alexametrics

Setahun #SuroboyoGakWedi: Sayangnya, Kita Tidak ke Mana-Mana

Oleh Kardono Setyorakhmadi, Wartawan Jawa Pos
13 Mei 2019, 13:40:22 WIB

SETAHUN lalu Surabaya diguncang bom. Satu sel Jamaah Ansharut Daulah yang dipimpin Dita Oepriarto melakukan serangan ke tiga gereja di Surabaya. Bom pertama menghantam Gereja Santa Maria Tak Bercela di Ngagel, bom kedua mengguncang Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro, dan bom mobil yang dikendarai Dita melabrak Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno.

Belum cukup, keesokan harinya, Senin (14/5), satu keluarga dengan dua sepeda motor meledakkan diri di pos penjagaan Mapolrestabes Surabaya. Gelombang penangkapan membuat seorang sel teroris ceroboh dan bom meledak tanpa sengaja di Sidoarjo. Total, ada 25 orang tewas dan 57 lainnya terluka.

Yang membuat teror bom Surabaya terasa berbeda adalah cara yang digunakan. Sel JAD itu menggunakan anak-anak dan perempuan dalam aksinya. Satu keluarga menjadi pelaku terorisme. Termasuk anak di bawah umur. Masyarakat terhenyak. Kok bisa ada suami menyuruh istri dan anaknya meledakkan diri.

Meski sudah jamak terjadi di luar negeri, aksi teror dengan modus seperti itu adalah yang pertama di Indonesia. Memaksa semua orang bertanya-tanya, apa yang salah di masyarakat? Bagaimana mungkin lingkungan seperti di Indonesia bisa menghasilkan monster seperti Dita cs?

***

Setelah setahun berlalu, apa yang berbeda? Sedihnya, nyaris tidak ada yang berbeda. Selain polisi dengan Densus-nya dan segelintir gerakan deradikalisasi seperti yang dilakukan Yayasan Lingkar Perdamaian yang dipandegani mantan Kepala Instruktur Perakitan Bom Jamaah Islamiyah Jawa Timur Ali Fauzi, nyaris tidak ada perbedaan perhatian sama sekali terkait dengan masalah terorisme.

Seperti yang sudah-sudah, semua peduli dengan terorisme ketika baru saja terjadi aksi. Bahkan, aksi terorisme seperti di Sibolga (si istri meledakkan diri bersama anak ketika sang suami sudah ditahan polisi) hanya ramai disorot selama tiga hari. Setelah itu masih kalah oleh percekcokan cebong-kampret yang memuakkan.

Padahal, kasus bom Sibolga menunjukkan bahwa ideologi jihad sebagaimana yang diyakini Dita cs (dan membuat kita terperangah) semakin menjadi common sense di kalangan jihadis.

Sekadar diketahui, kelompok teror itu beraliran salafi jihadi. Mereka punya doktrin tauhid sedemikian rupa yang membuat mereka yakin bahwa hak untuk membuat hukum dan bernegara adalah milik Allah.

Konsekuensinya, siapa pun yang membuat UU adalah kafir yang layak diperangi. Khilafah adalah keharusan. Hal itu diyakini Al Qaeda, kemudian diikuti dengan lebih keras lagi oleh sempalannya yang sangar: ISIS.

Al Qaeda-lah yang menjadi cikal bakal apa yang kini disebut jihad global (kalimat yang juga berimplikasi terorisme kini tak lagi melihat batas negara, bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja di seluruh dunia).

Kedua, tanzhim jihadi itulah yang membentuk kelompok teror modern dan punya banyak pengikut dari seluruh dunia. Di Indonesia, secara tradisional, Jamaah Islamiyah (JI) lebih berkiblat ke Al Qaeda, sementara sejumlah elemen yang menggabungkan diri ke JAD memberikan baiatnya ke Abu Bakar Al Baghdadi, amir ISIS.

