Ekonomi Kreatif Musim Politik

CATATAN R. BUDIJANTO*
13 November 2022, 17:17:28 WIB

TERSIAR kabar, kedatangan Anies Baswedan di Medan disambut abang becak berkaus gambar Ganjar Pranowo (GP). Mereka terselip di tengah keramaian penyambutan bakal calon presiden itu di Istana Maimoon, Jumat (4/11). Diceritakan, para abang becak itu baru saja mengikuti bagi-bagi sembako acara pendukung GP di tempat lain di Medan juga.

”Kita kan nggak boleh menolak rezeki, Bang. Tadi disuruh kumpul mau dikasih sembako, ya kita hadiri. Selepas itu kita ke Istana Maimoon, mau lihat Pak Anies,” kata salah satu abang becak itu. Selanjutnya, dia mendoakan Anies jadi presiden 2024.

Apa yang dilakukan abang becak itu bisa terjadi di mana-mana. Bisa pula menimpa siapa pun tokoh yang dimunculkan dalam copras-capres. Juga bisa menimpa partai-partai apa pun. Sudah lama gejala itu terjadi, sejak berlangsungnya pemilu demokratis periodik 1999. Terima sembakonya, tetapi jangan pilih orangnya. Terima kausnya, namun coblos partai yang disenangi. Terima uangnya, tetapi pilih calon yang sesuai hati.

Inilah sejenis ekonomi kreatif yang tak diakui secara resmi, dan tak ada tutorialnya di paketan kartu prakerja. Politik uang, politik sembako, dan politik identitas kaus memang terlalu sulit diberantas seiring mulainya pemilu demokratis 1999. Sebab, banyak politikus yakin pemilu adalah semacam jual beli di lapak politik. Para calon pemilih pun kerap beranggapan, kapan lagi politikus ”berguna” secara langsung bagi mereka kalau tidak saat musim politik.

Anggapan calon pemilih itu memunculkan kearifan lokal. Ya, itu tadi terima saja pemberian itu, tetapi soal coblos siapa atau pilih partai politik apa, urusan belakang. Meskipun akibatnya kerap membatalkan mimpi para politikus untuk duduk di parlemen atau memelesetkan perolehan partai. Jamak terjadi politikus yang sudah berbrankas-brankas menebar gizi, bukannya terpilih. Tetapi, suaranya malah kurus kering.

Beginilah cara pemilih pelaku ekonomi kreatif tadi menghukum mereka. Dan, kans untuk mengerjai itu besar sekali. Bisa saja dia lima tahun memperlihatkan kesetiaan (karena berbayar) kepada satu tokoh atau satu partai, tetapi penentunya lima menit di bilik suara. Dan, bisa menggagalkan politik uang secara substansial.

Selain rakyat calon pemilih, lembaga-lembaga survei bisa memanfaatkan peluang sejenis. Tentu saja hasil ekonomi kreatif ala tukang-tukang survei ini bisa lebih besar daripada sekadar sembako, kaus, atau beberapa lembar duit. Dan, kita lihat lembaga-lembaga survei selalu muncul di musim politik bak nyamuk di kala hujan.

Lihat saja belakangan ini. Betapa banyak survei yang dirilis. Dari lembaga tukang survei yang sudah punya nama maupun dari lembaga yang tak pernah terdengar. Antara lembaga yang independen dan pelaku ekonomi survei sulit dibedakan. Hasilnya bisa bertentangan. Ada pula yang hasilnya nyaris seragam. Terkesan suka-suka.

Meski diklaim berbasis metode ilmiah, sulit memilih mana yang dijadikan pegangan. Karena tak terdengar ada evaluasi atau pemeringkatan mana tukang survei yang akurat. Padahal, fenomena ini muncul sejak Pemilu 1999. Dalil ajaib ini seperti jadi lubang perlindungan: boleh salah, tetapi tak boleh bohong. Padahal, bohong itu kerap tecermin dari banyaknya kesalahan alias error dalam rekam jejak.

Namanya juga ekonomi kreatif. Survei-survei ini ada yang terkesan seperti meng-entertain. Membesar-besarkan tokoh atau partai yang dihebat-hebatkan. Tak peduli lembaga survei lain merilis jauh lebih rendah dengan skor di luar margin of error yang dipatok. Harapannya, kalau diunggul-unggulkan, siapa tahu calon pemilih tergiur. Bagaimanapun bergabung dengan kelompok yang menang itu sangat menggoda. Sebab, tujuan terpuncak dalam politik adalah kemenangan. Maka, bermunculanlah ekonomi kreatif kampanye berbulu rilis survei.

Bisa pula rilis survei itu untuk menakut-nakuti sebelum pemilu. Kalau deklarasi capres ini, partai akan jatuh ke bawah ambang batas parlemen. Lalu diadu-adu, disebut yang mendapat manfaat naiknya suara dari deklarasi itu partai lain. Ini juga terjadi di pilkada. Calon tertentu direndah-rendahkan keterpilihannya agar calon pemilih grogi. Kalaupun nanti hasilnya dalam pemilu meleset karena yang ditakut-takuti malah melesat, berdalihnya akan enteng saja: bukankah pertanyaan survei itu bila pemilu dilakukan hari ini.

Apakah ada survei politik yang benar-benar jujur? Jelas ada. Yakni, survei pesanan yang tak dipublikasikan. Karena dari data survei itulah mereka mengatur strategi menaikkan elektabilitas. (Ironisnya, salah satunya dengan cara menebar hasil survei-surveian yang melulu mengunggul-unggulkan mereka.)

Kalau ditelaah, dampak ekonomi kreatif rakyat yang mengecoh pelaku money politics dengan ekonomi kreatif ala tukang survei tentu sangat berbeda. Apa yang dilakukan penerima sembako politik yang ogah memilih pemberinya adalah sangat positif. Yakni, dapat merusak keyakinan politikus pada politik uang yang memang jelek.

Tetapi, kalau ekonomi kreatif ala tukang survei bisa berefek sebaliknya. Yakni, rusaknya kepercayaan pada metode ilmiah. Karena dimanipulasi untuk menaikkan atau menjatuhkan seseorang atau partai secara tidak fair, tidak berbasis data faktual. Survei, yang diasumsikan ilmiah, dibengkokkan jadi semacam alat agitasi dan propaganda. Pembentukan persepsi pun jadi bias karena yang buruk justru bisa berjaya. Maka, waspadalah terhadap ekonomi kreatif jenis ini. Atau skip saja. (*)

*) Senior editor Jawa Pos

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads