Penuntut Umum, Advokat dan Panitera dapat melaksanakan hukum pada tempatnya. Artinya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang telah diatur. Sehingga salah satu tujuan hukum, selain memberikan keadilan bagi yang berperkara, tentunya hukum juga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hukum pidana, slogan yang selalu digaungkan mencari kebenaran materiil. Akan tetapi, hakikat kebenaran materiil itu bukan hanya disuarakan untuk kebutuhan tersangka/terdakwa, namun juga untuk kebutuhan negara melalui penuntut umum. Bahkan untuk kebutuhan masyarakat yang berharap setiap ketokan palu dari sang pemutus (Hakim). Jadi tak melulu hanya soal mengenai pemidanaan, tetapi juga ada nilai-nilai pembelajaran buat masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada dasar hukum atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini kita kenal dengan sebutan ius curia novit. Sehingga begitu besarnya harapan masyarakat terhadap pengadilan, maka tidak salah hakim dianggap sebagai “Wakil Tuhan” di masyarakat.

Dalam menyidangkan perkara, sangat dijunjung tinggi objektivitas pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses persidangan. Salah satunya kita mengenal asas imparsial hakim. Artinya hakim tidak boleh memihak salah satu pihak dalam berperkara. Salah satu contoh mengenai sikap tersebut terdapat pada Pasal 158 KUHAP, yaitu “hakim tetap tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan salah atau tidaknya terdakwa”.

Ilustrasi sidang perkara korupsi. Foto: Istimewa

Dalam KUHAP sudah ditentukan mengenai obyektivitas peradilan pidana, ada ketentuan pasal yang mengaturnya yaitu: Pasal 157 ayat (1): “seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera; ayat (2):” Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri, meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasehat hukum. Bahkan dalam ayat (3) nya, mengatur pada pokoknya jika ketentuan di ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi atau diganti, sedangkan perkara sudah diputus, maka perkara tersebut harus segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Kaidah Pasal 157 KUHAP di atas mengisyaratkan sebuah kewajiban untuk melaksanakan prinsip peradilan yang fair (fair trial). Ini penting dilakukan untuk mendapatkan keadilan atau kebenaran materiil. Akan tetapi Pasal 157 KUHAP pada pokonya mengatur 2 (dua) hal, yakni: pertama, hubungan di antara majelis hakim, penuntut umum dan panitera, dan kedua; hubungan majelis hakim, penuntut umum dan panitera dengan terdakwa atau penasihat hukum. Timbul pertanyaan yang dapat terjadi dalam praktik di persidangan di luar Pasal 157 KUHAP. Adapun hal itu yaitu ketika seorang saksi dalam proses penyidikan, berkudukan menjadi kuasa hukum bagi terdakwa, lalu dalam proses persidangan penuntut umum mengajukan keberatan atas kehadiran penasehat hukum tersebut. Hal ini dilakukan dengan alasan objektivitas keterangan penasihat hukum tersebut, jika dihadirkan sebagai saksi.

Bagaimana sikap majelis hakim atas keberatan dari penuntut umum tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita memulai dari definisi “saksi” pada Pasal 1 angka 26 KUHAP. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana, berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Pasca Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 pada tahun 2010, memperluas definisi saksi yang ada pada Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Definisi saksi tersebut menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Pada prinsipnya dalam hukum acara pidana, testimonium de auditu tidak diakui sebagai alat bukti, karena tidak menjamin kebenarannya. Namun pasca putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 tersebut, testimonium de auditu diakui keberadaannya sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana, dan alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedudukan seseorang menjadi saksi adalah “wajib”. Karena Pasal 35 ayat (1) menyebutkan “setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Bahkan Pasal 36 di UU Tipikor mempertegas kewajiban memberikan kesaksian berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat, dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, termasuk seorang advokat. Kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Karena kedudukan seseorang sebagai saksi tersebut merupakan kewajiban menurut undang-undang, maka implikasinya terhadap seseorang yang menolak untuk dijadikan saksi dalam perkara adalah pidana sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 224 ayat (1) KUHP, yaitu: “barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Selain itu dalam UU Tipikor juga dapat dikenakan Pasal 21 (obstruction of justice) bagi sesorang yang sengaja menolak untuk dijadikan saksi, karena dianggap melakukan perbuatan menghalangi, merintangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang ancaman pidananya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan kedudukan advokat yang merupakan bagian dari organ-organ dalam pelaksanaan peradilan diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengertian Advokat dalam UU tersebut ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pasal 15 UU Advokat memang menyebutkan advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 6 UU Advokat disebutkan, salah satunya advokat dapat dikenakan tindakan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.

Dari aturan mengenai kedudukan saksi dan kedudukan advokat tersebut di atas, ketika penuntut umum mengajukan keberatan kepada majelis hakim atas kehadiran penasihat hukum terdakwa dengan alasan objektivitas keterangannya sebagai saksi nantinya dalam perkara a quo, tentunya majelis hakimlah yang menentukan apakah keberatan tersebut diterima atau ditolak. Walaupun dalam UU tidak diatur apakah penasihat hukum tersebut diwajibkan untuk mengundurkan diri dari menangani perkara tersebut, akan tetapi majelis hakim harus menentukan salah satu kedudukan orang tersebut, apakah menjadi saksi dalam persidangan atau tetap menjadi penasihat hukum yang mendampingi terdakwa, demi menjaga objektivitas peradilan.

Dalam hal menjawab keberatan yang diajukan penuntut umum dalam persidangan atas kehadiran kuasa hukum terdakwa menjadi saksi di persidangan dan saksi di penyidikan, menurut hemat penulis, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu: pertama, pada Pasal 66 KUHAP, yang menyebutkan tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian (self incrimination). Artinya pembuktian perkara pidana tetap pada penuntut umum yang membuktikan surat dakwaannya. Karena kedudukan penasihat hukum terdakwa adalah representative membela kepentingan terdakwa di persidangan, maka objektivitas keterangannya tentunya akan terjadi conflict of interest (konflik kepentingan). selain itu, penuntut umumlah yang mempunyai penilaian terhadap saksi-saksi yang mempunyai relevansi untuk diajukan dalam persidangan.

Karena beban pembuktian ada pada penuntut umum, maka saksi yang diajukan tersebut sepatutnya tidak bisa ditolak oleh majelis hakim. Apalagi kehadiran saksi adalah wajib jika dimintai kehadirannya di persidangan, kedua; Hakim dapat mempertimbangkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyebutkan “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan, salah satunya adalah alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (dalam penjelasan pasalnya menjelaskan untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif).

Penulis berpendapat jika ada keberatan dari penuntut umum kepada majelis hakim atas kehadiran penasihat hukum, karena yang bersangkutan juga sebagai saksi dalam perkara a quo dengan alasan objektivitas, seyogyanya keberatan tersebut dapat diterima supaya tidak terjadi conflict of interest (konflik kepentingan). Walaupun dalam KUHAP tidak diatur, akan tetapi tindakan penasihat hukum menarik diri dalam proses persidangan sebagai bentuk menciptakan peradilan yang fair (fair trial), dan bukan bagian dari menelantarkan kliennya. Karena penasihat hukum masih dapat mendampingi terdakwa di luar proses persidangan.

Editor : Kuswandi


Close Ads