Pemisahan itu penyederhanaan saja. Sebab, banyak elemen JI yang bersimpati kepada ISIS, begitu pula sebaliknya (dinamikanya kompleks, tapi untuk gampangnya kondisinya seperti itu).

Nah, kebanyakan teror pada 2012 ke belakang dilakukan oleh kelompok JAD. Skalanya memang masih jauh di bawah JI, pun kemampuan field engineering-nya (istilah yang dipakai banyak jihadis). Namun, konsep jihadnya berbeda.

Jika JI cenderung pada jihad thalaby (ofensif), JAD berpandangan jihad difa’i atau defensif. Konsep jihad yang terakhir itu berpandangan bahwa Indonesia sekarang berada di bawah penjajahan rezim thaghut. Karena itu, jihad yang dilakukan boleh menggunakan apa saja dan dengan cara apa saja. Termasuk, menggunakan anak-anak kecil dan perempuan.

Aneh bagi masyarakat seperti kita pandangan seperti itu, tapi tidak demikian bagi mereka. Meledakkan anak dan istri mereka dengan harapan surga, mereka sama yakinnya seperti kita meyakini bahwa batu jika dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Dan, untuk pandangan jihad seperti itu, makin banyak yang meyakininya.

Di Surabaya saja, menurut seorang mantan kombatan yang tak mau disebutkan namanya, ada 50-100 orang yang berpandangan seperti itu. Atau berafiliasi ke ISIS. Mereka sangat tertutup dan tersembunyi. Juga melakukan rekrutmen dengan masif. Sebuah hal yang sangat mengkhawatirkan.

***

Setelah setahun, apakah ada perkembangan berarti terhadap upaya penanggulangan terorisme dan penyebaran paham radikal? Saya khawatir jawabannya tidak banyak. Jika tidak mau dibilang stagnan. Yang benar-benar concern mungkin hanya BNPT dan Densus 88. Juga segelintir pengamat.

Deradikalisasi? Nyaris belum ada program deradikalisasi yang benar-benar terasa dan menyeluruh. BNPT memang telah melakukannya. Tapi, permasalahan klasik soal anggaran terus mendekapnya. Untuk operasional saja, BNPT masih terbatas, apalagi untuk menggelontorkan program deradikalisasi yang kontinu dan menyeluruh.

Deradikalisasi sebenarnya sebuah program yang bahkan jauh lebih rumit ketimbang rehabilitasi pecandu narkoba. Untuk narkoba, parameternya agak jelas.

Detoksifikasi selama beberapa waktu, lalu menjauhkan pecandu dari lingkungannya, maka akan selesai. Sedangkan deradikalisasi? Jauh lebih mudah meyakinkan pemuja Prabowo untuk mencoblos Jokowi.

Sebab, yang diubah adalah keyakinan. Belum lagi bicara soal pemberdayaan ekonomi. Sebab, kebanyakan napiter selalu punya permasalahan ekonomi. Baik akses kerja maupun permodalan.

Memang ada Yayasan Lingkar Perdamaian maupun ponpes di Sumatera yang bergerak di bidang deradikalisasi. Namun, karena minimnya donasi dan bantuan dari pemerintah, mereka tentu saja punya keterbatasan dalam merekrut. Padahal, NGO (non-governmental organization) deradikalisasi itulah yang bertarung di garda depan dengan kelompok-kelompok radikal dalam memperebutkan pengaruh.

Seharusnya pemerintah kota atau provinsi bisa berbuat lebih banyak. Sayangnya, para pejabat di sana lebih memandang bahwa terorisme dan deradikalisasi hanyalah isu pemerintah pusat. Nyaris tidak ada anggaran maupun badan yang khusus untuk itu.

Dengan segala kondisi yang ada, saya khawatir bahwa kita hanya akan menunggu gelombang serangan teror terjadi lagi. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada serangan, melainkan kapan akan terjadi serangan. (*)

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads