alexametrics

Merdeka Belajar dan Belajar Jarak Jauh

Oleh TEGUH PRAKOSO *)
13 Februari 2020, 19:48:12 WIB

SAAT ini dunia pendidikan berada pada tataran euforia yang luar biasa dan menyita perhatian. Luar biasa karena Mendikbud yang dilantik Presiden Jokowi adalah pilihan yang fenomenal. Salah satu kebijakan yang dicanangkan pun ternyata menarik perhatian banyak orang, Merdeka Belajar! Tentu slogan itu pun menjadi objek yang mengundang penasaran. Diskusi para pakar diselenggarakan di berbagai kegiatan dengan mengangkat tema yang sama, Merdeka Belajar! Mengapa slogan itu menjadi menarik? Apakah selama ini pendidikan di Indonesia belum memerdekakan warga belajarnya?

Dalam dunia pendidikan tinggi, merdeka dalam belajar memang memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi para mahasiswa untuk menggali dan memanfaatkan potensi mereka sebelum bergelut dengan kehidupan di masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah memberikan beberapa terobosan. Bagi perguruan tinggi terakreditasi A dan B, misalnya, mereka dapat membuka program studi tertentu yang sedang menjadi tren. Misalnya, keahlian barista atau program studi lain yang selama ini baru terpikirkan, tetapi pasarnya potensial. Bagi mahasiswa, mereka pun diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan dengan masa yang lebih pendek, tetapi diperkaya keahlian yang mumpuni. Misalnya, melalui magang dalam jangka waktu tertentu.

Tentu saja, cita-cita dan gagasan itu bukannya tanpa hambatan. Pro dan kontra pun menjadi bumbu dinamika yang menyertainya. Terlepas dari hal tersebut, sebenarnya telah ada sebuah sistem pembelajaran yang menyelenggarakan merdeka belajar, yakni belajar jarak jauh. Sistem itu telah terbukti ikut memberikan kontribusi yang besar dalam menyumbang angka partisipasi kasar (APK), partisipasi warga bangsa dalam mengenyam pendidikan tinggi hingga sesuai target pemerintah.

Belajar jarak jauh tersebut dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan istilah pendidikan jarak jauh (PJJ). Awalnya, Universitas Terbuka (UT) adalah satu-satunya PTN yang diberi mandat pemerintah sejak 4 September 1984 untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem PJJ. Karena pengalaman dan kekhasan tersebut, UT kini juga memiliki tugas mulia sebagai rujukan PTN/PTS yang tergerak untuk berpartisipasi membantu meningkatkan APK melalui program pendidikan yang bermodus jarak jauh. Dalam regulasi pemerintah terbaru, yakni Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, ketentuan tentang PJJ tersebut dibahas dalam bagian secara detail, yakni Bab VII Penyelenggaraan PJJ.

Karakteristik PJJ

Terdapat berbagai pemikiran sehingga PJJ sesuai dengan merdeka belajar. Pertama, terkait karakteristik PJJ yang terbuka, belajar secara mandiri, belajar di mana saja dan kapan saja, serta berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Terbuka mengandung maksud bahwa pembelajaran yang dilakukan memiliki fleksibilitas tinggi dalam hal cara penyampaian materi, waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi entry multi exit system), tanpa membatasi kewarganegaraan dan usia, tempat dan cara belajar, serta masa penilaian hasil belajar.

Belajar secara mandiri mengandung maksud bahwa proses, porsi, dan kendali belajar lebih ditentukan mahasiswa sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing. Belajar di mana saja dan kapan saja mengandung maksud bahwa terdapat keluwesan sebagai konsekuensi PJJ yang memiliki karakteristik terbuka dan belajar mandiri. Sementara itu, berbasis TIK mengandung maksud bahwa merupakan sebuah keharusan bagi PJJ menerapkan TIK secara tepat guna untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran antara pendidik pada PJJ dan mahasiswa.

Dengan keluarnya permendikbud tersebut, setiap perguruan tinggi negeri atau swasta memiliki kesempatan yang sama dalam menyelenggarakan PJJ. Namun, untuk memastikan semua karakteristik PJJ telah dipenuhi dan kualitas pembelajaran dapat dikontrol, pemerintah juga membuat regulasinya secara lengkap. Misalnya, apakah dalam bentuk mata kuliah, program studi, ataukah perguruan tinggi?

Dalam konteks itu, Mendikbud merupakan pemegang otoritas untuk memberikan izin terkait PJJ tersebut. Ini penting diketahui karena capaian keluaran antara mahasiswa berbasis PJJ dan basis tatap muka harus memiliki kompetensi yang sama. Berbagai ketentuan akademik betul-betul tidak dapat ditawar, seperti modul yang sifatnya harus memandu atau layanan bantuan belajar yang harus memberikan semangat mahasiswa untuk belajar secara mandiri.

Kedua, dalam PJJ, yang menjadi peserta selain mahasiswa adalah masyarakat. Itu juga menjadikan merdeka belajar dan belajar jarak jauh sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Melalui PJJ, masyarakat bisa mengikuti program yang ditawarkan untuk pengembangan kapasitas pribadi atau program percepatan/akselerasi dalam bentuk mata kuliah. Artinya, masyarakat yang memang memerlukan keahlian tertentu dipersilakan untuk bergabung. Jika masyarakat sudah maju pemikirannya, mungkin tidak memerlukan ijazah, dan itu diakomodasi melalui PJJ. Dalam konteks tersebut, masyarakat diperkenankan mengambil mata kuliah sesuai dengan yang benar-benar mereka butuhkan. Itulah merdeka belajar.

Melawan Rasa Malas

Tantangan PJJ yang paling utama adalah melawan rasa malas. Sebab, prinsip ’’merdeka belajar” mahasiswa yang menempuh studi melalui PJJ memiliki keluwesan dalam belajar. Beberapa layanan program menawarkan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah sesuai keinginan. Jika tidak diantisipasi dengan semangat juang yang tinggi, keluwesan akan berubah menjadi kemalasan. Kemalasan berarti akan memperlambat kelulusan.

Harus diakui bahwa seiring dengan perkembangan TIK yang sangat pesat, budaya belajar mandiri juga semakin terbangun. Semua informasi tentang hobi, olahraga, film, musik, dan sejenisnya tersaji dengan mudah di layar telepon seluler. Itu pun godaan. Dengan kata lain, modal pertama menjadi peserta PJJ adalah melawan zona nyaman, yakni mengubah paradigma semangat belajar dari diri sendiri: melawan rasa malas. Hidup Merdeka Belajar! (*)


*) Teguh Prakoso, Rektor Universitas Terbuka Surabaya 2015–2019

Editor : Dhimas Ginanjar


Close Ads